KEKUASAAN HUB-AND-SPOKE: PARIA POLITIK BERNAMA JOKOWI

Oleh: Radhar Tribaskoro – Ketua Kajian Ilmiah Forum Tanah Air (FTA)

Presiden yang kuat atau dominan biasanya dibayangkan sebagai pemimpin yang sejak awal memiliki kelebihan besar: kecerdasan strategis, kemampuan ideologis, dana politik, partai yang solid, basis massa militan, jaringan oligarki, dukungan aparat, atau latar belakang keluarga politik. Dalam bahasa Max Weber, kekuasaan sosial dapat bertumpu pada kelas, status, dan partai: sumber daya ekonomi, kehormatan sosial, serta organisasi politik. Presiden yang memiliki ketiganya biasanya lebih mudah mengubah jabatan formal menjadi kekuasaan nyata.

Dalam studi kepresidenan, Richard Neustadt mengingatkan bahwa kekuasaan presiden tidak hanya berupa perintah, tetapi terutama kemampuan untuk membujuk, menawar, dan membuat aktor lain percaya bahwa mengikuti presiden adalah pilihan yang paling rasional bagi mereka sendiri. Sumber daya presiden mencakup posisi jabatan, reputasi profesional, dan prestise publik. Dengan kata lain, presiden kuat bukan hanya presiden yang dapat memerintah; ia adalah presiden yang membuat banyak pihak merasa perlu menyesuaikan diri dengannya.

Dari sudut ini, Joko Widodo adalah kasus yang menarik. Ia bukan presiden yang sejak awal memiliki semua sumber kekuasaan klasik itu. Ia bukan ketua umum partai besar. Ia bukan pewaris keluarga politik nasional. Ia tidak berasal dari militer. Ia juga tidak tampil sebagai ideolog besar dengan doktrin politik yang tertata. Burhanuddin Muhtadi bahkan menggambarkan tahun pertama Jokowi sebagai masa seorang presiden lemah yang terjepit antara janji reformasi dan politik oligarkis. Muhtadi menulis bahwa Jokowi datang dari luar struktur kekuasaan Jakarta, tanpa latar belakang militer, dan tanpa kaitan dengan keluarga berpengaruh.

Namun justru di situlah keanehan politik Jokowi. Ia tidak mulai sebagai presiden dengan akar kekuasaan yang kokoh, tetapi perlahan berubah menjadi presiden kuat, bahkan dominan. Kekuatan itu bukan terutama lahir dari partai yang ia kendalikan, bukan dari doktrin intelektual yang ia paksakan, dan bukan dari mesin politik pribadi yang matang sejak awal. Kekuatan itu lahir dari posisi strukturalnya sebagai presiden: jabatan yang menempatkannya sebagai pusat komunikasi, pusat akses, pusat distribusi, dan pusat kalkulasi politik nasional.

Secara konstitusional, jabatan presiden Indonesia memang sangat penting. UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar; Presiden juga dipilih langsung oleh rakyat dan memegang jabatan lima tahun dengan batas dua periode. Artinya, presiden adalah pusat pemerintahan, tetapi pusat itu bersifat temporal: begitu masa jabatan berakhir, kekuasaan formal berpindah ke presiden berikutnya.

Dari Presiden Kuat ke Presiden Dominan

Apakah Jokowi termasuk presiden kuat? Ya, terutama setelah fase konsolidasi. Ia berhasil mengubah posisi awal yang rapuh menjadi kemampuan besar untuk mengendalikan agenda pembangunan, mengatur koalisi, mengelola partai-partai, serta memastikan kesinambungan proyek-proyek strategisnya. Jokowi tidak hanya bertahan di tengah fragmentasi politik; ia mengubah fragmentasi itu menjadi sumber kekuasaan.

Apakah Jokowi juga menjadi presiden dominan? Di sini jawabannya juga cenderung ya, terutama pada periode kedua dan masa suksesi 2024. Dominasi itu tidak berarti Indonesia berubah menjadi kediktatoran penuh. Pemilu tetap berlangsung, oposisi masih muncul, media masih bekerja, dan protes publik tetap ada. Tetapi dominasi terlihat dari satu gejala utama: semakin banyak aktor politik penting menjadikan Jokowi atau Istana sebagai alamat utama komunikasi politik.

