Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Di saat masyarakat sibuk mencari kambing untuk korban Idul Adha 1446 H, Presiden Prabowo Subianto justru sibuk mencari kambing hitam untuk dikorbankan demi menutupi ketidakmampuannya memimpin bangsa ini.
Ya, entah sudah berapa kali Prabowo, baik sebelum maupun setelah terpilih menjadi Presiden RI, menyindir lembaga swadaya masyarakat (LSM) penerima dana asing yang kerjanya mengadu domba rakyat Indonesia. Negara-negara asing itu, kata Prabowo, tak ingin melihat rakyat Indonesia bersatu dan maju.
Teranyar, sindiran itu ia lontarkan dalam pidatonya saat memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Lalu, apa salahnya LSM menerima dana asing? Tak ada yang salah. Yang penting, penerimaan dana asing itu atas seizin pemerintah. Dan penggunaan dananya pun dilaporkan kepada pemerintah. Pemerihtah bisa melakukan audit. Jadi, apanya yang salah?
Yang salah justru pemerintah sendiri yang tak mampu memberikan dana subsidi bagi LSM, sehingga mereka terpaksa menerima dana asing.
Pemerintah justru semestinya berterima kasih kepada LSM karena mereka telah turut serta melakukan pemberdayaan masyarakat secara swadaya. Tanpa bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Adu domba? Kalau memang pemerintah punya bukti sebuah LSM penerima dana asing melakukan adu domba di Indonesia, tangkap saja pelakunya. Indonesia adalah negara hukum. Semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum. Sesuai prinsip “equlaity before the law”.
Kalau pemerintah tak mampu membuktikannya tapi terus berkoar-koar, justru pemerintahlah yang melakukan adu domba supaya di antara LSM-LSM itu muncul rasa saling curiga.
Musuh Bersama
Salah satu strategi meningkatkan soliditas sebuah komunitas adalah dengan menciptakan musuh bersama atau “common enemy”. Dalam hal ini, Prabowo hendak menciptakan musuh bersama demi meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan pilihan Prabowo jatuh ke LSM dan negara-negara asing untuk dijadikan musuh bersama.
Mestinya, Prabowo menunjuk nama LSM-LSM yang melakukan adu domba itu, dan negara-negara asing mana yang mendanai LSM-LSM tersebut. Tanpa menyebut nama LSM dan negara mana, Prabowo hanya sebatas omon-omon belaka. Bahkan menyebarkan isu yang tak jelas juntrungannya.
Kalau memang ada negara asing yang mendanai LSM dengan tujuan mengadu domba rakyat Indonesia, mengapa tidak dilawan saja?
Katakanlah Amerika atau Australia. Mengapa tidak dilawan saja?
Jangan-jangan Prabowo tak berani melawan Amerika atau Australia, sebagaimana ia tak berani melawan ketika Presiden Donald Trump menerapkan tarif resiprokal sebesar 34% di mana yang hanya bisa dilakukan Prabowo adalah mengiba dan memohon agar tarif itu diturunkan. Tak berani melakukan pembalasan sebagaimana China.
Mestinya Prabowo tak perlu nencari kambing hitam untuk dijadikan musuh bersama. Cukuplah korupsi dijadikan musuh bersama.
Sebenarnya korupsi yang sudah berurat berakar di Indonesia, dengan kerugian keuangan negara hingga mencapai ribuan triliun rupiah dalam satu kasus saja, layak dijadikan musuh bersama bangsa Indonesia. Prabowo perlu mendeklarasikan dirinya sebagai panglima dalam perang melawan korupsi di Indonesia.
Tapi apa lacur? Ternyata Prabowo justru permisif terhadap korupsi. Sudah sering Prabowo berkata akan memberikan pengampunan kepada koruptor asalkan hasil korupsinya dikembalikan kepada negara.
Prabowo juga mengaku merasa iba kepada keluarga dan anak cucu koruptor bila tiba-tiba hartanya disita melalui undang-undang perampasan aset yang tak kunjung diselesaikan DPR.
Kemiskinan di Indonesia, yang menurut data Bank Dunia mencapai 60 juta jiwa, juga bisa dijadikan musuh bersama demi mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Prabowo perlu mendeklarasikan diri sebagai panglima perang melawan kemiskinan.
Alhasil, LSM Prabowo jadikan kambing hitam ketika ia tak mampu memimpin pemerintahannya dalam bersaing dengan bangsa-bangsa asing, dan juga dalam pemberantasan korupsi serta kemiskinan di Tanah Air.
