Jakarta – Fusilatnews – Kejaksaan Agung RI membantah pengguguran kasus mantan direktur LIB AHL atas petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum.
Menaggapi Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Dedi Prasetyo bahwa pendapat JPU dalam pengembalian berkas tersebut, membuat penyidik kepolisian terpaksa membebaskan AHL dari tahanan.
“Bahwa dari hasil penelitian JPU menyimpulkan, Dirut PT LIB (AHL) tidak dapat diajukan di dalam proses penuntutan. Oleh karenanya, dalam proses administrasi, penyidik akan menyiapkan yang bersangkutan segera dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan),” kata Dedi, di Jakarta, Kamis 22/12/2022
Sedangkan tanggapan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Ketut Sumedana bahwa jaksa penuntut umum memiliki kewenangan memeriksa perkara setelah dilakukan pelimpahan berkas perkara dari penyidik di kepolisian
Mengenai berkas perkara kasus tragedi Kanjuruhan, JPU melakukan penelitian berkas perkara, termasuk memeriksa barang bukti dan memeriksa kesesuaian peran serta para tersangka atas kasusnya. Dari hasil penelitian, JPU mengembalikan berkas perkara ke penyidik.
Menurut Ketut pengembalian berkas perkara itu normal dalam proses hukum dalam kasus pidana. Pengembalian berkas itu semata-mata karena adanya syarat materil yang belum terpenuhi dalam penjeratan tersangka AHL.
“Terutama terkait dengan belum ditemukan, adanya mensrea (niat melakukan perbuatan pidana) yang menjadi syarat materil dalam pembuktian perbuatan pidana yang disangkakan oleh penyidik,” kata Ketut , Kamis (22/12/2022).
Tim JPU saat mengembalikan berkas perkara selalu disertai petunjuk kepada tim penyidik di kepolisian untuk memenuhi syarat-syarat materil itu, pengguguran status tersangka Dirut LIB bukan kewenangan dari Kejakgung.
“Jadi itu, pengguguran atau penghapusan status tersangka Dirut PT LIB itu bukan kewenangan, apalagi dari kesimpulan dari JPU. JPU dalam pengembalian berkas perkara tersebut, hanya menilai belum ada, belum terpenuhinya syarat materilnya, sehingga diberikan petunjuk-petunjuk, yang itu, harus dipenuhi oleh penyidik (kepolisian). Kalau petunjuknya itu terpenuhi, jaksa penuntut dapat melanjutkan prosesnya ke penuntutan,” tegas Ketut.