Thomas Pepinsky menyebut demokrasi Indonesia ditandai oleh koalisi pemerintahan besar, presidensi dominan, dan partai-partai yang lemah secara programatik. Dalam sistem seperti itu, politik tidak bekerja terutama melalui pertarungan ideologi yang tajam, melainkan melalui pembentukan koalisi besar yang berputar di sekitar presiden.

Di bawah Jokowi, pola itu mencapai bentuk yang sangat jelas. Lawan politik diserap, partai-partai bergerak mendekat ke pusat, elite bisnis membaca sinyal Istana, birokrasi menunggu arahan presiden, dan bahkan suksesi 2024 sangat dipengaruhi oleh sikap Jokowi. Sebuah studi tentang “Jokowi effect” pada kemenangan Prabowo-Gibran menyebut Pilpres 2024 sebagai realignment politik besar: Prabowo, mantan oposisi, menang dengan dukungan diam-diam dari Jokowi, dan pemilu itu dalam banyak hal menjadi referendum atas kesinambungan warisan Jokowi.

Hub-and-Spoke sebagai Sumber Dominasi

Untuk memahami asal-usul kekuatan Jokowi, konsep hub-and-spoke sangat berguna. Istilah ini bukan konsep yang ditemukan oleh satu pakar politik tertentu. Akar awalnya dapat ditarik ke studi jaringan komunikasi, terutama karya Alex Bavelas tentang pola komunikasi kelompok dan Harold J. Leavitt tentang efek pola komunikasi terhadap kinerja kelompok. Tradisi ini menunjukkan bahwa posisi sentral dalam jaringan komunikasi dapat menghasilkan perbedaan besar dalam perilaku kelompok, kepemimpinan, dan aliran informasi.

Dalam pengertian modern, hub-and-spoke adalah struktur jaringan dengan satu pusat atau hub yang menghubungkan banyak aktor pinggiran atau spokes. Setiap spoke berhubungan langsung dengan hub, tetapi tidak selalu berhubungan kuat satu sama lain. Model ini menyederhanakan koordinasi, mempercepat distribusi pesan, dan memusatkan alokasi sumber daya, tetapi juga menciptakan ketergantungan tinggi pada pusat.

Riset kontemporer tentang network centralization mendefinisikan sentralisasi jaringan sebagai keadaan ketika komunikasi mengalir secara tidak proporsional melalui satu atau beberapa anggota jaringan, bukan tersebar merata. Sentralisasi dapat membantu adaptasi dalam situasi tertentu, tetapi juga dapat menghambat integrasi gagasan, informasi, dan solusi yang tersebar dalam jaringan.

Di sinilah letak kekuatan Jokowi. Ia menjadi kuat bukan karena sejak awal memiliki partai yang tunduk kepadanya. Ia menjadi kuat karena jabatan presiden menjadikannya hub. Partai, menteri, kepala daerah, relawan, oligarki bisnis, aparat negara, dan sebagian organisasi masyarakat menjadi spokes yang lebih berkepentingan menjaga akses ke pusat daripada membangun hubungan horizontal yang otonom.

Kekuasaan dalam model ini tidak harus selalu tampil sebagai perintah keras. Dominasi bekerja melalui antisipasi. Orang tidak selalu menunggu instruksi eksplisit; mereka membaca sinyal. Partai bertanya: “Ke mana arah Presiden?” Menteri bertanya: “Apa kehendak Istana?” Elite bisnis bertanya: “Proyek mana yang diprioritaskan?” Aparat bertanya: “Kasus mana yang sensitif secara politik?” Media bertanya: “Kritik mana yang masih aman?” Dalam pola seperti ini, presiden mendominasi bukan karena setiap orang diperintah, tetapi karena hampir semua orang menyesuaikan diri.

Pembacaan Luhmann: Dominasi sebagai Sentralisasi Komunikasi

Niklas Luhmann membantu kita memahami mengapa pola komunikasi ini penting. Dalam teori Luhmann, sistem sosial tidak terutama terdiri dari orang atau tindakan individual, tetapi dari komunikasi yang menyambung kepada komunikasi berikutnya. Sistem sosial mereproduksi dirinya melalui komunikasi.

Maka dominasi politik tidak cukup dibaca dari watak pribadi seorang presiden. Dominasi harus dibaca dari pola komunikasi: siapa yang menjadi alamat utama, siapa yang menentukan relevansi, siapa yang membuat pesan tertentu diterima atau ditolak, dan siapa yang menjadi pusat seleksi politik.

