Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ekonomi Indonesia mengalami berbagai tantangan yang berujung pada perdebatan mengenai pencapaian indikator-indikator pertumbuhan ekonomi. Ketua Bappenas, Pambudi, dalam sebuah diskusi kritis mengungkapkan bahwa ada empat indikator utama yang seharusnya menjadi tolok ukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi, namun sayangnya, keempat indikator tersebut tidak tercapai di era pemerintahan Jokowi.
Pertama, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu janji utama Jokowi adalah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun. Namun, realitasnya, angka pertumbuhan rata-rata hanya berkisar di angka 5%. Bahkan, pandemi COVID-19 semakin memperparah situasi ini, mengakibatkan kontraksi ekonomi yang signifikan pada tahun 2020. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sektor-sektor kunci seperti industri manufaktur dan pengembangan teknologi turut menjadi faktor penghambat pencapaian target ini.
Kedua, penurunan tingkat kemiskinan. Di awal periode pertama, Jokowi berjanji menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Walaupun ada penurunan yang terlihat sebelum pandemi, peningkatan angka kemiskinan kembali terjadi di masa-masa sulit pasca-pandemi. Menurut Pambudi, program-program bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah belum mampu memberikan dampak jangka panjang yang signifikan dan seringkali hanya bersifat reaktif. Ketergantungan terhadap bantuan ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih rentan dan belum ditopang oleh fondasi ekonomi yang kuat.
Ketiga, ketimpangan ekonomi yang diukur melalui koefisien Gini. Meskipun sempat ada perbaikan pada koefisien Gini, ketimpangan pendapatan di Indonesia tetap menjadi isu krusial. Program redistribusi aset, reformasi agraria, dan kebijakan lainnya belum mampu menyentuh akar permasalahan ketimpangan. Pambudi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dikejar oleh pemerintah lebih sering menguntungkan kelompok tertentu, sementara akses terhadap peningkatan kualitas hidup masih sulit dijangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah.
Keempat, penciptaan lapangan kerja. Salah satu janji Jokowi yang paling sering diulang adalah komitmen untuk menciptakan lapangan kerja baru. Meskipun berbagai program padat karya dan kebijakan investasi dicanangkan, dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas tetap minim. Angka pengangguran, terutama di kalangan muda, masih tinggi. Pambudi menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan sering kali tidak selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berkembang dan perubahan di era digital.
Kritik dari Ketua Bappenas ini menggarisbawahi bahwa meskipun pembangunan infrastruktur besar-besaran yang dijalankan di era Jokowi patut diapresiasi, hal tersebut belum mampu membawa dampak langsung yang signifikan terhadap indikator-indikator utama pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan Pambudi, kebijakan ekonomi yang diterapkan kurang berfokus pada penguatan sektor-sektor fundamental yang mampu meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Kesimpulannya, kegagalan untuk mencapai empat indikator utama tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan selama era Jokowi perlu evaluasi menyeluruh. Pemerintah selanjutnya harus belajar dari kekurangan ini dengan mengadopsi kebijakan yang lebih holistik dan berorientasi pada pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.
