Akhirnya kita menonton juga satu adegan yang selama ini terasa janggal: Joko Widodo berdiri di hadapan kader PSI—tegak, lancar, penuh tenaga. Tidak tertatih. Tidak tampak letih. Tidak terbata-bata. Tidak pula seperti sosok yang beberapa waktu lalu memantik rasa iba nasional hanya karena berjalan pelan, menunduk, dan seolah sedang berpacu dengan usia serta penyakit.
Di forum itu, Jokowi tampak sehat dan waras. Bahkan terlalu sehat untuk ukuran seorang presiden yang katanya “sudah waktunya istirahat”.
Suara yang sebelumnya sering terdengar patah-patah di depan wartawan, tiba-tiba bulat dan tegas. Diksi mengalir, intonasi terkontrol, gestur hidup. Seakan kita sedang menonton Jokowi versi full battery, bukan versi low power mode yang kerap dipertontonkan di ruang publik.
Maka, mau tak mau, kita harus jujur: akhirnya memang kita tertipu juga.
Bukan tertipu oleh penyakit—tetapi oleh narasi.
Bukan oleh usia—tetapi oleh dramaturgi kekuasaan.
Sebab ternyata, ketika panggungnya PSI, tubuh Jokowi kembali patuh. Ketika audiensnya kader partai, stamina itu hadir. Ketika kepentingannya politik, kesehatan menjadi urusan sekunder—atau justru tiba-tiba bukan masalah sama sekali.
Lebih jauh lagi, ia bahkan masih mampu—atau memaksakan diri untuk tampak mampu—mendatangi desa ke desa, kota ke kota, provinsi ke provinsi. Bukan sebagai negarawan pensiunan, tapi sebagai juru kampanye hidup, sebagai mesin politik yang belum rela dimatikan. Bahkan sampai keluar negeri. Bahkan sampai mati-matian demi satu partai kecil bernama PSI.
Ini bukan lagi soal dukungan moral.
Ini sudah menyerupai obsesi.
Di titik ini, Jokowi tidak lagi tampil sebagai mantan presiden yang hendak menjalani akhir hidupnnya dengan tenang, melainkan sebagai sosok yang ambisius atas kekuasaan, yang enggan melepaskan kendali, ingin tetap mempertahankan kekuasaan anakn-anaknya.
Ia melawan apa yang oleh orang-orang tua disebut sunatullah.
Bahwa pensiun itu artinya berhenti, bukan berpindah panggung.
Bahwa pensiun itu berarti istirahat, bukan memelihara bayangan kekuasaan.
Bahwa pensiun itu saatnya menjaga kesehatan, menikmati hidup, menemani cucu—bukan mengatur regenerasi politik dari balik layar.
Namun Jokowi memilih jalan lain.
Ia menentang makna pensiun itu sendiri. Ia memaksa tubuhnya, atau setidaknya citra tubuhnya, untuk terus tampak relevan. Ia mengaburkan batas antara presiden dan partisan. Ia menukar kenegarawanan dengan loyalitas sempit pada proyek politik keluarga dan lingkarannya.
Di sinilah ironi paling getir itu lahir.
Ketika seorang presiden yang selalu mengaku “bukan siapa-siapa” justru takut menjadi siapa-siapa setelah lengser.
Ketika seorang yang mengklaim kesederhanaan, justru tak sanggup hidup sederhana tanpa kekuasaan.
Ketika kata “rakyat” digantikan oleh kata “kader”.
Pidato di depan PSI itu bukan sekadar pidato. Ia adalah pengakuan tanpa kata. Bahwa Jokowi belum selesai. Bukan karena negara masih membutuhkan, tapi karena ia sendiri belum siap berhenti.
Dan kita, publik, hanya bisa menghela napas:
ternyata yang sakit itu bukan tubuhnya—
melainkan ketergantungan pada kuasa.
Dan itu, sayangnya, jauh lebih sulit disembuhkan.