Dengan kacamata Luhmann, Jokowi menjadi dominan ketika komunikasi politik nasional semakin sering mengarah pada satu pusat. Partai tidak lagi terutama berdebat sebagai pembawa ideologi. Mereka menawar akses. Menteri tidak hanya bekerja sebagai pejabat teknokratis. Mereka menjadi simpul pelaksana kehendak pusat. Aparat hukum tidak semata-mata berkomunikasi dalam kode legal/ilegal, tetapi makin sering dibaca publik dalam relasinya dengan kode politik: dekat atau jauh dari kekuasaan. Kritik publik tidak selalu dibalas dengan argumen, tetapi kadang direduksi menjadi gangguan, serangan, atau ancaman stabilitas.

Dalam pola ini, “kekuatan” berubah menjadi “dominasi” ketika pusat komunikasi tidak lagi sekadar mengoordinasikan negara, tetapi juga mempersempit kemungkinan koreksi. Presiden kuat masih membutuhkan komunikasi tandingan. Presiden dominan menjadikan komunikasi tandingan sebagai sesuatu yang mahal, berisiko, atau tidak relevan.

Kelemahan Jokowi Justru Menjadi Kelebihan Taktis

Ada paradoks penting: kelemahan awal Jokowi justru membantu pembentukan dominasi. Karena ia bukan ketua umum partai besar, banyak partai bisa mendekat tanpa merasa tunduk kepada partai tertentu. Karena ia bukan ideolog besar, berbagai kepentingan dapat menempel pada proyek kekuasaannya tanpa harus menerima doktrin yang keras. Karena ia bukan jenderal atau pewaris dinasti nasional lama, ia dapat mempertahankan citra “orang luar” bahkan ketika ia semakin dalam bekerja dengan elite lama.

Reuters melaporkan pada 2024 bahwa Jokowi sangat populer tetapi tidak memiliki partai politik sendiri, dan ia berusaha mengamankan pengaruh pasca-jabatan dengan mencari pijakan di Golkar. Salah satu sumber Golkar bahkan mengatakan bahwa Jokowi sadar bahwa ia tidak dapat mengendalikan Prabowo.

Sumber lain yang lebih akademis juga mencatat hal serupa. Marcus Mietzner dalam Ruling Indonesia menulis bahwa Jokowi tidak membangun partai sendiri dan tidak mengambil alih partai yang sudah ada untuk menopang rezimnya; ia tidak merombak sistem secara total seperti sebagian pemimpin otokratis lain, melainkan mengambil langkah-langkah lebih kecil yang melemahkan demokrasi.

Artinya, kekuasaan Jokowi besar, tetapi tidak berakar kuat dalam organisasi permanen. Ia mengendalikan banyak hal ketika ia berada di pusat, tetapi pusat itu melekat pada jabatan presiden. Inilah bedanya kekuasaan yang institusional-personal dan kekuasaan yang organisasional-permanen. Jokowi memiliki yang pertama; ia tidak sepenuhnya memiliki yang kedua.

Suksesi 2024 sebagai Puncak Hub-and-Spoke

Puncak dominasi Jokowi terlihat dalam suksesi 2024. Ia tidak lagi dapat maju karena batas dua periode, tetapi ia masih menjadi pusat gravitasi. Ia tidak mendukung calon dari partainya sendiri, Ganjar Pranowo, melainkan memberi dukungan politik kepada Prabowo Subianto, yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Reuters mencatat bahwa dukungan diam-diam Jokowi dan kehadiran Gibran membantu Prabowo menang besar, dengan Prabowo meraih 58 persen suara sementara Ganjar memperoleh 16 persen.

Di titik ini, hub-and-spoke bekerja sebagai politik suksesi. Jokowi tidak lagi sekadar mengoordinasikan koalisi pemerintahan. Ia berusaha memperpanjang pusat gravitasinya ke masa setelah ia tidak lagi menjabat. Caranya bukan dengan mengubah konstitusi secara formal, melainkan dengan memastikan jejaringnya tetap punya tempat dalam pemerintahan berikutnya: melalui Gibran, melalui loyalis, melalui partai-partai koalisi, dan melalui proyek-proyek yang ingin ia teruskan.

Tetapi justru di sinilah batasnya mulai terlihat. Seorang presiden dapat membantu menciptakan penerus. Ia bahkan dapat membantu penerus menang. Tetapi begitu penerus itu duduk di kursi presiden, pusat komunikasi berpindah. Hub lama tidak otomatis tetap menjadi hub. Para spoke akan menghitung ulang: siapa yang kini menguasai kabinet, anggaran, aparat, kebijakan, dan akses?

