Oleh: Radhar Tribaskoro
Ketua Kajian Ilmiah Forum Tanah Air (FTA)
Oleh: Radhar TribaskoroBayangkan sebuah roda. Di tengahnya terdapat hub atau poros. Dari poros itu memancar sejumlah spoke atau jari-jari. Setiap jari-jari terhubung kuat dengan pusat, tetapi tidak harus terhubung secara bermakna satu sama lain. Karena seluruh arus informasi, akses, perlindungan, dan penyelesaian konflik melewati pusat, kekuasaan terbesar tidak selalu dimiliki oleh aktor dengan sumber daya paling banyak, melainkan oleh aktor yang menguasai perantaraan antarpihak.
Metafora ini berguna untuk membaca kekuasaan Joko Widodo. Ia bukan istilah resmi dalam hukum tata negara dan bukan pula bukti bahwa setiap keputusan pemerintahan berasal dari satu komando rahasia. Para menteri, ketua partai, pengusaha, kepala daerah, pejabat kepolisian, perwira militer, dan organisasi relawan tetap memiliki kepentingan dan daya tawarnya sendiri.
Namun, selama masa kepresidenannya, Jokowi secara bertahap menjadi titik temu utama bagi aktor-aktor yang tidak selalu saling percaya tersebut. Hubungan mereka dengan dirinya jauh lebih bermakna daripada hubungan horizontal di antara mereka. Inilah inti kekuasaan hub-and-spoke: bukan menghapus semua pusat kekuasaan, melainkan membuat setiap pusat kekuasaan bergantung pada satu perantara yang sama.
Dari presiden minoritas menjadi poros koalisi raksasa
Jokowi memulai pemerintahannya pada 2014 dalam posisi yang secara kelembagaan tidak terlalu kuat. Koalisi pendukungnya hanya menguasai sekitar 37,1 persen kursi DPR. Alih-alih membangun sebuah partai presidensial yang terlembaga atau mempertahankan pembelahan yang jelas antara pemerintah dan oposisi, ia memperluas kekuasaan melalui perundingan langsung dengan para pemimpin partai.
Pada Pemilu 2019, koalisi elektoral Jokowi telah menguasai sekitar 60,3 persen kursi. Sesudah pemilu, Prabowo Subianto—lawan Jokowi dalam dua pemilihan presiden—masuk kabinet sebagai menteri pertahanan. Sandiaga Uno, calon wakil presiden dari kubu lawan, kemudian menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam periode pandemi, sebuah kajian ISEAS memperkirakan koalisi pemerintah telah mencakup sekitar 81 persen kursi DPR dan menyebut praktik pengawasan parlemen menjadi nyaris lumpuh.
Perubahan tersebut memperlihatkan metode pertama dalam pembangunan kekuasaan hub-and-spoke: mengubah lawan menjadi peserta dalam jaringan kekuasaan.
Ketika lawan masuk kabinet, ia tidak lagi memiliki insentif kuat untuk membangun pusat oposisi yang mandiri. Ia sekarang mempunyai akses, jabatan, anggaran, dan kepentingan terhadap keberhasilan pemerintahan. Perbedaan tidak hilang, tetapi penyelesaiannya dipindahkan dari arena publik menuju negosiasi bilateral dengan presiden.
Model ini memang dapat menghasilkan stabilitas. Pemerintah menjadi lebih mudah mengesahkan program, mengurangi veto partai, dan mempercepat koordinasi. Itulah daya tariknya. Namun, stabilitas tersebut dibeli dengan mempersempit kemungkinan munculnya penolakan yang terorganisasi. Demokrasi lalu memiliki banyak partai, tetapi sedikit oposisi; banyak elite, tetapi hanya satu pusat perantaraan.
Personalisasi akses: partai, relawan, birokrasi, dan aparat
Jokowi tidak memimpin partai yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya sendiri. Karena itu, kekuasaannya lebih bergantung pada merek personal, popularitas, akses kepresidenan, kemampuan membagikan posisi, serta kemampuannya mempertemukan kepentingan yang bertentangan.
