Komisi Pemberaantasan K0rupsi (KPK ) kini tengah menangani kasus tunjangan kinerja (tukin) senilai puluhan miliiar rupiah. di Kementerian Energi dan Sumber Daya Minreral. Uang hasil korupsi itu menurut KPK digunakan untuk membeli Aset dan menyuap aparat pemeriksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Jakarta – Fusilatnews – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) pada Senin (27/3) siang.
Menjelang sore, tim penyidik bergerak ke Kantor kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat untuk melanjutkan penggeledahan.
“Tadi kan di Ditjen Minerba, sekarang tadi info terakhir ke kantor ESDM-nya di (Jalan Medan) Merdeka,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.
Ali mengatakan, penggeledahan tersebut terkait dugaan rasuah baru di Kementerian ESDM yang telah naik ke tahap penyidikan.
KPK menduga, terdapat korupsi dalam pemotongan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2020-2022. Kasus itu berawal dari laporan masyarakat yang diterima KPK.
Selanjutnya KPK menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan. Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK menetapkan sejumlah orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
“Kami pastikan sudah ada beberapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Ali.
Namun Ali Fkri tak mau menjelaskan secara detail nama para pelaku. Identitas mereka, kronologi perbuatan pidana, hingga pasal yang disangkakan akan diumumkan setelah penyidikan dinilai cukup.
KPK juga mengingatkan pihak-pihak yang dipanggil sebagai tersangka maupun saksi bersikap kooperatif hadir di meja penyidik.
“Dengan terang benderang membuka apa yang diketahuinya sehingga nantinya dapat segera dibawa ke persidangan,” kata Ali.
Menurut Ali Fikri Uang korupsi dinikmati sampai untuk ‘urus’ BPK, dalam perkara ini, para pelaku diduga melakukan perbuatan hukum memperkaya diri sendiri. Perbuatan mereka bisa masuk kategori pelanggaran yang diatur Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Ini terkait tadi pemotongan tukin sejauh ini berkisaran sekitar puluhan miliar ya,” kata Ali.
Menurutnya, uang tersebut diduga dinikmati para oknum di Kementerian ESDM untuk kepentingan pribadi, membeli aset, dan ‘operasional’.
Selain itu, KPK juga mengendus uang korupsi itu digunakan untuk mengondisikan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Termasuk dugaannya dalam rangka untuk pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh BPK gitu ya,” ujarnya.
Namun demikian, KPK masih terus mendalami sejumlah informasi tersebut. Selain mendalami dugaan aliran dana untuk suap pemeriksaan BPK, KPK juga bakal mendalami apakah perkara ini terkait dengan Kementerian Keuangan.
Sebagaimana diketahui, dana tukin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). KPK meyakini dalam perkara korupsi ini berkaitan dengan kementerian selain ESDM.
“(Uang untuk suap BPK) itu kami dalami, termasuk apakah juga ada keterkaitan dengan Kementerian Keuangan,” tutur Ali.
Menteri ESDM benarkan ada dugaan korupsi tukin Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif membenarkan bahwa terdapat kasus dugaan korupsi tukin di instansi yang ia pimpin.
“Ada dugaan (korupsi) iya, tapi membenarkan korupsinya enggak,” kata Arifin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3).
Arifin mengatakan telah mendengar penjelasan singkat mengenai dugaan tindak pidana korupsi Tapi masih menunggu hasil penyidikan KPK.
Ia menegaskan, Kementerian ESDM menghormati proses hukum oleh KPK, termasuk upaya paksa penggeledahan di Kantor Ditjen Minerba hingga Kantor ESDM. “Ya kita ikutin sajalah proses yang sedang berlangsung,” ujarnya.
