Pengamat Ekonomi Energi Fahmy Radhi menilai Menteri ESDM Arifin Tasrif memberikan sinyal terkait rencana penaikan harga Pertalite, Solar, Elpiji 3 kg, dan tarif listrik. Sikap ini, kata dia, seolah mengamini pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.
“Kalau benar keempat harga komiditi tersebut benar-benar dinaikkan, keputusan itu mencederai tuntutan mahasiswa. Saah satunya adalah tuntutan Penurunan Harga BBM pada Unjuk Rasa 11 April 2022 lalu,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 April 2022.
Selain itu, kenaikan keempat komoditi tersebut, pastinya akan menyulut melonjaknya angka inflasi. Hal tersebut menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, memperburuk daya beli masyarakat, dan memperberat beban rakyat.
“Sungguh sangat ironis, rakyat miskin yang tidak pernah beli BBM dan LPG 3 kg lantaran tidak memiliki kendaraan bermotor dan kompor gas harus ikut menanggung beban kenaikan harga-harga kebutuhan pokok,” ucap Radhi.
Menurutnya yang menjadi pertanyaan saat ini adalah pemerintah akan mendahulukan meringankan beban Pertamina atau meringankan beban rakyat Indonesia? Sebab, menurut Radhi, pemerintah sudah seharusnya lebih memihak “wong cilik” ketimbang memihak Pertamina.
“Untuk meringankan beban APBN akibat kenaikan harga minyak dunia, sesungguhnya masih banyak upaya yang dapat dilakukan tanpa penaikan harga BBM, LPG 3 kg, dan tarif listrik,” katanya.
Salah satunya adalah merelokasi danaKenaikan Harga Pertalite Akan Memperburuk Ekonomi Rakyat Miskin dari meningkatnya harga batubara dan dana kenaikan PPn yang diberlakukan pada 1April 2022. “Kalau masih kurang, anggaran pembangunan IKN bisa digunakan lebih dulu untuk menambal subsidi kepada rakyat,” ucapnya.
Mengingat dampak kenaikan harga BBM, LPG 3 kg, dan tarif listrik menurunkan daya beli dan menambah beban rakyat miskin semakin berat. “Mohon kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak menaikkan BBM, LPG 3 kg, dan tarif listrik sepanjang 2022,” katanya
Selain itu, Radhi memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk menertibkan Menteri Kabinet Indonesia Maju agar tidak membuat pernyataan di publik terkait wacana kenaikkan harga-harga komoditi strategis, termasuk BBM, gas melon, dan tarif listrik.