Keterbatasan ini justru mendorong personalisasi kekuasaan. Para ketua partai berhubungan dengan Jokowi. Menteri berhubungan dengan Jokowi. Kepala daerah mencari restu Jokowi. Kelompok relawan menampilkan diri sebagai penerjemah kehendak Jokowi. Para calon penerus memperebutkan sinyal dukungan Jokowi. Setiap kelompok menjadi jari-jari yang menuju pusat yang sama.
Penelitian mengenai organisasi relawan politik di Indonesia menunjukkan bahwa banyak kelompok yang disebut “relawan” dalam praktiknya berfungsi sebagai broker politik. Mereka dapat dibiayai kandidat, menjadi perantara distribusi bantuan atau keuntungan, dan melanjutkan pola patronase elektoral, bukan menjadi organisasi warga yang mandiri.
Dengan demikian, fungsi utama relawan dalam sistem hub-and-spoke bukan hanya memenangkan pemilu. Mereka dapat menjadi jaringan paralel di luar partai: mengirim informasi dari daerah, membentuk persepsi publik, menekan elite, menunjukkan loyalitas, serta menuntut pengakuan atau akses sesudah kemenangan.
Kekuasaan seperti ini tidak selalu membutuhkan perintah tertulis. Sering kali yang bekerja adalah kepatuhan antisipatif. Seorang pejabat berusaha menebak apa yang diinginkan pusat sebelum pusat mengucapkannya. Ia menghindari keputusan yang mungkin tidak disukai, membesar-besarkan keberhasilan, menyembunyikan masalah, dan berlomba memperlihatkan loyalitas.
Di sinilah perbedaan antara birokrasi republik dan jaringan patronase. Dalam birokrasi republik, pejabat bertindak menurut hukum dan mandat kelembagaan. Dalam jaringan patronase, pejabat terlebih dahulu bertanya: Apakah ini dikehendaki oleh orang di pusat?
Kooptasi disertai kemungkinan penggunaan daya paksa
Kooptasi saja belum cukup. Agar hub tetap dominan, setiap spoke harus mengetahui bahwa keluar dari jaringan dapat memiliki biaya politik atau hukum.
Thomas Power menggambarkan kemunduran demokrasi pada era Jokowi sebagai bagian dari executive aggrandisement: pelemahan demokrasi dari dalam oleh pemerintah terpilih melalui pengikisan mekanisme akuntabilitas, pembatasan oposisi, dan pemanfaatan kelemahan penegakan hukum. Dalam penilaiannya, masa Jokowi ditandai penggunaan lembaga penegak hukum yang semakin koersif dan punitif terhadap kritik dan aktivitas oposisi. Aspinall dan Mietzner juga menilai pemerintahan Jokowi semakin menggunakan langkah-langkah tidak liberal untuk mengendalikan lawan politik. (Cambridge University Press & Assessment)
Ini tidak berarti semua proses hukum pada masa Jokowi pasti merupakan pesanan politik. Klaim demikian membutuhkan pembuktian kasus per kasus. Akan tetapi, bagi bekerjanya jaringan kekuasaan, persepsi mengenai selektivitas sudah memiliki efek disipliner.
Seorang spoke tidak harus benar-benar dihukum. Ia hanya harus percaya bahwa perlindungan hukum, akses, jabatan, dan keamanan politiknya lebih terjamin selama tetap berada di dalam orbit pusat.
Dengan begitu, sumber kekuasaan hub bukan hanya kemampuannya memberi hadiah. Ia juga memiliki kemampuan untuk membiarkan, menahan, mempercepat, memperlambat, melindungi, atau tidak melindungi. Di negara dengan penegakan hukum yang tidak konsisten, keputusan untuk tidak bertindak dapat sama politisnya dengan keputusan untuk bertindak.
Dari konsolidasi menuju suksesi keluarga
Kecenderungan dinastik bukan kecelakaan yang sama sekali terpisah dari model hub-and-spoke. Ia merupakan salah satu kemungkinan akhirnya.
Pemimpin personalistik menghadapi masalah besar menjelang akhir masa jabatan: siapa yang dapat menjamin keselamatannya, kelanjutan kebijakannya, kepentingan para sekutunya, dan masa depan jaringan yang telah dibangun? Partai belum tentu dapat dipercaya. Menteri dapat berpindah kubu. Pengusaha dapat mengganti patron. Jenderal dapat menyesuaikan diri dengan presiden baru.
