Pada Pilpres 2019, Jokowi mengumandangkan program ambisius untuk mencetak 2 juta hektar sawah baru. Sementara Prabowo Subianto, lawannya kala itu, mengkritik rencana tersebut dengan mempertanyakan sumber air yang akan digunakan untuk menghidupi sawah-sawah baru ini, darimana?. Sebagai gantinya, Prabowo menjanjikan pembangunan bendungan-bendungan baru yang akan memastikan pasokan air yang memadai.
Takdir tak sengaja, kemudian mempertemukan kedua penjanji itu dalam satu pemerintahan pasca-Pilpres, dengan Jokowi sebagai pemenang dan Prabowo bergabung sebagai Menteri Pertahanan.
Namun, apa yang sebenarnya terjadi dengan janji-janji tersebut?
Hingga saat ini, program 2 juta hektar sawah baru masih jauh dari kenyataan. Masalah-masalah klasik seperti birokrasi yang lamban, pembebasan lahan yang rumit, dan tantangan teknis serta lingkungan menjadi penghalang utama. Janji-janji pembangunan infrastruktur pertanian besar tampak tidak lebih dari sekedar wacana politik yang tidak terealisasi di lapangan. Bahkan, situasi menjadi lebih ironis ketika impor beras justru semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ambisi untuk mencapai swasembada pangan masih sangat jauh dari kenyataan.
Prabowo, yang akan dilantik menjadi presiden selanjutnya, juga tidak terlepas dari kritik. Ia tak bias menghundar dari kritik massive soal kegagalam food estate.
Sebagai Menteri Pertahanan, ia tidak langsung bertanggung jawab atas sektor pertanian, tetapi janji-janji politiknya di masa kampanye tetap menjadi sorotan. Janji untuk membangun banyak bendungan guna memastikan pasokan air bagi pertanian tidak konsisten dimunculkan lagi.
Memang, beberapa bendungan telah dibangun, namun jumlahnya masih jauh dari cukup untuk mendukung ekspansi besar-besaran lahan pertanian yang ada selama ini.
Lebih dari itu, Prabowo sebagai figur politik yang berambisi menjadi presiden itu, seharusnya menunjukkan pemahaman yang mendalam dan solusi nyata terhadap masalah-masalah pertanian. Namun, hingga kini, tindakan konkret yang menunjukkan keseriusannya dalam menangani isu pertanian masih minim. Jika benar-benar ingin membuktikan komitmennya, Prabowo harus mulai fokus pada kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.
Ketergantungan Indonesia pada impor beras dan jagung untuk pakan ternak adalah potret yang menunjukkan adanya masalah mendasar yang tidak terselesaikan. Kebijakan yang diambil pemerintah sering kali tidak tepat sasaran dan tidak konsisten. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian bagi para petani dan gagal meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan. Prabowo, dengan pengaruh politiknya, seharusnya dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani dan memastikan implementasinya berjalan dengan baik.
Di sisi lain, kondisi petani masih jauh dari kata sejahtera. Harga pupuk dan bahan bakar yang tinggi, akses terbatas ke teknologi modern, dan kurangnya dukungan pemerintah membuat petani kesulitan untuk meningkatkan hasil panen mereka. Banyak petani yang akhirnya terpaksa meninggalkan profesi mereka karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan petani dengan memberikan subsidi yang tepat, pelatihan, dan akses ke teknologi pertanian yang lebih baik.
Kritik terhadap Prabowo dan Jokowi tidak hanya sekedar tentang janji yang tidak terpenuhi, tetapi juga tentang kurangnya visi jangka panjang dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah inovatif. Jika Prabowo benar-benar ingin menjadi presiden yang berhasil, ia harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan komitmen nyata untuk mengatasi masalah-masalah pertanian ini.
Tidak hanya itu, Prabowo harus berani mengakui kegagalan-kegagalan masa lalu dan belajar darinya. Menjadi presiden bukan hanya soal retorika kampanye, tetapi tentang memberikan solusi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat, terutama petani yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan bangsa. Masa depan pertanian Indonesia membutuhkan pemimpin yang visioner, bukan sekadar pembuat janji.
