Jakarta, FusilatNews -8 April 2025 — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantah kabar yang menyebutkan bahwa pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda telah diangkat sebagai komisaris di anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yakni PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO).
Juru Bicara Kementerian BUMN, Putri Violla, dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia memastikan hingga saat ini tidak ada pengangkatan Permadi Arya dalam jajaran dewan komisaris di anak usaha operator jalan tol tersebut.
“Kabar tersebut tidak benar. Tidak ada pengangkatan atas nama Permadi Arya sebagai komisaris JMTO,” ujar Putri dalam keterangan tertulis yang diterima media, Selasa (8/4/2025).
Sebelumnya, informasi yang menyebut Abu Janda telah menjadi komisaris beredar luas di media sosial. Sebuah poster bergambar wajah Permadi Arya dengan ucapan “Selamat & Sukses Sebagai Komisaris PT Jasamarga Tollroad Operator” sempat viral di berbagai platform digital, lengkap dengan logo JMTO, sehingga menimbulkan persepsi bahwa kabar itu resmi.
Menanggapi isu tersebut, saat dikonfirmasi langsung oleh Kompas.com, Permadi Arya tidak membantah secara eksplisit. Ia hanya meminta doa dan menyarankan publik menunggu pengumuman resmi.
“InsyaAllah, doakan semoga amanah. Untuk detailnya, nanti ada pengumuman,” ujar Permadi singkat.
Respons Netizen: Sorotan Tajam pada Etika dan Profesionalisme
Kabar ini menuai beragam respons dari masyarakat, terutama di media sosial. Banyak warganet mempertanyakan latar belakang dan kompetensi Permadi Arya jika benar ia akan menduduki posisi komisaris di perusahaan negara. Beberapa pengguna media sosial menilai pengangkatan tokoh kontroversial seperti Abu Janda, jika benar terjadi, bisa mencederai nilai-nilai profesionalisme dalam BUMN.
“Kalau benar Abu Janda jadi komisaris, ini bukan soal pribadi, tapi soal etika dan kapabilitas. Komisaris itu bukan jabatan hadiah,” tulis akun @ArifNasution di platform X.
Sementara akun lainnya, @LarasatiDewi, berkomentar, “Makin ke sini, jabatan komisaris di BUMN lebih mirip ‘penghargaan loyalitas politik’ daripada amanah publik.”
Tagar #KomisarisBUMN dan #AbuJanda sempat menjadi trending di X Indonesia pada Selasa pagi, menunjukkan tingginya atensi publik terhadap isu tersebut.
Desakan Transparansi
Pengamat kebijakan publik, Ahmad Faisal, menilai ramainya isu ini menunjukkan betapa sensitifnya masyarakat terhadap penempatan jabatan publik yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi. Menurutnya, Kementerian BUMN perlu bersikap lebih terbuka dan cepat dalam merespons isu seperti ini untuk mencegah spekulasi liar.
“Publik hari ini semakin sadar akan pentingnya transparansi. Jika memang belum ada pengangkatan, tegaskan. Jika ada rencana, jelaskan proses dan pertimbangannya,” ujar Faisal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi lebih lanjut dari PT Jasamarga Tollroad Operator mengenai struktur komisaris terbaru mereka. Di sisi lain, isu ini menjadi cerminan pentingnya menjaga integritas pengelolaan BUMN, mengingat posisi komisaris bukan hanya bersifat simbolik, tetapi strategis dalam pengawasan perusahaan negara.