Keluarga menawarkan sesuatu yang tidak diberikan institusi lemah: kepercayaan personal dan kesinambungan biologis.
Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo pada 2020 sudah memperlihatkan mekanismenya. Cabang lokal PDI-P sebelumnya memiliki calon sendiri, tetapi keputusan lokal itu dikalahkan oleh dukungan elite partai yang lebih tinggi. Gibran kemudian memperoleh dukungan 40 dari 45 kursi DPRD Solo dan menang dengan 86,5 persen suara. Peneliti ISEAS membacanya sebagai tahap awal pembentukan dinasti politik Jokowi. Bobby Nasution, menantu Jokowi, pada periode yang sama memenangi pemilihan wali kota Medan. (ISEAS Yusof Ishak Institute)
Kontroversi semakin tajam ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 menciptakan pengecualian terhadap batas usia calon presiden dan wakil presiden bagi orang yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan. Pengecualian itu memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam proses putusan tersebut dan memberhentikannya dari jabatan ketua MK. Namun, putusan konstitusionalnya sendiri tetap berlaku. (Mahkamah Konstitusi RI)
Untuk menjaga ketepatan faktual, perlu dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi kemudian menolak gugatan hasil Pemilu 2024 yang antara lain mempersoalkan intervensi negara dan pencalonan Gibran. Mayoritas hakim menyatakan dalil-dalil pemohon tidak terbukti secara hukum. Akan tetapi, tiga hakim menyampaikan pendapat berbeda dan menilai seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah karena masalah keberpihakan pejabat, mobilisasi aparatur, dan politisasi bantuan sosial. (MKRI)
Artinya, tidak tepat mengatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh Jokowi dalam Pemilu 2024 telah diputus terbukti oleh pengadilan. Tetapi juga tidak masuk akal menganggap proses tersebut bebas dari persoalan institusional. Terdapat pelanggaran etik berat dalam proses putusan yang menguntungkan putra presiden, konflik kepentingan yang nyata, dan perpecahan serius di tubuh Mahkamah.
Pada 2026, Gibran telah menjadi wakil presiden, Kaesang Pangarep memimpin PSI, dan Bobby Nasution menjadi gubernur Sumatera Utara. Sejumlah analis juga membaca kegiatan politik Jokowi bersama PSI setelah meninggalkan jabatan sebagai usaha mempertahankan pengaruh dan menjaga masa depan politik keluarganya. (CNA)
Anggota keluarga tentu tetap memiliki hak politik dan dapat dipilih oleh rakyat. Masalah demokratisnya bukan semata-mata hubungan darah. Masalahnya adalah ketimpangan akses menuju pencalonan, partai, lembaga negara, pemberitaan, patronase, dan perlindungan politik yang dimiliki keluarga pusat kekuasaan dibandingkan warga biasa.
Apakah kekuasaan ini militeristik atau feodal?
Tidak secara harfiah. Hub-and-spoke adalah bentuk hubungan kekuasaan, bukan nama sebuah rezim tertentu. Ia dapat muncul dalam kerajaan, organisasi militer, partai politik, perusahaan, bahkan demokrasi elektoral.
Ia memiliki kemiripan dengan sistem militer karena menekankan hubungan vertikal, loyalitas, komando, pemisahan informasi, dan kepatuhan terhadap pusat. Namun, militer profesional seharusnya bekerja berdasarkan rantai komando yang tertulis, fungsi yang jelas, serta tanggung jawab institusional. Kekuasaan hub-and-spoke justru sering bekerja melalui hubungan informal, sinyal yang ambigu, kesetiaan pribadi, dan perintah yang dapat disangkal.
Karena itu, sistem ini bukan sekadar militerisme. Ia dapat mengambil disiplin vertikal militer, tetapi melepaskannya dari profesionalisme dan batas hukum institusional.
Kemiripannya dengan feodalisme lebih kuat pada hubungan patron-klien. Dalam feodalisme, penguasa memberikan tanah, perlindungan, hak, dan kedudukan; sebagai gantinya, vasal memberikan loyalitas dan pelayanan. Dalam politik modern, tanah digantikan oleh jabatan, proyek, pencalonan, akses hukum, pengaruh kebijakan, serta kedekatan dengan negara.
