Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bireuen Periode 2022-2023 resmi dilantik oleh Wakil Sekjend PB HMI, Syibran Malasi di Aula Setdakab Lama, Bireuen, Senin (7/11).
Pelantikan yang dijadwalkan akan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PB HMI, Zunnur Roin itu tetap dilanjutkan, karena dikabarkan Zunnur terdampak lumpuhnya jalan lintas Sumut-Aceh akibat banjir yang menimpa Aceh Tamiang, sejak beberapa hari belakangan.
Pada pelantikan tersebut, M. Hafadh dikukuhkan menjadi Ketua Umum HMI MPO Cabang Bireuen Periode 2022-2023 diikuti Sekretaris Umum, Halimatul Sakdiah, dan Bendahara Umum, Taufiqurrahman.
Dalam sambutannya, M. Hafadh mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak terkhusus keluarga besar HMI MPO Cabang Bireuen yang sudah mempercayakan dirinya menakhodai roda organisasi HMI MPO periode selanjutnya. Ia menuturkan kiprah HMI MPO selama ini selalu bersama masyarakat, membela kepentingan masyarakat, dan terus bersuara jika ada persoalan yang menyeleweng dari ranah pemerintahan.
“Mohon dukungan dan terus bina kami anak-anak muda yang tergabung dalam pengurus HMI MPO Cabang Bireuen agar kami dapat menjadi salah satu tonggak untuk kemajuan Bireuen tercinta,” ujarnya.
Sementara itu, melalui pesan WhatssApp, Zunnur yang sebelumnya mengarahkan Pelantikan harus dilanjutkan, serta menyampaikan ucapan selamat dan berpesan tentang kebanggaannya terkait Aceh.
“Maaf, saya kurang perhitungan sehingga pasti telat sampai ke Bireuen. Macet di Aceh Tamiang parah, Lanjutkan saja pelantikan, diwakili oleh Sybran sebagai wasekjend. Selamat atas pelantikan kawan-kawan bireuen, semua harapan semoga terwujud. Aamiin” ujarnya.
Zunnur menyampaikan bahwa dari bumi aceh dapat dipetik pelajaran, Aceh adalah hamparan tanah sejarah dimulainya kehidupan berbangsa dan bernegara, yang kelak kita sebut sebagai Indonesia Raya ini. Baginya, aceh layak disebut sebagai Laboratorium Keadilan.
“Dari rakyat aceh kita belajar, Nasionalisme harus berwujud nyata yang mempertemukan kedaulatan dan kemanusiaan, bukan berwujud samar yang mempertemukan relasi kekuasaan dengan sebagian kecil kelompok kepentingan. Maka tekanan perjuangan yang pernah dan akan dilakukan harus menawarkan kesadaran, bahwa Tali Pusar kita sama-sama di tanam di tanah Gemah Ripah Loh Jinawi ini. Jika kita lebih sadari, bahwa Aceh layak disebut sebagai Laboratorium Keadilan”. Ujar Zunnur.
Sebagai penutup, Zunnur berpendapat kalau keistimewaan yang saat ini diperoleh aceh sejatinya bukan sebagai kompensasi, tapi sebagai wujud hak dan kewajiban kehidupan bernegara, yang dapat diberlakukan kepada seluruh anak bangsa seantero Nusantara.
Sementara itu, Pj. Bupati Bireuen yang diwakili Asisten III Pemkab Bireuen Bapak Mulyadi mengucapkan selamat kepada pengurus HMI MPO Cabang Bireuen yang baru saja dilantik.
“Selamat dan sukses atas pelantikan pengurus HMI MPO Cabang Bireuen Periode 2022-2023,” ucapnya.
Ia berharap, kehadiran HMI MPO Cabang Bireuen dapat menjadi wadah terbaik melahirkan generasi muda Aceh khususnya Bireuen yang berkarakter baik dan memiliki empati untuk terus membela kepentingan masyarakat.
Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi Publik tentang Restorative Justive sebagai solusi penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana.
Adapun pemateri yang hadir diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, Muhammad Farid Rumdana, SH., MH., Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar, S.Sos., Asisten III Pemkab Bireuen, Mulyadi, Rektor Universitas Almuslim, Dr. Marwan, M.Pd., dan Ketua Komisi V DPRK Bireuen, H. Zulfahmi, ST.,MT.
