Presiden Prabowo Subianto, dalam masa awal pemerintahannya, meluncurkan program makan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Namun, keputusan pemerintah untuk menurunkan anggaran per porsi makanan ini dari Rp25 ribu menjadi Rp10 ribu memicu pertanyaan besar: Apakah dengan angka tersebut, kandungan gizi makanan yang disediakan masih layak untuk mendukung kesehatan masyarakat?
Dengan Rp10 ribu, makanan yang bisa disediakan sangat terbatas: sepiring nasi, tahu atau tempe, dan sedikit sayuran sederhana. Angka ini jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi harian, yang memerlukan asupan protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral secara seimbang. Sebagai perbandingan, di negara-negara seperti Jepang atau Singapura, uang setara Rp10 ribu hanya cukup untuk membeli camilan kecil atau minuman ringan. Harga makanan bergizi di sana berkisar antara Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per porsi, menunjukkan kesenjangan besar dalam kualitas dan kuantitas makanan yang dapat diakses.
Jika pemerintah tetap memaksakan anggaran Rp10 ribu ini, program makan bergizi gratis berisiko gagal mencapai tujuannya. Program ini bahkan bisa menjadi pemborosan anggaran negara dalam skala besar, terutama karena jumlah penerima manfaat yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dengan dana triliunan rupiah, hasilnya mungkin tidak signifikan karena kandungan gizinya tidak memadai untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
Warisan Pemerintahan Jokowi: Krisis Anggaran dan Kegagalan Perencanaan
Tidak bisa dipungkiri bahwa anggaran minim untuk program ini adalah cerminan dari krisis fiskal yang diwarisi dari pemerintahan Jokowi. Selama hampir satu dekade, prioritas kebijakan lebih banyak diarahkan pada proyek mercusuar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memakan anggaran besar, tetapi memberikan dampak minimal terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Akibatnya, anggaran negara saat ini dalam kondisi darurat, memaksa Presiden Prabowo untuk menyesuaikan visi ambisiusnya dengan keterbatasan yang ada.
Sebagai presiden, Prabowo menghadapi tantangan besar: bagaimana menjaga janji kampanye untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa merusak kredibilitas pemerintah. Jika program ini terus berjalan dengan anggaran yang tidak memadai, kredibilitas pemerintah bisa dipertanyakan. Program makan bergizi gratis yang seharusnya menjadi terobosan besar berpotensi menjadi simbol ketidakefektifan kebijakan baru.
Pentingnya Evaluasi dan Realokasi Anggaran
Untuk memastikan keberhasilan program ini, Presiden Prabowo harus memimpin evaluasi mendalam terhadap efektivitas alokasi anggaran. Program makan bergizi gratis tidak boleh hanya menjadi formalitas atau sekadar memenuhi janji kampanye. Jika memang diperlukan, pemerintah harus berani merealokasi anggaran dari sektor lain yang kurang prioritas ke program ini.
Dengan pengelolaan yang tepat, program ini bisa menjadi tonggak perubahan besar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Sebaliknya, jika dibiarkan dengan anggaran seadanya, program ini tidak hanya gagal memenuhi tujuan awalnya, tetapi juga mencerminkan lemahnya manajemen fiskal, melanjutkan pola buruk dari pemerintahan sebelumnya.
Sebagai presiden, Prabowo harus menunjukkan keberanian politik untuk menempatkan kebutuhan rakyat di atas segalanya. Hanya dengan langkah-langkah konkret dan prioritas yang tepat, program makan bergizi bisa benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar ilusi.