Tetapi Indonesia tentu bukan kerajaan feodal dalam arti historis. Warga masih memilih, partai masih bertarung, pengadilan masih bersidang, dan media masih memiliki ruang. Istilah yang lebih tepat adalah neopatrimonialisme elektoral: lembaga legal-rasional tetap ada, tetapi cara kerja negara dipenuhi ikatan informal, klientelisme, presiden yang kuat, dan penggunaan sumber daya negara untuk mempertahankan dukungan politik. (V-Dem)
Dengan kata lain, bentuk luarnya demokratis, tetapi sebagian sistem operasinya bersifat patrimonial.
Mengapa hub-and-spoke mengancam demokrasi?
Ancaman pertamanya adalah hilangnya oposisi yang efektif. Demokrasi bukan hanya pemilu. Demokrasi membutuhkan pihak yang memiliki sumber daya, legitimasi, dan keberanian untuk mengatakan “tidak” kepada pemerintah. Jika hampir semua partai penting berada di dalam koalisi, perbedaan kebijakan berubah menjadi negosiasi pembagian pengaruh.
Ancaman kedua adalah matinya akuntabilitas horizontal. Secara konstitusional, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. (DPR RI) Namun, apabila pimpinan partai, ketua komisi, dan menteri berada dalam satu jaringan kepentingan, DPR dapat tetap bersidang tanpa sungguh-sungguh mengawasi.
Institusi masih memiliki gedung, anggaran, rapat, dan kewenangan. Tetapi kewenangan itu kehilangan kemauan untuk dipakai. Inilah yang disebut pelemahan institusi tanpa pembubaran institusi.
Ancaman ketiga adalah berubahnya hukum menjadi instrumen berarah tunggal. Dalam republik, hukum membatasi semua orang, termasuk presiden. Dalam jaringan patronase, hukum berisiko menjadi sumber ketidakpastian yang dikelola pusat: keras kepada pihak yang tidak terlindungi, lunak kepada pihak yang berada dalam orbit kekuasaan.
Ancaman keempat adalah rusaknya kualitas informasi. Para spoke mempunyai insentif mengirimkan kabar yang menyenangkan hub. Masalah disembunyikan sampai membesar. Kebijakan gagal dipoles sebagai keberhasilan. Kritik dianggap sebagai ketidakloyalan. Semakin kuat pusat, semakin sedikit orang yang berani mengatakan bahwa pusat keliru.
Karena itu, sistem ini dapat tampak sangat efisien sebelum tiba-tiba melakukan kesalahan besar. Ia mampu bergerak cepat, tetapi kehilangan mekanisme koreksi.
Ancaman kelima adalah personalisasi suksesi. Dalam demokrasi, pergantian pemimpin seharusnya juga memungkinkan pergantian jaringan, program, dan orientasi kekuasaan. Dalam hub-and-spoke, pemilu dapat direduksi menjadi pencarian orang yang paling mampu menjamin kelanjutan jaringan lama.
Pada titik itu, pemilu masih dilaksanakan, tetapi fungsi alternasi kekuasaannya melemah. Yang dipilih bukan lagi arah baru bagi negara, melainkan pengelola baru bagi warisan seorang patron.
Indonesia belum menjadi kediktatoran tertutup. Salah satu indeks eksternal, Freedom House 2026, masih mencatat pluralisme dan sejarah pergantian kekuasaan damai, tetapi menempatkan Indonesia sebagai negara “Partly Free” dengan skor 56 dari 100. Penilaian itu bukan kebenaran tunggal, tetapi konsisten dengan kekhawatiran mengenai kemunduran kebebasan sipil, penggunaan hukum secara politis, dinasti, dan melemahnya oposisi. (Freedom House)
Bagaimana checks and balances bekerja jika semua komunikasi menuju hub?
Jawabannya keras: ia tidak bekerja sebagai checks and balances yang sesungguhnya.
Seorang menteri dapat mengadukan menteri lain kepada presiden. Seorang jenderal dapat menyampaikan keberatan mengenai institusi lain kepada presiden. Ketua partai dapat menegosiasikan ulang posisi dengan presiden. Presiden dapat meminta satu aparat memeriksa laporan tentang aparat lain.