Mengapa Posisi Hub Itu Hilang Setelah Tidak Menjabat

Posisi hub Jokowi melemah setelah ia tidak lagi menjadi presiden karena kekuasaan hub-and-spoke yang ia bangun sangat bergantung pada jabatan formal. Presiden adalah alamat utama karena presiden memegang kekuasaan pemerintahan, memiliki pengaruh atas kabinet, anggaran, birokrasi, regulasi, agenda nasional, dan akses kepada aparat negara. Mantan presiden memiliki prestise, jaringan, dan memori kekuasaan, tetapi tidak lagi memegang instrumen harian pemerintahan.

Dalam bahasa sederhana: selama menjabat, Jokowi adalah pusat yang menentukan distribusi peluang. Setelah tidak menjabat, ia menjadi salah satu aktor yang memperebutkan akses kepada pusat baru.

Tanda-tanda itu sudah terlihat. Jokowi dan Gibran tidak lagi berada dalam PDI-P setelah mendukung Prabowo, menurut keterangan pejabat partai kepada Reuters. Pada akhir 2024, Jakarta Globe juga melaporkan bahwa PDI-P memutuskan mengeluarkan Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution, sebuah tanda berakhirnya relasi panjang Jokowi dengan partai yang membawanya dari wali kota hingga presiden.

Upaya mempertahankan pengaruh melalui Golkar juga menunjukkan kesadaran atas masalah yang sama: tanpa jabatan presiden dan tanpa partai sendiri, Jokowi membutuhkan kendaraan baru. Reuters melaporkan bahwa Bahlil Lahadalia, loyalis Jokowi, menjadi Ketua Umum Golkar pada 2024, dan sejumlah sumber partai menilai langkah itu dapat membantu Jokowi mempertahankan pengaruh setelah turun dari jabatan. Tetapi Reuters juga mencatat bahwa aturan Golkar melarang Jokowi menjadi ketua umum karena ia bukan anggota yang memenuhi syarat, dan Bahlil kemudian mengatakan Jokowi tidak akan ditempatkan di dewan penasihat partai.

Pada 2025, analisis Made Supriatma di Fulcrum bahkan menyebut munculnya tanda-tanda de-Jokowi-sation, yakni upaya Presiden Prabowo “memangkas layar” pendahulunya. Ini tidak harus berarti permusuhan terbuka, tetapi menunjukkan hukum dasar politik pasca-suksesi: presiden baru pada akhirnya harus menjadi hub bagi dirinya sendiri.

Apakah Kekuasaan Jokowi Akan Merosot?

Kemungkinan besar, ya. Tetapi kemerosotan itu tidak harus dibayangkan sebagai kejatuhan mendadak. Ia lebih mungkin terjadi sebagai peluruhan bertahap.

Pertama, aktor-aktor politik akan semakin banyak menyesuaikan diri kepada Prabowo sebagai presiden. Kedua, partai-partai akan menghitung manfaat mendekat kepada pusat baru, bukan pusat lama. Ketiga, birokrasi dan aparat secara struktural lebih bergantung pada presiden aktif daripada mantan presiden. Keempat, proyek dinasti Jokowi akan menghadapi risiko jika Gibran atau anggota keluarganya tidak mampu membangun legitimasi sendiri di luar bayang-bayang sang ayah.

Namun argumen bahwa Jokowi pasti segera habis juga terlalu sederhana. Ia masih memiliki sisa modal: popularitas personal, Gibran sebagai wakil presiden, jaringan relawan, sebagian loyalis di partai dan birokrasi, serta simbol kesinambungan kebijakan pembangunan. Reuters mencatat menjelang akhir masa jabatannya bahwa Jokowi masih mempertahankan dukungan publik tinggi, sekitar 75 persen menurut survei Indikator Politik Indonesia.

Jadi, kekuasaan Jokowi tidak akan lenyap seketika. Tetapi ia berubah jenis. Dari kekuasaan sebagai pusat operasional negara, ia menjadi kekuasaan sebagai residu pengaruh. Dari hub, ia menjadi spoke besar dalam sistem yang hub-nya kini orang lain.

Mengingat Rekam Jejak Kelamnya, Apakah Jokowi Akan Menjadi Paria?

