Jakarta-Fusilatnews.--Investor internasional merasa ragu terhadap obligasi Indonesia menyusul janji-janji pemilu yang telah menimbulkan kekhawatiran akan peningkatan anggaran dan kemungkinan pemborosan. Sejak pemungutan suara ditutup pada 14 Februari, dana global telah menarik US$1,1 miliar dari obligasi Indonesia, dengan arus keluar obligasi asing bersih dalam 16 dari 20 hari setelahnya. Di sisi lain, negara-negara di kawasan regional seperti Korea Selatan dan India mengalami arus masuk dana asing, sementara Thailand mengalami arus keluar sebesar US$502 juta pada periode yang sama.
Janji-janji Presiden terpilih Prabowo Subianto, seperti rencana memberikan makan siang dan susu gratis kepada lebih dari 80 juta anak, telah membuat investor khawatir, meskipun dia berjanji untuk menjaga disiplin fiskal. Pengeluaran yang dijanjikan oleh Prabowo bisa mencapai Rp460 triliun (US$29 miliar), melebihi seluruh defisit anggaran tahun 2023.
Investor yang fokus pada pasar negara berkembang dan hedge fund telah menyatakan kekhawatiran mereka terhadap potensi pelonggaran fiskal oleh pemerintah baru, terutama karena mereka menjanjikan program makan siang gratis selama kampanye tanpa perincian tentang sumber pendanaannya.
“Meskipun ada manfaat kesehatan jangka panjang dari program makan siang gratis di sekolah, penting bahwa ekspansi fiskal dilakukan secara berkelanjutan, sehingga kita harus mengawasi janji pengeluaran dengan hati-hati,” kata Jon Harrison, direktur pelaksana untuk strategi makro pasar negara berkembang di GlobalData TS Lombard di London.
Kekhawatiran akan konsolidasi fiskal dapat menyebabkan imbal hasil rupiah yang lebih tinggi, meningkatkan biaya pendanaan untuk pemerintah Indonesia. Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah minggu ini, bersama dengan Federal Reserve, dengan para trader masih mencari petunjuk mengenai pergerakan bank sentral di masa depan.
Di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, defisit anggaran pascapandemi telah secara konsisten melampaui target awal. Sri Mulyani mengatakan bahwa kesenjangan fiskal dapat melebar menjadi 2,45%-2,80% dari produk domestik bruto pada tahun 2025 untuk mendanai kebijakan-kebijakan baru.
Para investor juga akan memperhatikan dengan saksama pengumuman susunan kabinet di tengah spekulasi bahwa Sri Mulyani akan diganti. “Dia kredibel dan dihormati oleh pasar, jadi ada standar yang tinggi untuk penggantiannya,” tambah Harrison.
Tantangan hukum juga muncul dari pesaing presiden lainnya yang memperdebatkan deklarasi badan pemilihan umum bahwa Prabowo memenangkan pemilihan presiden bulan lalu, dengan menuduh adanya kecurangan dalam prosesnya.
Sumber : Bloomberg
