Oleh: Jaya Suprana, Pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan
Jakarta – Dalam upaya memasyarakatkan pemilu, yang tujuannya jelas bukan memilukan masyarakat, lembaga yang disebut sebagai pemerintah melakukan berbagai cara promosi sebagai metode penjualan agar keren disebut marketing, yang agar lebih keren lagi disebut branding.
Pendek kata pemerintah gigih berusaha agar masyarakat mau memilih para politisi untuk menjadi pemimpin yang berhak memerintah masyarakat di lembaga yang disebut sebagai pemerintah. Satu di antara iming-iming promosi pemilu adalah sesumbar yang menegaskan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi.
Sebagai iming-iming, slogan promosi tersebut cukup relevan sebab manusia memang suka pesta yang lazimnya memang menyenangkan sebab bersuasana riang gembira penuh kebahagiaan bertabur gemerlap hiasan pesta serta gemuruh musik untuk berdansa ria sepanjang malam sampai subuh.
Pesta memang merupakan bagian melekat pada peradaban umat manusia sebagai hiburan terhadap derita perjalanan hidup menempuh kemelut deru campur debu serta kerikil tajam berpercik keringat, air mata, dan darah. Namun sayang setriliun sayang, iming-iming suasana kebahagiaan yang dijanjikan pemilu sebagai pesta demokrasi ternyata tidak sesuai kenyataan.
Fakta membuktikan bahwa Pesta Demokrasi 2019 alih-alih menebar kebahagiaan malah membakar angkara murka kebencian sehingga masing-masing kubu pendukung peserta pemilu saling cemooh, saling ejek, saling olok, saling hujat bahkan saling fitnah demi saling mencelakakan.
Pasti ada yang keliru pada Pemilu 2019 sebab ratusan petugas pemilu gugur dalam menunaikan tugas menyelenggarakan pesta demokrasi. Secara kelirumologis jelas bahwa Pemilu 2019 diselenggarakan secara keliru sehingga bukan menjadi pesta demokrasi tetapi malah prahara demokrasi yang sangat memilukan.
Jika pada tahun 2024 penguasa yang sedang berkuasa ingin menyelenggarakan pesta demokrasi secara tidak memilukan, maka hukumnya wajib bagi penguasa untuk lebih cermat dan lebih seksama mempersiapkan segala sesuatu terkait pemilu agar tidak ada lagi angkara murka kebencian antar sesama rakyat Indonesia.
Penguasa juga wajib menatalaksana pemilu seefisien dan seefektif mungkin dengan mendayagunakan teknologi digital agar tidak ada lagi seorang petugas pemilu pun yang terpaksa gugur dalam menunaikan tugas. Seorang saja sudah terlalu banyak apalagi ratusan.
Sungguh amat sangat tidak layak mengorbankan petugas seorang pun demi menyelenggarakan pesta demokrasi yang jelas bukan untuk menyengsarakan tetapi justru membahagiakan seluruh rakyat Indonesia.
Dikutip dari Kompas.com, Senin 7 November 2022.