Tetapi seluruh tindakan itu bukan pengawasan horizontal. Itu adalah penyeimbangan oleh patron.
Checks and balances mengandaikan bahwa lembaga pengawas memiliki legitimasi, informasi, sumber daya, dan kemampuan bertindak tanpa meminta izin dari lembaga yang diawasi. DPR tidak boleh harus menebak apakah presiden berkenan sebelum menggunakan hak angket. Penegak hukum tidak boleh membutuhkan perlindungan presiden untuk memeriksa orang dekat presiden. Pengadilan tidak boleh mempertimbangkan konsekuensi politik bagi keluarga penguasa. Media tidak boleh bergantung pada akses istana untuk menentukan apakah suatu fakta layak diterbitkan.
Dalam sistem hub-and-spoke, sebuah spoke mungkin mengawasi spoke lain, tetapi keduanya tetap bergantung pada pusat. Akibatnya, mereka tidak saling membatasi berdasarkan hukum; mereka saling mengawasi untuk memperoleh keunggulan di hadapan patron.
Pengawasan berubah menjadi kompetisi loyalitas.
Masih ada mekanisme perlawanan. Putusan MKMK terhadap Anwar Usman menunjukkan bahwa sebagian lembaga dapat bertindak melawan kepentingan pusat. Tiga pendapat berbeda dalam perkara hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa otonomi yudisial belum sepenuhnya hilang. Media, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, pemilih, dan konflik di antara elite juga dapat membatasi pemerintah. (Mahkamah Konstitusi RI)
Namun, pengawasan semacam itu menjadi episodik, terlambat, mahal, dan bergantung pada keberanian personal. Ia bukan lagi rem yang bekerja setiap hari, melainkan rem darurat yang ditarik ketika kendaraan hampir menabrak.
Mentalitas seorang hub
Mentalitas hub bukan semata-mata sifat pribadi. Ia dibentuk oleh posisi struktural.
Seorang hub lama-kelamaan melihat semua pusat kekuasaan yang mandiri sebagai potensi ancaman. Pejabat yang memiliki basis sendiri dianggap sulit dikendalikan. Partai yang terlalu kuat dianggap dapat berkhianat. Lembaga yang benar-benar independen dianggap memperlambat pekerjaan. Kritik dianggap bukan informasi, melainkan sinyal pembangkangan.
Dalam lingkungan demikian, loyalitas mudah menggantikan kompetensi. Orang yang selalu setuju dianggap dapat dipercaya. Orang yang memiliki penilaian independen dianggap tidak solid.
Hub juga memperoleh keuntungan dari ambiguitas. Instruksi yang samar membuat bawahan berusaha menebak dan melampaui keinginan pusat. Persaingan antarbawahan mencegah mereka membangun koalisi horizontal. Masing-masing merasa memiliki hubungan khusus dengan pusat, tetapi tidak mengetahui apa yang dijanjikan pusat kepada pihak lain.
Pada tahap lanjut, hub dapat menganggap keberhasilan negara sebagai keberhasilan dirinya dan kritik terhadap dirinya sebagai gangguan terhadap negara. Batas antara jabatan, pribadi, keluarga, dan kepentingan publik kemudian menjadi kabur.
Dorongan menuju dinasti lahir dari mentalitas tersebut. Ketika hanya sedikit orang yang dipercaya, keluarga tampak sebagai pilihan paling aman. Politik keluarga bukan hanya soal kerakusan kekuasaan; ia juga merupakan hasil dari ketidakpercayaan yang diciptakan oleh personalisasi kekuasaan itu sendiri.
Mentalitas seorang spoke
Para spoke tidak tepat disebut hamba dalam arti harfiah. Banyak di antara mereka adalah ketua partai, pemilik modal, pejabat tinggi, jenderal, atau pemimpin daerah yang memiliki kekuasaan besar. Mereka dapat berunding, mengancam keluar, memindahkan dukungan, bahkan meninggalkan patron ketika keseimbangan kekuatan berubah.
Istilah yang lebih tepat adalah klien, broker, atau vasal politik.
