FusilatNews – Pemerintahan Prabowo Subianto telah berjalan sejak Oktober 2024. Dengan kekuasaan penuh dan dukungan politik mayoritas di parlemen, jalan membentang lebar bagi Prabowo untuk menunaikan janji-janji besar yang ia taburkan selama kampanye. Tak sedikit. Dari pertumbuhan ekonomi hingga pemberantasan korupsi, dari swasembada pangan hingga hilirisasi industri, dari lapangan kerja hingga pemerataan pembangunan.
Namun kekuasaan tanpa ukuran hanya akan menjadi panggung retorika. Maka kini, setelah tujuh bulan pertama pemerintahannya berlalu, yang dibutuhkan bukan lagi pidato atau retorika, melainkan tujuan-tujuan terukur yang dapat menjadi standar keberhasilan atau kegagalan. Terlebih, Prabowo sendiri pernah mengatakan: “Kalau saya gagal membangun, saya tidak akan mencalonkan diri lagi.” Pernyataan itu harus dimaknai sebagai kontrak moral. Dan seperti kontrak lainnya, ia hanya bernilai jika dapat diaudit.
Pertumbuhan ekonomi menjadi target utama. Prabowo memasang angka 8 persen pada 2029. Sebuah ambisi besar, mengingat pertumbuhan ekonomi nasional selama satu dekade terakhir berkutat di kisaran 5 persen. Kunci utama: produktivitas. Pemerintah menargetkan lonjakan di sektor pangan melalui swasembada beras, jagung, dan gula. Namun hingga awal 2025, Indonesia masih mengimpor komoditas itu. Janji membangun 10 juta hektare lahan produktif akan diuji bukan hanya dari luas lahannya, tapi dari hasil panennya: apakah cukup untuk membalik neraca pangan nasional?
Target ekonomi ini juga diiringi oleh janji pengurangan kemiskinan menjadi 4,5 persen dalam lima tahun. Pemerintah menjanjikan penguatan koperasi, dukungan terhadap UMKM, dan peningkatan bansos. Tetapi pada saat yang sama, belanja besar negara difokuskan pada proyek-proyek raksasa seperti makan siang gratis dan anggaran pertahanan. Di sinilah ujian pertama Prabowo: antara keberpihakan pada rakyat kecil dan obsesi pembangunan monumental.
Soal pengangguran, pemerintah menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja selama lima tahun. Sebagian melalui industri padat karya dan infrastruktur desa, sebagian lain lewat digitalisasi dan pelatihan vokasional. Namun pasar kerja tak bisa sekadar disulap. Apakah lulusan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri? Apakah sistem pendidikan sudah menjembatani dunia kerja? Sampai kini, gap itu masih lebar.
Di sektor perdagangan, pemerintah membidik pertumbuhan ekspor hingga 9,5 persen dan mengandalkan hilirisasi. Tapi dunia tidak selalu bersahabat. Ketegangan geopolitik, proteksionisme negara maju, dan tren dekarbonisasi akan menjadi tantangan. Di sisi lain, impor diperkirakan tumbuh 10,6 persen—lebih tinggi dari ekspor. Neraca dagang akan goyah jika hilirisasi tak diiringi peningkatan daya saing.
Pembiayaan pembangunan jadi soal krusial. Pemerintah menargetkan rasio belanja negara mencapai 16-20 persen dari PDB. Untuk itu, pajak harus ditingkatkan, utang harus dikelola. Tapi realisasi penerimaan pajak masih rapuh, dan beban subsidi membengkak. Jika tidak hati-hati, negara bisa terjebak dalam spiral defisit dan pemborosan. Di sinilah peran Menteri Keuangan Prabowo akan diuji: membiayai ambisi besar tanpa menggali lubang fiskal yang dalam.
Sementara itu, komitmen terhadap lingkungan masih sebatas slogan. Prabowo menyebut akan mengembangkan ekonomi hijau dan biru. Namun belum ada peta jalan yang jelas soal dekarbonisasi, transisi energi, dan perlindungan hutan. Di tengah dorongan investasi dan pembukaan lahan, apakah pemerintah mampu menyeimbangkan kepentingan ekologis dan ekonomi? Atau justru kembali terjerembab dalam pola lama: pembangunan yang merusak?
Aspek yang paling minim disuarakan justru yang paling fundamental: demokrasi dan kebebasan sipil. Dalam tujuh bulan pertama pemerintahannya, nyaris tak ada langkah konkret memperbaiki kebebasan berpendapat atau memperkuat lembaga pengawas. Bahkan sebaliknya, kritik publik dan independensi media cenderung dikebiri. Jika Prabowo sungguh ingin meninggalkan warisan baik, maka penguatan demokrasi—bukan sekadar stabilitas—harus menjadi agenda utama.
Korupsi pun menjadi teka-teki lain. Di masa kampanye, Prabowo menyuarakan pendekatan baru: memberi pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan uang negara. Pendekatan ini mengundang kontroversi karena berpotensi melemahkan penegakan hukum. Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah kehilangan taring. Tanpa reformasi menyeluruh dalam pengawasan, keterbukaan anggaran, dan perlindungan pelapor, korupsi akan tetap menjadi kanker di tubuh birokrasi.
Semua janji ini harus diuji dengan tolok ukur konkret. Jika pertumbuhan ekonomi meleset jauh dari 8 persen, jika kemiskinan tidak berkurang signifikan, jika lapangan kerja tak tercipta, jika korupsi tetap marak, jika demokrasi terus menurun—maka itu bukan sekadar kegagalan teknokratis. Itu adalah kegagalan politik. Dan sesuai janji Prabowo sendiri, kegagalan itu seharusnya cukup menjadi alasan untuk tidak mencalonkan diri lagi.
Di sinilah pentingnya masyarakat sipil, pers independen, dan parlemen oposisi untuk terus menagih janji dengan data, bukan dengan nostalgia. Pemerintahan yang besar bukan diukur dari seberapa banyak proyek dibangun, melainkan seberapa banyak janji yang ditepati.
Karena pada akhirnya, dalam republik ini, kekuasaan bukan anugerah, melainkan amanah. Dan setiap amanah harus dapat diukur—dan jika perlu, ditagih.
