Fusilatnews – Tak ada kemenangan tanpa strategi. Tapi kemenangan Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024 lebih dari sekadar strategi kampanye: ia adalah hasil rekayasa kekuasaan. Dan aktor utamanya bukan Prabowo sendiri, melainkan Joko Widodo, presiden yang selama satu dekade dikenal dengan citra merakyat dan sederhana, kini berubah menjadi tokoh yang memainkan kekuasaan bak maestro catur politik.
Pilpres 2024 menjadi panggung yang menampilkan Jokowi bukan sekadar sebagai presiden yang menyelesaikan masa jabatannya, melainkan sebagai king maker. Di bawah layar demokrasi yang formal, Jokowi secara sistematis membangun jalan tol kekuasaan menuju kemenangan Prabowo—dengan satu syarat: putranya, Gibran Rakabuming Raka, harus ikut serta dalam rombongan menuju istana.
Kudeta Konstitusi di Mahkamah Konstitusi
Peran krusial Jokowi bermula dari Mahkamah Konstitusi. Di sana, lembaga yang seharusnya menjaga marwah konstitusi justru menyerah pada kepentingan kekuasaan. Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi kartu truf yang memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Ketua MK waktu itu, Anwar Usman—adik ipar Jokowi—memimpin sidang yang pada akhirnya membelokkan syarat usia cawapres dengan alasan yang dibuat-buat: “pernah menjadi kepala daerah.”
Putusan itu bukan sekadar pelanggaran etika. Ia adalah kudeta konstitusi yang terang-terangan, sebuah jalan pintas yang memperlihatkan bahwa hukum bisa dilipat sesuai kepentingan keluarga. Majelis Kehormatan MK pun menjatuhkan sanksi, namun kerusakan telah terjadi: Gibran lolos, dan Jokowi telah menanam anaknya di jalur suksesi kekuasaan.
Netralitas yang Dipermak
Dalam pemilu yang demokratis, netralitas presiden adalah keharusan moral. Namun dalam Pilpres 2024, Jokowi memelintir norma itu. Dengan dalih presiden boleh kampanye, Jokowi turun langsung ke medan politik: membagikan bantuan sosial, memuji pasangan Prabowo-Gibran, dan bahkan membiarkan aparatnya terlihat partisan.
Di berbagai daerah, kepala desa dan ASN ditekan untuk mendukung pasangan 02. Bansos digelontorkan dengan skema yang sulit dibedakan dari operasi politik. Penyaluran bansos menjelang pemungutan suara meningkat drastis, nyaris seperti ritual suap massal yang dibungkus dengan jargon “keberlanjutan program pemerintah.”
Kampanye pun seolah tak perlu dilakukan oleh Prabowo sendiri. Jokowi menjadi jubir tak resmi, menjual narasi tentang keberlanjutan dan stabilitas, dua kata yang menjadi sandera logika publik. Di baliknya, ada ketakutan tersembunyi: jika Jokowi turun, proyek IKN dan seluruh dinasti yang dibangun bisa runtuh seketika.
Koalisi Binaan Istana
Prabowo Subianto pada akhirnya bukan lagi oposisi. Ia adalah penerus kekuasaan yang dibentuk dari rahim Istana. Koalisi Indonesia Maju bukan terbentuk secara alamiah, melainkan sebagai hasil rekayasa. Partai-partai pendukung pemerintah—Golkar, PAN, Demokrat—digiring satu per satu agar meninggalkan opsi lain dan mengerucut ke kubu Prabowo.
Di saat yang sama, oposisi dilemahkan dari dalam. Partai-partai yang semula mendukung Anies Baswedan seperti PKB dan Demokrat dipecah dan dipaksa berubah haluan. PKS dipaksa terjebak dalam barisan yang tak lagi solid. Ini bukan hanya strategi politik, tapi semacam operasi pembelahan yang canggih dan sistematis.
Simbol, Media, dan Wacana
Tak cukup sampai di situ. Media turut dikooptasi. TVRI dan RRI, lembaga penyiaran publik, nyaris menjadi corong satu arah. Di media sosial, pasukan siber bekerja dalam senyap: menyerang oposisi, menciptakan narasi pembusukan terhadap Anies dan Ganjar, serta membentuk ilusi bahwa kemenangan Prabowo adalah kehendak rakyat.
Simbol-simbol negara—dari acara kenegaraan hingga proyek-proyek mercusuar seperti IKN—dimobilisasi untuk menegaskan satu pesan: masa depan adalah kelanjutan dari masa lalu Jokowi, dan Prabowo-Gibran adalah kelanjutan itu.
Menuju Demokrasi yang Terkikis
Kemenangan Prabowo mungkin sah secara administratif. Tapi legitimasi moral dan etisnya menjadi pertanyaan besar. Di balik pesta demokrasi yang digelar meriah, ada jejak manipulasi kekuasaan yang tak bisa dihapus.
Jokowi telah mengubah Pilpres 2024 menjadi proyek pelanggengan kekuasaan keluarga. Dari Mahkamah Konstitusi yang ditundukkan, birokrasi yang diarahkan, bantuan sosial yang dimanipulasi, hingga partai politik yang dijinakkan—semuanya menjelma menjadi mesin besar yang mendorong Prabowo ke kursi tertinggi.
Demokrasi Indonesia tak mati. Tapi ia kini berdiri di persimpangan: antara menjadi teater yang indah tapi hampa, atau merebut kembali maknanya yang sejati.