Namun, sistem ini memang menghasilkan perilaku kehambaan. Para spoke belajar bahwa prestasi saja tidak cukup; kedekatan harus diperlihatkan. Mereka menyensor diri, menghindari kabar buruk, memuji berlebihan, memakai nama pusat untuk menekan pihak lain, dan berlomba mengklaim sebagai orang yang paling memahami kehendak pemimpin.
Mentalitasnya adalah asal bapak senang, tetapi dalam versi modern: survei, unggahan media sosial, pernyataan dukungan, proyek mercusuar, acara relawan, dan pertunjukan loyalitas.
Yang lebih berbahaya, para spoke dapat melepaskan tanggung jawab moral. Mereka mengatakan bahwa keputusan berasal dari atas, bahwa mereka hanya menjalankan tugas, atau bahwa mereka tidak mempunyai pilihan. Setiap orang merasa sebagai pelaksana, sehingga tidak seorang pun merasa bertanggung jawab atas akibat keseluruhan jaringan.
Sistem tersebut dapat menghasilkan penghambaan tanpa membutuhkan manusia yang pada dasarnya berjiwa hamba. Aktor rasional akan bertingkah laku servil apabila karier, keamanan, dan kekayaannya bergantung pada akses personal.
Loyalitas mereka pun sering bukan loyalitas sejati. Ketika hub melemah, banyak spoke akan mencari poros baru. Itu sebabnya pemimpin personalistik cenderung semakin mempercayai keluarga pada akhir kekuasaannya: ia menyadari bahwa sebagian besar kesetiaan yang diterimanya sebenarnya adalah kesetiaan kepada sumber daya jabatan.
Apakah pola ini memperuncing rivalitas TNI–Polri?
Saya melihat bahwa hal itu sangat mungkin—tetapi bukan sebagai satu-satunya penyebab.
Rivalitas TNI dan Polri sudah ada jauh sebelum konsolidasi kekuasaan Jokowi. Pemisahan keduanya setelah Reformasi 1998 meninggalkan persoalan mengenai pembagian kewenangan keamanan dalam negeri, anggaran, senjata, operasi antiteror, jabatan sipil, serta pengelolaan wilayah. RSIS mencatat sedikitnya 200 bentrokan TNI–Polri dengan sekitar 20 korban jiwa sepanjang 1999–2014. (@RSIS_NTU)
Pada masa Jokowi, sejumlah jenderal polisi memperoleh posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Kajian mengenai politik militer pada masa pandemi mencatat bahwa penempatan tokoh kepolisian di posisi seperti Kementerian Dalam Negeri, BIN, BNPT, dan KPK menimbulkan ketidakpuasan di kalangan militer. Pada saat bersamaan, TNI—khususnya Angkatan Darat—berusaha memperluas perannya dalam kontraterorisme, penanganan pandemi, pendisiplinan masyarakat, dan kegiatan teritorial; beberapa aktivitas itu dipandang kepolisian sebagai penetrasi terhadap wilayah kewenangannya.
Logika hub-and-spoke memperburuk keadaan apabila pembagian mandat tidak diselesaikan melalui hukum dan koordinasi horizontal. TNI dan Polri kemudian tidak menyelesaikan tumpang-tindih kewenangan melalui prosedur institusional, melainkan berlomba memperoleh akses kepada presiden.
Presiden menjadi pemberi jabatan, penentu ruang operasi, dan penengah persaingan. Kedua institusi mempunyai insentif menunjukkan bahwa merekalah spoke paling loyal dan paling berguna bagi pusat.
Dalam jangka pendek, presiden dapat menjaga keseimbangan dengan memberikan ruang kepada keduanya. Tetapi ini bukan penyelesaian. Ia justru membuat persaingan terus hidup karena batas kewenangan sengaja atau tidak sengaja tetap cair.
Perlu pula diingat bahwa TNI dan Polri bukan dua blok tunggal. Di dalam keduanya terdapat angkatan, generasi, faksi, jaringan alumni, dan patron politik yang berbeda. Sistem hub-and-spoke dapat menghubungkan presiden bukan dengan seluruh institusi, melainkan dengan perwira-perwira tertentu. Akibatnya, yang melemah bukan hanya hubungan TNI–Polri, tetapi juga profesionalisme internal masing-masing lembaga.
