Bila Masuk Kedalalam System Politik Indonesia-Malaikat-pun bisa menjadi Iblis, Mahfid MD
Oleh: Ali Syarief
Indonesia adalah negeri yang kaya akan paradoks politik. Apa yang secara logis seharusnya terjadi dalam sebuah demokrasi, justru sering berakhir sebaliknya. Hubungan antara suara rakyat, kekuatan partai, kualitas kepemimpinan, dan distribusi kekuasaan tidak berjalan lurus. Yang bekerja bukan logika demokrasi, melainkan logika sistem yang penuh kontradiksi.
Dalam sistem yang sehat, kekuasaan semestinya merupakan cerminan kehendak rakyat. Namun dalam sistem politik Indonesia, berbagai anomali justru menjadi hal yang lumrah.
Fenomena pertama adalah munculnya satu keluarga yang berhasil mencapai puncak-puncak kekuasaan negara dan politik. Joko Widodo menjadi presiden selama dua periode. Putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden di usia yang sangat muda setelah perubahan syarat pencalonan yang memicu kontroversi. Putra bungsunya, Kaesang Pangarep, dalam waktu singkat menjadi ketua umum partai politik tanpa melalui proses kaderisasi yang lazim. Terlepas dari penilaian terhadap kapasitas masing-masing, fakta tersebut menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia memungkinkan konsentrasi pengaruh politik dalam satu lingkaran keluarga.
Paradoks berikutnya tampak dalam pembentukan kabinet. Tokoh-tokoh seperti Yusril Ihza Mahendra, Anis Matta, dan Fahri Hamzah berasal dari partai-partai yang secara elektoral tidak memiliki kekuatan besar. Bahkan ada yang tidak lolos ambang batas parlemen. Namun mereka tetap dapat menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Hal itu sah menurut konstitusi. Namun secara demokratis muncul pertanyaan mendasar: apakah jabatan publik diberikan sebagai representasi suara rakyat atau sebagai hasil kompromi elite politik?
Sejarah juga memperlihatkan ironi yang sama. Pada 1999, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memenangkan Pemilu dengan suara terbanyak di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Namun yang terpilih menjadi presiden justru Abdurrahman Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memperoleh suara jauh lebih kecil. Megawati akhirnya menerima posisi wakil presiden dan baru menjadi presiden setelah Gus Dur diberhentikan pada 2001. Kemenangan pemilu ternyata tidak otomatis berarti kemenangan dalam perebutan kekuasaan.
Kini, paradoks itu hadir dalam bentuk lain. Prabowo Subianto memenangkan pemilihan presiden dengan mandat rakyat yang sangat kuat. Dalam teori sistem presidensial, legitimasi sebesar itu seharusnya memberi keleluasaan kepada presiden untuk menjalankan agenda pemerintahannya. Namun kenyataannya, presiden tetap harus terus berkompromi dengan partai-partai koalisi yang mengusungnya. Bahkan tidak jarang justru partai-partai pendukung itulah yang menjadi sumber tekanan politik terbesar terhadap pemerintah.
Akibatnya, presiden yang dipilih langsung oleh puluhan juta rakyat sering kali tidak sepenuhnya bebas menjalankan mandatnya. Ia harus terus menjaga keseimbangan kepentingan partai-partai koalisi yang sewaktu-waktu dapat menjadi kekuatan penekan dari dalam pemerintahan sendiri.
Semua fenomena tersebut bukan sekadar kebetulan. Ini adalah konsekuensi dari desain sistem politik yang membuka ruang sangat besar bagi transaksi politik, kompromi elite, dan distribusi kekuasaan yang tidak selalu sejalan dengan hasil pemilu maupun aspirasi publik.
Ilmuwan politik Giovanni Sartori pernah mengingatkan bahwa desain sistem kepartaian sangat menentukan kualitas pemerintahan. Sementara Juan J. Linz menunjukkan bahwa sistem presidensial akan mengalami ketegangan ketika dipadukan dengan multipartai yang sangat terfragmentasi. Indonesia memperlihatkan gejala itu secara nyata: presiden dipilih langsung oleh rakyat, tetapi efektivitas pemerintahannya tetap sangat bergantung pada konfigurasi dan negosiasi partai politik.
Karena itu, berbagai paradoks yang kita saksikan hari ini sesungguhnya bukan semata-mata lahir dari perilaku individu. Sistemlah yang menyediakan panggungnya. Siapa pun aktornya, selama aturan mainnya tetap sama, hasilnya akan terus berulang.
Partai kecil dapat memperoleh posisi strategis.
Pemenang pemilu belum tentu menjadi pemimpin pemerintahan.
Presiden yang menang telak tetap dapat disandera oleh koalisi pendukungnya sendiri.
Kekuasaan dapat terkonsentrasi dalam lingkaran keluarga.
Semuanya sah menurut hukum. Namun belum tentu sehat menurut akal sehat demokrasi.
Barangkali inilah yang membuat politik Indonesia terasa begitu absurd. Bukan karena rakyat salah memilih pemimpin, melainkan karena sistemnya memungkinkan berbagai ironi itu terus terjadi. Demokrasi akhirnya bukan lagi menjadi mekanisme untuk menerjemahkan kehendak rakyat, tetapi panggung tempat logika politik menertawakan logika demokrasi.
