Oleh: Damai Hari Lubis-Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
Masih ingat kedatangan Habiburrahman dan Dasco, dua orang dekat Prabowo, ke Petamburan? Tentu saja langkah ini bukan tanpa alasan. Kedua tokoh besar partai pemenang itu, mengingat ketua umumnya akan menjadi Presiden RI ke-8, pasti membawa misi khusus yang mendapat restu dari sang presiden terpilih.
Fenomena ini terjadi di tengah manuver politik Jokowisme—melalui gerakan PASBATA (Pasukan Bela Jokowi dan Keluarga Sampai Mati)—yang muncul sebelum pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober 2024. Di saat yang sama, gejolak geopolitik nasional semakin memanas dengan seruan lantang publik, termasuk tokoh-tokoh penting, yang menuntut keadilan: “Adili Jokowi dan keluarga.” Di media sosial, gelombang protes semakin keras, bahkan diwarnai desakan seperti “Singkirkan Gibran,” yang muncul akibat akun Fufu Fafa melontarkan hinaan terhadap Prabowo dan keluarganya.
Menurut analisis seorang pakar IT, akun tersebut diyakini dengan tingkat akurasi 99,9% dimiliki oleh Gibran Rakabuming, putra Jokowi sekaligus bakal calon wakil presiden.
Dalam situasi seperti ini, langkah Prabowo mengutus dua orang kepercayaannya menemui HRS merupakan bagian dari strategi cooling system untuk meredakan suhu politik sekaligus mencegah eskalasi konflik. Strategi ini termasuk “pengamanan” politik melalui keberangkatan HRS untuk melaksanakan umroh selama hampir dua bulan menjelang dan pasca pelantikan presiden.
Sebagai politisi senior dengan latar belakang intelijen, Prabowo memahami betul potensi gerakan umat Islam yang besar dan berisiko merepotkan jalannya pemerintahan, terutama di Jakarta. Di sisi lain, ia sadar bahwa hubungan dengan HRS dan para pendukungnya, yang pernah mendukung tetapi kemudian tersakiti, harus dipulihkan.
Namun, di tengah dinamika politik yang penuh kepentingan, kita tidak bisa menafikan adanya tokoh-tokoh pragmatis yang mengelilingi Prabowo, baik yang setia maupun yang oportunis. Mereka sering kali menggunakan politik sebagai sarana untuk melayani kepentingan sempit, bahkan tak segan-segan melemahkan komando Prabowo sendiri.
Meski demikian, keputusan HRS untuk mendukung pasangan RK-Sus diambil berdasarkan pertimbangan strategis. Walaupun langkah ini menuai risiko cemoohan, baik dari internal pendukungnya yang kecewa maupun dari pihak luar yang hanya ingin memprovokasi, HRS tetap memilih mendukung demi satu tujuan: keadilan bagi umat.
Salah satu bentuk keadilan yang diharapkan HRS adalah pembukaan kembali kasus unlawful killing di KM 50 yang selama ini dianggap sebagai “peradilan dagelan” karena tidak mengungkap kebenaran materiil. Di sisi lain, HRS juga ingin mengungkap kebenaran di balik kematian 894 petugas Pemilu 2019 yang disebut-sebut meninggal karena kelelahan massal.
Bagi HRS, politik bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperjuangkan kepentingan umat. Namun, jika Prabowo mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan, HRS tidak akan ragu untuk kembali memimpin perlawanan. Sebagai sosok yang konsisten dalam prinsip dan perjuangannya, HRS selalu siap menghadapi risiko, bahkan jika itu berarti menjadi sasaran fitnah atau dicemooh oleh simpatisannya sendiri.
