Ketika masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pengaruh politik Joko Widodo nyaris tak tertandingi. Dukungan terhadap partai-partai yang berada di lingkar kekuasaannya begitu besar. Namun, ada satu kenyataan politik yang sulit dibantah: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) gagal menembus ambang batas parlemen dan tidak berhasil masuk ke Senayan.
Itu terjadi ketika Jokowi masih memegang seluruh instrumen kekuasaan negara. Popularitasnya tinggi, tingkat kepuasannya juga berada pada level yang relatif baik. Jika pada masa itu PSI belum mampu memperoleh dukungan elektoral yang cukup, maka muncul pertanyaan menarik ketika kini Jokowi tidak lagi berada di kursi presiden.
Di berbagai kesempatan, Jokowi menyampaikan harapan agar PSI dapat menjadi salah satu dari tiga partai terbesar di Indonesia. Sebuah target yang sangat ambisius. Bahkan, bagi sebagian pengamat, terdengar lebih seperti cita-cita politik daripada proyeksi yang bertumpu pada realitas elektoral.
Dalam politik demokrasi, kekuatan sebuah partai tidak dibangun hanya oleh figur. Apalagi oleh figur yang sudah tidak lagi memegang jabatan publik. Partai tumbuh karena memiliki organisasi yang kuat, kader yang bekerja hingga tingkat akar rumput, gagasan yang diterima masyarakat, serta rekam jejak yang meyakinkan pemilih.
Keinginan tentu sah-sah saja. Setiap tokoh politik berhak memiliki visi besar bagi partai yang didukungnya. Namun sejarah politik Indonesia juga menunjukkan bahwa keinginan seorang tokoh tidak selalu berbanding lurus dengan pilihan rakyat. Pemilih Indonesia semakin rasional dan semakin independen. Mereka tidak selalu mengikuti arahan elite.
PSI menghadapi tantangan yang tidak ringan. Selain harus memperbesar basis dukungan, partai ini juga harus meyakinkan publik bahwa keberadaannya bukan sekadar kendaraan politik tokoh tertentu. Partai harus mampu berdiri di atas identitas, program, dan kepemimpinannya sendiri. Jika tidak, setiap perubahan konstelasi elite akan ikut mengguncang elektabilitasnya.
Politik juga mengenal hukum yang sederhana: pengaruh kekuasaan memiliki masa berlaku. Ketika seseorang berada di puncak kekuasaan, banyak yang mendekat. Ketika masa jabatan berakhir, yang tersisa adalah pengaruh personal dan rekam jejak. Keduanya penting, tetapi tidak selalu cukup untuk menggerakkan jutaan suara di bilik pemungutan.
Karena itu, target untuk menjadikan PSI sebagai partai tiga besar bukanlah sesuatu yang mustahil, tetapi juga bukan sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan optimisme atau nama besar seorang mantan presiden. Jalan menuju tiga besar harus ditempuh melalui kerja politik yang panjang, konsisten, dan mampu memenangkan kepercayaan rakyat.
Pada akhirnya, demokrasi selalu memberikan putusan terakhir kepada pemilih. Bukan kepada presiden yang sedang berkuasa, bukan pula kepada mantan presiden. Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan dapat membentuk momentum, tetapi hanya rakyat yang menentukan kemenangan.
