Oleh: Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Oleh: Damai Hari LubisAbstrak – Kekhawatiran Dampak Kepemimpinan Jokowi
Sejarah mencatat bahwa pasukan Mongol dari Tiongkok pernah menyerang Jawa pada era Kerajaan Singosari, tepatnya tahun 1293. Serangan ini dipimpin Kubilai Khan, pendiri Dinasti Yuan, sebagai balasan atas penolakan Raja Kertanegara membayar upeti dan tindakannya yang melukai utusan Mongol.
Dengan mengerahkan 20.000–30.000 tentara, Kubilai Khan bermaksud menghukum Kertanegara sekaligus menguasai Jawa. Namun, sebelum pasukan Mongol tiba, Kertanegara telah tewas dibunuh Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang.
Raden Wijaya, menantu Kertanegara, memanfaatkan situasi. Ia bersekutu dengan pasukan Mongol untuk menumpas Jayakatwang. Setelah itu, Raden Wijaya justru berbalik melawan Mongol dan berhasil mengusir mereka dari Jawa. Dari peristiwa ini lahirlah Kerajaan Majapahit.
Meski gagal menguasai Jawa, pasukan Mongol sempat memperkenalkan teknologi senjata mesiu kepada masyarakat Nusantara. Serangan itu menunjukkan bahwa meski Mongol kuat secara militer, mereka kesulitan menghadapi politik lokal dan kondisi geografis Asia Tenggara.
Namun sejarah agresi Mongol ini menyisakan pelajaran penting: adanya libido ekspansi dan kolonialisasi yang diwariskan oleh keturunan Jengis Khan—Kubilai Khan hingga Timur Lenk. Kini, pertanyaan yang menggelitik adalah apakah semangat imperialis itu telah bermetamorfosis dalam bentuk baru: model imperialisme modern ala komunis Tiongkok (RRC).
Apalagi terdapat isu tentang tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang diduga berstatus militer, serta kebijakan politik yang memberi izin domisili bagi WNA hingga 160–190 tahun dan bisa diperpanjang. Belum lagi kehadiran taipan-taipan keturunan Tiongkok yang sejak lama mencengkeram ekonomi Indonesia, menciptakan dugaan adanya konspirasi oligarki yang berjalin dengan kekuasaan politik.
Dari sinilah mengemuka isu sensitif terkait latar belakang biologis Presiden Joko Widodo. Apakah benar ia memiliki darah keturunan Tionghoa atau Mongol? Jika ya, apakah hal tersebut memiliki relevansi terhadap arah kebijakan politiknya?
Transparansi atas asal-usul ini menjadi penting, bukan sekadar untuk membongkar kebenaran historis, tetapi juga untuk menghindari fitnah yang kelak bisa membebani generasi penerusnya, serta agar sejarah bangsa tidak dibiaskan oleh kabut manipulasi.
Dengan mempertimbangkan kompleksitas ini, wajar bila publik cemas: benarkah ada “bayang-bayang Mongol-Tiongkok” yang bisa menjadi pemecah belah NKRI? Ataukah ini hanyalah ilusi konspiratif yang dibiarkan tumbuh karena minimnya keterbukaan dari penguasa?
Referensi:
Suara Nasional, 2022
Fusilat, 2024
