Oleh: Ali Syarief
Oleh: Ali SyariefAda perbedaan tipis antara seorang negarawan dan seorang politikus. Negarawan meninggalkan kekuasaan dengan warisan institusi yang kuat. Politikus, sebaliknya, meninggalkan jabatan tetapi tetap ingin mengendalikan kekuasaan.
Joko Widodo tampaknya memilih jalan yang kedua.
Di saat sebagian mantan presiden memilih menjaga jarak dari politik praktis, Jokowi justru mengumumkan akan berkeliling Indonesia untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bukan sekadar menghadiri acara partai, tetapi turun hingga ke daerah-daerah, bahkan ke tingkat kecamatan. Pernyataan itu disampaikan sendiri oleh Jokowi. Tidak lagi terselubung. Tidak lagi sekadar dibungkus dengan istilah “silaturahmi” atau “kunjungan kebangsaan.”
Ia turun gunung untuk PSI.
Pertanyaannya sederhana. Mengapa?
Jawaban yang paling mudah tentu karena Jokowi kini mendukung PSI. Namun jawaban yang lebih dalam justru mengarah pada satu kenyataan politik yang sulit dibantah: PSI hari ini bukan sekadar partai politik. PSI adalah partai yang dipimpin oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Sementara putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, telah menduduki kursi Wakil Presiden.
Dengan konfigurasi seperti itu, publik sulit memisahkan antara perjuangan membesarkan PSI dengan upaya memperbesar pengaruh politik keluarga Jokowi.
Sulit pula menolak kesan bahwa safari politik itu lebih merupakan investasi bagi masa depan anak-anaknya daripada pengabdian kepada bangsa.
Ironisnya, semua itu dilakukan setelah Jokowi menikmati sepuluh tahun kekuasaan sebagai Presiden Republik Indonesia. Modal politik yang dibangun dengan legitimasi negara kini digunakan untuk mengonsolidasikan partai yang dipimpin anaknya sendiri. Pengaruh yang dahulu lahir dari mandat rakyat perlahan berubah menjadi instrumen politik keluarga.
Tidak ada aturan hukum yang melarangnya.
Tetapi demokrasi tidak hanya berdiri di atas hukum. Demokrasi juga bertumpu pada etika.
Etika itulah yang kini dipertanyakan.
Seorang mantan presiden seharusnya menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Ia menjadi penengah ketika bangsa mengalami polarisasi. Ia menjadi penjaga moral demokrasi ketika elite politik saling berebut kekuasaan.
Sebaliknya, Jokowi justru kembali masuk ke gelanggang politik sebagai pemain utama. Ia tidak lagi berdiri di atas semua golongan. Ia memilih berada di salah satu kubu, mengampanyekan satu partai, dan secara bersamaan memperkuat posisi politik keluarganya.
Inilah yang membuat publik bertanya: apakah Jokowi benar-benar telah pensiun sebagai presiden, atau sekadar berganti peran menjadi “ketua tim sukses” bagi proyek politik keluarganya?
Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin besar justru memperoleh penghormatan tertinggi ketika mereka tahu kapan harus berhenti.
Mereka memahami bahwa warisan terbesar bukanlah mempertahankan pengaruh, melainkan memberi kesempatan kepada demokrasi untuk tumbuh tanpa bayang-bayang dirinya.
Sebaliknya, pemimpin yang terus berada di panggung politik setelah lengser sering kali terjebak dalam godaan yang sama: memastikan kekuasaan tetap berputar di sekitar lingkaran keluarganya.
Jika benar Jokowi kini berkeliling Indonesia untuk membesarkan PSI hingga ke pelosok kecamatan, maka publik berhak menilai bahwa orientasi perjuangannya telah bergeser. Bukan lagi tentang Indonesia sebagai sebuah republik, melainkan tentang keberlanjutan pengaruh sebuah keluarga dalam politik nasional.
Bangsa ini membutuhkan mantan presiden yang menjadi guru demokrasi.
Bukan mantan presiden yang tetap sibuk mengurus suksesi politik anak-anaknya.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah berkuasa. Sejarah juga mencatat untuk siapa kekuasaan itu terus diperjuangkan setelah jabatan berakhir. Dan di situlah, seorang pemimpin dibedakan dari seorang negarawan.
