Fusilatnews – Di seluruh negara demokratis yang sehat, satu syarat mendasar untuk seseorang dapat duduk sebagai pemimpin tertinggi adalah kejujuran. Tanpa kejujuran, semua teori kepemimpinan dan kalkulasi kompetensi menjadi pepesan kosong. Di tangan pembohong, kekuasaan menjadi alat manipulasi, bukan pengabdian.
Dalam The Prince, Niccolò Machiavelli menulis bahwa seorang penguasa tak perlu menjadi baik, cukup tampak baik. Kutipan ini sering digunakan untuk membenarkan pragmatisme politik. Namun, dalam konteks negara demokrasi modern, kutipan itu menjadi peringatan: ketika pemimpin hanya “tampak” jujur dan tidak benar-benar jujur, maka negara dipimpin dengan kepura-puraan.
Joko Widodo, atau Jokowi, dalam praktik kekuasaannya, telah mengkhianati kejujuran sebagai prinsip dasar kepemimpinan. Ia memulai karier nasional dengan janji “revolusi mental”, tapi yang terjadi justru revolusi dinasti. Ia berikrar tidak akan membangun dinasti politik, namun nyatanya ia memaksakan anak dan menantu masuk dalam orbit kekuasaan. Ia pernah berkata tidak tertarik dengan wacana perpanjangan masa jabatan, tapi kemudian diam seribu bahasa ketika konstitusi diinjak demi ambisi kekuasaan abadi.
Ia juga menjanjikan pemerintahan bersih dan meritokratis, tapi dalam dua periode pemerintahannya, indeks persepsi korupsi terus menurun, dan jabatan publik banyak diisi oleh mereka yang loyal, bukan yang layak. Bahkan Mahkamah Konstitusi pun dijadikan kendaraan untuk mengamankan kepentingan keluarga—sebuah ironi pahit bagi negara hukum.
Max Weber, dalam teori charismatic authority, menyatakan bahwa pemimpin yang karismatik mampu memobilisasi kepercayaan rakyat karena integritasnya. Namun kepercayaan itu akan lenyap jika integritas dirusak. Dalam kasus Jokowi, karisma awal sebagai “pemimpin rakyat” justru menjadi kendaraan untuk membangun kekuasaan keluarga dan kelompok. Yang tertinggal hanya bayang-bayang populisme kosong.
Lebih jauh, dalam konteks etika kepemimpinan, Michael Josephson dalam The Six Pillars of Character menempatkan kejujuran sebagai fondasi utama karakter seorang pemimpin. Jika seorang pemimpin telah terbukti tidak jujur, maka seluruh legitimasi moralnya runtuh. Pembohong, seberbakat apa pun, bukan pemimpin, melainkan manipulator.
Kepemimpinan Jokowi nihil dari semua aspek yang seharusnya menjadi syarat utama seorang pemimpin: kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir jauh ke depan. Ia barangkali pandai memainkan opini publik, tetapi negara bukanlah panggung sandiwara. Kebohongan yang diulang-ulang tidak akan pernah menjelma menjadi kebenaran.
Kini, publik dibawa pada kesadaran pahit: bahwa seorang presiden yang dipilih karena tampak sederhana dan merakyat, ternyata menutup periode kekuasaannya dengan jejak kemunduran demokrasi, pembusukan institusi, dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar kepemimpinan.
“Honesty is the first chapter in the book of wisdom,” kata Thomas Jefferson. Bila demikian adanya, maka Jokowi belum pernah menulis bab pertamanya.
