Oleh : Achsin El-Qudsy
Bekasi-Fusilatnews – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi—yang kini bertransformasi menjadi Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM.ID)—bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi menggelar seminar bertajuk “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Tingkat Lanjut”, Selasa (6/1/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah awal kolaborasi strategis antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan UNISMA Bekasi/UM.ID dalam mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pendidikan lanjutan, khususnya pada jenjang magister.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) UNISMA Bekasi, Dr. M. Harun Al Rasyid, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa seminar tersebut sekaligus menjadi ajang sosialisasi Program Studi MIP. Ia menjelaskan bahwa pada semester ini pendaftaran MIP akan dibuka untuk perkuliahan yang dimulai pada Maret 2026.
“Program Magister Ilmu Pemerintahan dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Program ini berbasis riset dengan penyusunan tesis dan dapat diselesaikan dalam waktu 1,5 tahun,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa UNISMA Bekasi menyediakan berbagai skema beasiswa, termasuk beasiswa rekomendasi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM). “MIP bukan menjadi beban, tetapi justru membahagiakan. Syaratnya sederhana: daftar dan lulus. Kami ingin memastikan ASN dapat menempuh studi lanjut dengan nyaman,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Bekasi, Bennie Yulianto Iskandar, yang hadir sebagai keynote speaker, menyampaikan apresiasi atas inisiatif UNISMA Bekasi dalam menyelenggarakan seminar tersebut. Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan tantangan birokrasi saat ini.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, kami mengucapkan terima kasih. Ini merupakan langkah awal kolaborasi yang baik antara Pemkab Bekasi dan UNISMA Bekasi,” ujarnya.
Bennie menegaskan bahwa ASN saat ini tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai perekat bangsa dan faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah. “ASN adalah human capital. Mereka dihadapkan pada tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, sehingga harus terus berkembang sebagai individu maupun sebagai abdi negara,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pendidikan tingkat lanjut bukan semata pencapaian akademik, melainkan sarana untuk memperkuat kepemimpinan, integritas, dan kinerja. “Integritas adalah kemampuan untuk berbuat baik meskipun tidak ada yang mengawasi. ASN yang melanjutkan pendidikan diharapkan mampu memberi dampak nyata bagi organisasi dan berkontribusi dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bekasi,” katanya.
Meski demikian, Bennie mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara studi dan tugas kedinasan. “Pendidikan lanjutan harus tetap sejalan dengan kewajiban sebagai ASN. Setelah lulus, kontribusi nyata menjadi hal yang utama,” pungkasnya.
Seminar ini menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. AOS Kuswandi, M.Si dan Dr. Siti Nurhidayah, M.Si.
Dalam paparannya, Dosen Psikologi UNISMA Bekasi Dr. Siti Nurhidayah, M.Si menyoroti pentingnya work-life balance di era digital. Menurutnya, teknologi memang dapat membantu meringankan beban kerja, namun juga berpotensi mengganggu keseimbangan hidup jika tidak dikelola dengan baik.
“Kita semua bekerja, memiliki kehidupan berkeluarga, dan menjalankan ibadah. Keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi sangat menentukan kinerja,” ujarnya.
Ia memberikan ilustrasi sederhana, “Kadang kita sigap saat berjabat tangan dengan atasan, tetapi tidak siap secara emosional ketika berinteraksi dengan anak dan istri. Di situlah keseimbangan sering kali hilang.”
Dr. Siti menekankan pentingnya manajemen waktu yang baik, khususnya bagi ASN yang bekerja sambil menempuh pendidikan lanjutan, agar kinerja dan kehidupan keluarga tetap harmonis.
Sementara itu, Dosen Magister Ilmu Pemerintahan UNISMA Bekasi Dr. AOS Kuswandi, M.Si menegaskan bahwa ASN harus menjadi bagian dari solusi dalam pelayanan publik. Ia menyoroti kecenderungan ASN muda berlatar belakang sarjana yang masih bersikap pasif.
“Ketika ditanya apakah ada usulan, jawabannya sering hanya ‘siap’. Padahal yang dibutuhkan adalah pemikiran dan gagasan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pendidikan lanjutan menjadi salah satu prasyarat penting dalam pengembangan karier ASN, termasuk untuk menduduki jabatan struktural seperti eselon III. “Program S2 Ilmu Pemerintahan di UNISMA Bekasi dirancang fleksibel, dengan sistem pembelajaran tatap muka dan daring, sehingga dapat diikuti ASN tanpa mengganggu tugas utama,” jelasnya.
Melalui seminar ini, UNISMA Bekasi/UM.ID dan BKPSDM Kabupaten Bekasi berharap terbangun sinergi berkelanjutan dalam mencetak ASN yang berintegritas, berkapasitas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah di masa depan.