Kata “paria” kuat secara retoris, tetapi lemah jika ditulis sebagai kepastian akademis. Politik tidak selalu menghukum aktor dengan rekam jejak buruk. Banyak aktor dengan warisan kontroversial tetap dipakai selama masih berguna. Dalam politik elektoral yang pragmatis, seseorang menjadi paria bukan hanya karena dianggap bersalah secara moral, tetapi karena ia kehilangan kegunaan politik.

Maka rumusan yang lebih kuat adalah: Jokowi berisiko menjadi paria politik apabila rekam jejak demokratisnya yang kelam semakin diterima sebagai konsensus publik, sementara ia gagal membangun basis organisasi yang mandiri setelah kehilangan jabatan presiden.

Risiko itu nyata karena warisan Jokowi kini tidak hanya dibaca sebagai pembangunan infrastruktur dan stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai pelemahan demokrasi. Reuters menulis bahwa warisan Jokowi menurut para pengkritik ternoda oleh patronase lama, politik dinasti, dan menurunnya integritas pengadilan serta lembaga negara. Reuters juga mencatat kritik terhadap penggunaan lembaga seperti kepolisian, pengadilan, KPK, dan Kejaksaan Agung untuk kepentingan politik.

BTI 2026 bahkan menilai secara lebih keras: kualitas demokrasi Indonesia terus menurun selama periode pelaporan, dan Jokowi disebut sebagai figur yang memikul tanggung jawab utama atas resesi demokrasi itu, terutama melalui upaya memperpanjang pengaruh politik setelah dua periode dan membangun dinasti keluarga.

Tetapi tetap perlu hati-hati. Jokowi mungkin tidak menjadi “paria” dalam arti sepenuhnya dijauhi semua pihak. Ia bisa tetap dipakai sebagai simbol elektoral, sebagai jembatan kepada sebagian pemilih, atau sebagai figur yang memberi restu politik. Yang lebih mungkin adalah status yang lebih ambigu: bukan pusat lagi, tetapi belum hilang; masih berpengaruh, tetapi semakin mahal untuk dirangkul; masih punya pengikut, tetapi semakin sulit menjadi sumber legitimasi moral.

Penutup: Dominasi yang Bergantung pada Kursi

Pelajaran besar dari Jokowi adalah bahwa kekuasaan tidak selalu berasal dari kelebihan pribadi yang luar biasa. Ia dapat lahir dari posisi dalam jaringan. Seorang presiden yang tampak lemah dapat menjadi sangat kuat ketika seluruh komunikasi politik mulai melewati dirinya. Ketika partai, birokrasi, aparat, bisnis, relawan, dan media membaca satu pusat, presiden tidak lagi sekadar memerintah. Ia mendominasi.

Namun dominasi yang lahir dari posisi hub-and-spoke juga rapuh. Selama seseorang berada di kursi presiden, ia menjadi pusat. Tetapi ketika ia meninggalkan kursi itu tanpa partai sendiri, tanpa ideologi yang mengikat, tanpa organisasi permanen, dan tanpa basis sosial yang otonom, pusat itu berpindah. Para spoke akan mencari hub baru.

Jokowi membangun kekuasaan besar tanpa akar organisasi yang sebanding dengan besarnya kekuasaan itu. Ia menjadi kuat karena jabatan presiden membuat semua jalan menuju dirinya. Ia menjadi dominan karena komunikasi politik nasional tersentral pada dirinya. Tetapi setelah jabatan itu berakhir, jalan-jalan politik mulai dialihkan ke pusat baru.

Karena itu, tesis yang paling defensible bukan bahwa Jokowi pasti menjadi paria, melainkan bahwa Jokowi sedang memasuki fase paling rentan dari kekuasaannya: fase ketika kekuatan lama masih terlihat, tetapi mekanisme yang dulu menopangnya sudah berpindah tangan. Bila rekam jejak pelemahan demokrasi, politik dinasti, dan manipulasi institusi terus mengeras dalam ingatan publik, sementara jaringan loyalisnya gagal menjadi kendaraan politik mandiri, Jokowi dapat berubah dari presiden dominan menjadi figur residual—masih diingat, masih diperhitungkan, tetapi makin sulit dijadikan sumber legitimasi.

Dalam sejarah politik, tidak semua dominasi berakhir dengan kejatuhan dramatis. Sebagian berakhir lebih sunyi: pusat komunikasi berpindah, para pengikut menyesuaikan diri, dan tokoh yang dulu menjadi alamat utama kekuasaan perlahan menjadi beban bagi mereka yang dulu bergantung kepadanya.===

CIMAHI, 7 Juli 2026