Warisan itu kini dapat berkembang melampaui masa kepresidenan Jokowi. Perubahan UU TNI pada 2025 memperluas kemungkinan prajurit aktif menduduki jabatan sipil. Pada Juni 2026, DPR juga mengubah UU Polri untuk memperluas penempatan polisi aktif di pemerintahan sipil. (Reuters)
Secara inferensial, perluasan ruang sipil bagi kedua institusi berpotensi mengubah rivalitas dari perebutan kewenangan keamanan menjadi perebutan jabatan di hampir seluruh pemerintahan. Ketika tentara dan polisi sama-sama menjadi pemain dalam birokrasi sipil, kedekatan dengan hub politik akan semakin menentukan promosi dan pengaruh.
Tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa setiap bentrokan atau rivalitas TNI–Polri dirancang oleh Jokowi. Tetapi pola pemerintahannya menciptakan insentif yang dapat mempertajam rivalitas: mandat yang tumpang-tindih, promosi berbasis akses, dan penyelesaian konflik melalui kedekatan dengan presiden, bukan melalui aturan yang tegas.
Kesimpulan: hub-and-spoke adalah antitesis republik
Kekuasaan hub-and-spoke bukan sekadar gaya komunikasi dan bukan sekadar pragmatisme koalisi. Ia adalah proses de-republikanisasi: pengubahan jabatan publik menjadi hubungan personal, pengubahan institusi menjadi saluran loyalitas, dan pengubahan warga negara menjadi penonton perebutan akses.
Jokowi membangunnya bukan dengan membubarkan parlemen atau menghapus pemilu. Ia membangunnya melalui koalisi raksasa, penyerapan lawan, personalisasi jaringan relawan, transaksi dengan elite, ketergantungan birokrasi, penggunaan aparatur koersif, dan akhirnya penataan suksesi yang memberi tempat istimewa kepada keluarga.
Tidak semua aktor di sekelilingnya adalah boneka. Tidak setiap keputusan berasal dari Jokowi. Tidak semua keberhasilan keluarganya membuktikan pelanggaran hukum. Tetapi penilaian terhadap sebuah sistem tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya satu perintah rahasia. Ia ditentukan oleh struktur insentif yang membuat semua orang memandang satu orang sebagai pintu utama menuju kekuasaan.
Selama komunikasi politik yang bermakna hanya berlangsung antara setiap spoke dan hub, checks and balances hanyalah dekorasi konstitusional. Yang terjadi bukan saling mengawasi antarlembaga, melainkan saling mengadukan diri kepada patron.
Hub memang cenderung menuju dinasti karena kekuasaan personal tidak percaya pada suksesi institusional. Spoke memang cenderung bertingkah seperti hamba karena otonomi memiliki biaya dan kepatuhan memperoleh hadiah. Rivalitas TNI–Polri pun berpotensi semakin tajam karena kedua institusi terdorong memperebutkan kedekatan dengan pusat, bukan membangun pembagian fungsi berdasarkan hukum.
Putusan akhirnya harus tegas:
Kekuasaan hub-and-spoke bukan negara kuat. Ia adalah negara dengan institusi lemah yang disusun mengelilingi seorang broker kuat.
Sistem semacam itu tetap berbahaya meskipun hub-nya populer, kompeten, atau berniat baik. Pemimpin yang baik tidak dapat menggantikan lembaga yang sanggup mengatakan tidak. Sebaliknya, pemimpin yang baik yang meninggalkan lembaga-lembaga lemah sebenarnya sedang menyediakan mesin kekuasaan bagi penerus yang mungkin jauh lebih buruk.
Republik mulai mati secara fungsional bukan ketika pemilu ditiadakan, melainkan ketika setiap lembaga harus menelepon nomor yang sama untuk mengetahui apa yang boleh dilakukannya.
Dan ketika pemilu hanya digunakan untuk memilih keluarga, orang kepercayaan, atau penjamin kesinambungan sang poros, pergantian kekuasaan telah berubah menjadi upacara pewarisan.
Karena itu, kekuasaan hub-and-spoke tidak boleh sekadar “diseimbangkan” atau dipercantik. Ia harus dibongkar. Negara harus kembali menjadi jaringan lembaga yang saling mengawasi—bukan roda yang seluruh jari-jarinya tunduk kepada satu poros.===
CIMAHI, 11 Juli 2026
