Ketika Joko Widodo pertama kali terpilih sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2014, ia diarak bak sosok pahlawan yang membawa harapan baru bagi bangsa. Banyak yang menyebutnya sebagai “new hope”, bahkan beberapa pendukungnya membandingkan dia dengan figur penyelamat, yang akan membebaskan Indonesia dari korupsi, ketidakadilan, dan stagnasi ekonomi. Namun, di penghujung masa jabatan keduanya, Jokowi kini sering menjadi bahan olok-olok dengan julukan “Mulyono”, sebuah sindiran yang menyamakan dirinya dengan sosok negatif dari sejarah Islam, yakni Abu Jahal. Julukan ini mencerminkan kekecewaan besar dari masyarakat yang dulu menaruh harapan tinggi padanya.
Fenomena ini bukanlah sekadar perubahan opini publik, melainkan bukti bahwa pencitraan yang dibangun Jokowi bertahun-tahun kini tergerus oleh realitas kinerja buruk yang dirasakan langsung oleh rakyat. Bagaimana bisa seorang pemimpin yang dulu dielu-elukan sebagai simbol perubahan kini berakhir dengan cercaan dan ketidakpuasan? Jawabannya terletak pada berbagai kebijakan dan keputusan yang justru membawa Indonesia ke arah yang lebih buruk.
Utang yang Membumbung Tinggi
Salah satu masalah besar yang terus menghantui pemerintahan Jokowi adalah utang luar negeri yang semakin menggunung. Dalam periode pemerintahannya, utang Indonesia terus meningkat drastis, mencatatkan angka yang mencemaskan. Pada tahun 2024, utang pemerintah sudah mencapai lebih dari Rp 7.000 triliun, sebuah beban yang nantinya harus ditanggung oleh rakyat dan generasi mendatang. Jika pada awal pemerintahannya utang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang banyak diharapkan dapat mendorong ekonomi, realitasnya jauh dari harapan.
Proyek-proyek infrastruktur yang digadang-gadang Jokowi sebagai penggerak ekonomi nasional justru tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat. Banyak proyek mangkrak, dan yang selesai pun belum mampu menghasilkan return of investment yang diharapkan. Hasilnya, bukannya mendatangkan keuntungan, utang-utang ini justru memperberat kondisi ekonomi negara. Akibatnya, anggaran negara yang seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, harus digunakan untuk membayar bunga dan cicilan utang.
Kelas Menengah yang Terancam Miskin
Di tengah memburuknya kondisi ekonomi, kelas menengah yang dulu dipuji sebagai motor penggerak ekonomi kini justru berada di ambang kemiskinan. Dampak panjang pandemi Covid-19, ditambah dengan kebijakan ekonomi yang tidak tepat, telah menyebabkan banyak kelas menengah terpuruk. Banyak di antara mereka yang kehilangan pekerjaan, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), atau harus menghadapi ketidakstabilan ekonomi yang mengancam mata pencaharian mereka.
Fenomena ini bukan hanya mempengaruhi daya beli masyarakat, tetapi juga memperlemah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ketika kelas menengah yang seharusnya menjadi konsumen utama justru terjerembab dalam krisis, ekonomi domestik pun melemah. Dengan daya beli yang semakin menurun, para pengusaha kecil dan menengah kesulitan untuk mempertahankan usahanya, sementara sektor investasi juga tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan.
PHK dan Kelesuan Investasi
Seiring dengan terpuruknya ekonomi, gelombang PHK terus meningkat. Ribuan pekerja di berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur hingga jasa, harus kehilangan pekerjaannya. Situasi ini semakin diperparah dengan ketidakmampuan pemerintah dalam mendorong iklim investasi yang kondusif. Meski Jokowi berulang kali menyampaikan komitmen untuk menarik investor asing, kenyataannya banyak investor yang justru enggan menanamkan modalnya di Indonesia.
Masalah korupsi yang masih merajalela dan ketidakpastian hukum menjadi faktor utama yang membuat investor ragu untuk masuk. Alih-alih menciptakan stabilitas ekonomi, pemerintah justru terkesan memperumit proses birokrasi dan regulasi, yang akhirnya memicu keengganan para pengusaha baik lokal maupun internasional untuk berinvestasi. Akibatnya, lapangan kerja yang seharusnya dapat diciptakan dari masuknya investasi asing tidak pernah terwujud.
Korupsi yang Tak Terkendali
Salah satu janji besar Jokowi saat pertama kali menjabat adalah memberantas korupsi. Namun, di penghujung pemerintahannya, korupsi justru semakin menggila. Mulai dari kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi hingga kasus kecil di level daerah, korupsi seolah telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari birokrasi Indonesia. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dulu kuat kini menjadi lemah di bawah tekanan pemerintah.
Perubahan UU KPK yang disetujui pada era Jokowi justru melemahkan lembaga anti-rasuah tersebut, membuatnya kehilangan taring dalam memberantas korupsi. Akibatnya, banyak kasus korupsi besar yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak tersentuh sama sekali. Situasi ini menimbulkan frustasi di kalangan masyarakat yang berharap pemerintah bisa bersikap tegas terhadap praktik-praktik koruptif.
Kesimpulan: Pencitraan yang Hancur oleh Realitas
Transformasi persepsi publik terhadap Jokowi dari “new hope” menjadi “Mulyono” adalah cerminan dari bagaimana pencitraan politik dapat dengan mudah runtuh ketika tidak didukung oleh kinerja yang baik. Jokowi mungkin telah berhasil membangun citra sebagai pemimpin sederhana yang dekat dengan rakyat, namun realitas kinerjanya selama dua periode justru menunjukkan sebaliknya.
Utang yang menggunung, kemerosotan kelas menengah, gelombang PHK, investor yang enggan masuk, serta korupsi yang semakin menggila, semuanya adalah bukti kegagalan rezim Jokowi dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, pencitraan hanya mampu bertahan sementara, tetapi realitas kinerja akan selalu diingat oleh sejarah dan masyarakat.
Jika Jokowi ingin dikenang dengan baik, bukan sebagai “Mulyono”, ia harus segera mengambil langkah serius untuk memperbaiki kondisi negara di sisa masa jabatannya. Namun, melihat berbagai masalah yang ada, sulit rasanya berharap ada perubahan signifikan yang bisa terjadi dalam waktu singkat. Masyarakat kini tidak lagi membutuhkan pencitraan, tetapi aksi nyata yang dapat membawa mereka keluar dari keterpurukan.
