Oleh : Khairul Mahali – Pelaku Ekonomi
Oleh : Khairul Mahali – Pelaku EkonomiMengapa kita harus peduli pada ekspor?
Karena dalam konsensus global, kemajuan ekonomi suatu negara hampir selalu diukur dari tiga indikator utama: besarnya ekspor, derasnya investasi asing, dan jumlah wisatawan mancanegara. Negara yang kuat di tiga sektor ini biasanya memiliki industri tangguh, institusi efisien, dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada daya saing.
Namun Indonesia—dengan kekayaan alam melimpah dan populasi besar—justru terus terseok di sektor ekspor.
Angka yang Jujur, Realitas yang Menampar
Awal Januari 2026, Badan Statistik Indonesia mengumumkan nilai ekspor Indonesia periode Januari–November 2025 sebesar US$ 256,56 miliar. Dengan sisa satu bulan di Desember, hampir pasti Indonesia kembali gagal menembus angka psikologis US$ 300 miliar per tahun—angka yang bahkan belum pernah dicapai sepanjang sejarah republik ini.
Bandingkan dengan Singapura.
Menurut data terbuka, ekspor Singapura pada 2022 mencapai US$ 942 miliar. Bahkan pada November 2025 saja, ekspor Singapura sudah menyentuh US$ 50,6 miliar, sementara Indonesia di bulan yang sama hanya US$ 22,52 miliar.
Perbandingan ini tidak sekadar soal selisih angka. Ini adalah cermin ketimpangan daya saing, efisiensi, dan orientasi kebijakan.
Singapura nyaris tak punya sumber daya alam. Indonesia punya segalanya. Tapi dunia justru lebih memilih produk Singapura.
Masalah Struktural: Bukan Sekadar Komoditas
Selama ini, ekspor Indonesia masih bertumpu pada bahan mentah dan setengah jadi: batu bara, sawit, nikel, dan komoditas primer lainnya. Ketika harga global naik, kita bersorak. Saat turun, APBN ikut terbatuk.
Singapura tidak mengekspor tanah, hutan, atau tambang. Ia mengekspor nilai tambah: jasa logistik, keuangan, teknologi, re-ekspor barang bernilai tinggi, dan produk industri yang tersertifikasi global.
Di sinilah jurangnya:
Indonesia kaya sumber daya, tetapi miskin sistem.
Investasi Masuk, Tapi Tidak Menguatkan Ekspor
Tahun 2024, investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia mencapai US$ 20,1 miliar. Ironisnya, investor terbesar justru berasal dari Singapura, Hong Kong, China, dan Malaysia—negara-negara yang kemudian juga menjadi pemain dominan dalam rantai ekspor.
Artinya, Indonesia sering kali hanya menjadi lokasi produksi, bukan pusat kendali perdagangan. Keuntungan besar justru tercatat di luar negeri.
Pariwisata: Potensi Besar, Hasil Kecil
Di sektor pariwisata pun cerita serupa terulang. Indonesia belum pernah menerima 20 juta wisatawan asing per tahun. Thailand dan Malaysia sudah lama melampaui angka itu.
Padahal, pariwisata adalah “ekspor jasa” yang paling mudah menciptakan devisa, lapangan kerja, dan multiplier effect. Masalahnya bukan alam, melainkan akses, promosi, tata kelola, dan konsistensi kebijakan.
Suara Pengusaha: Ekspor Bisa Naik Tanpa Pemerintah
Diskusi para pengusaha ekspor Indonesia pada 6 Januari 2026 dalam WhatsApp Group “Peningkatan Ekspor RI ke-13” mengungkap fakta yang lebih telanjang: masalah utama ekspor Indonesia bukan semata pasar, tetapi sistem dan peran negara yang tidak efektif.
Beberapa poin penting yang muncul:
- Pengusaha dan diaspora lebih menentukan daripada pemerintah.
Banyak pelaku usaha sepakat, ekspor Indonesia bisa menembus US$ 300 miliar pada 2026 tanpa terlalu berharap pada pemerintah, selama ada persatuan pengusaha dan diaspora. Atase Perdagangan, ITPC, dan Fungsi Ekonomi KBRI dinilai lambat, bahkan sering tidak relevan. Yang membantu patut diapresiasi—namun jumlahnya minor. - Business matching versi pemerintah dinilai mubazir.
Pertemuan bisnis yang dibiayai negara sering kali hanya menjadi ajang window shopping. Biaya besar, hasil minim. Sebaliknya, mengikuti expo dagang internasional dan pertemuan langsung dengan calon pembeli nyata jauh lebih efektif. - Krisis trader, bukan krisis produk.
Indonesia kekurangan pengusaha perantara (trader) yang agresif menjual produk ke luar negeri. Idealnya, dibutuhkan jutaan trader, bukan segelintir eksportir besar. Kebijakan likuiditas Rp 200 triliun ke perbankan yang digelontorkan Menteri Keuangan belum dirasakan pengusaha ekspor, dan diduga hanya berputar di kalangan konglomerat. - Peluang ekspor non-konvensional diabaikan.
Salah satu contoh konkret adalah ekspor daging dan susu kuda ke Asia Tengah, seperti Kazakhstan—pasar yang sangat potensial dan selama ini belum disentuh. Provinsi seperti Nusa Tenggara Timur sebenarnya memiliki modal alam yang kuat untuk ini. - Sertifikasi: tembok tak terlihat yang mematikan ekspor.
Banyak produk Indonesia berkualitas baik, tetapi gagal ekspor karena tidak memiliki sertifikasi internasional. Pengusaha Singapura dan Vietnam justru unggul karena sejak awal difasilitasi untuk memenuhi standar global. - Persatuan pengusaha dan diaspora adalah kunci.
Jika pengusaha dalam negeri dan diaspora Indonesia di berbagai negara mampu bersatu, berbagi informasi pasar, dan membangun jaringan distribusi, lonjakan ekspor bukan mimpi.
Kesimpulan: Masalah Indonesia Bukan Potensi, Tapi Orientasi
Indonesia tidak kekurangan sumber daya, pasar, atau pengusaha. Yang kita kekurangan adalah arah, keberpihakan kebijakan, dan ekosistem ekspor yang serius.
Selama negara lebih sibuk mengatur daripada memfasilitasi, selama birokrasi menjadi beban alih-alih jembatan, dan selama ekspor dipahami hanya sebagai angka statistik—bukan strategi nasional—maka Indonesia akan terus menjadi raksasa ekonomi yang gagap menjual dirinya ke dunia.
Singapura membuktikan: yang kecil bisa besar jika sistemnya benar.
Indonesia justru membuktikan sebaliknya: yang besar bisa kecil jika dibiarkan berjalan tanpa visi.
Jakarta, 6 Januari 2026
