Oleh:
YUS DHARMAN, S.H., M.M., M.Kn
Advokat / Ketua Dewan Pengawas FAPRI
(Forum Advokat & Pengacara Republik Indonesia)Masih ingat seloroh
almarhum Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang berkata:
“Rakyatnya bodoh, pejabatnya juga bodoh.”
Dulu kita tertawa. Hari ini, seloroh itu terasa seperti vonis sejarah.
Apakah pernyataan itu terbukti? Mari kita bercermin—tanpa emosi, tanpa ilusi.
Reformasi yang Salah Arah
Mari kita flashback ke 1998. Krisis multidimensi meruntuhkan Orde Baru. Bersamaan dengan itu, Indonesia meninggalkan fondasi ekonomi-politiknya sendiri, lalu mentah-mentah mengikuti resep IMF: demokrasi liberal dan ekonomi pasar bebas ala Amerika Serikat.
Hasilnya? Bukan kemakmuran, melainkan kehancuran struktural.
Alih-alih berdikari, kita menjadi pasar.
Alih-alih berdaulat, kita menjadi tergantung.
Singkatnya: zonk.
Pemiskinan Massal Lewat Nilai Tukar
Salah satu kebijakan fatal adalah meninggalkan managed exchange rate dan beralih ke free floating exchange rate terhadap dolar AS.
- Tahun 1997: 1 USD = Rp 2.200
- Maret 1998: 1 USD = Rp 17.000
Artinya apa?
Dalam hitungan bulan, kekayaan rakyat Indonesia tergerus hingga 86%.
Ini bukan sekadar krisis—ini pemiskinan massal yang dilegalkan kebijakan.
Oligarki: Anak Kandung Kebijakan Top-Down
Strategi ekonomi top-down dengan memberi karpet merah kepada segelintir pengusaha melahirkan oligarki. Awalnya mereka diharapkan menjadi lokomotif UMKM. Faktanya?
- UMKM tidak terangkat
- Pasar dimonopoli dari hulu ke hilir
- UMKM justru mati perlahan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli memang lahir. KPPU pun dibentuk. Tapi anehnya, hukum seolah tumpul ke atas. Hampir tak pernah terdengar oligark dihukum berat atau didenda signifikan.
Capital Flight dan Pengkhianatan Ekonomi
Lebih ironis lagi, keuntungan besar yang diraup di dalam negeri tidak diputar untuk membangun Indonesia, melainkan dibawa ke luar negeri: Vietnam, Filipina, Kamboja, Thailand, hingga RRC.
Inilah capital flight—pengkhianatan ekonomi yang dibiarkan negara.
Ekosida atas Nama Investasi
Deforestasi masif demi monokultur kelapa sawit memusnahkan keanekaragaman hayati. Burung cenderawasih, elang, hingga harimau Jawa tinggal cerita.
Bencana di Sumatra yang menelan korban jiwa dan jutaan pengungsi bukan lagi “bencana alam”. Itu adalah ekosida—alam yang dihancurkan secara sadar dan sistematis.
Laut Dijarah, Negara Membisu
Kerusakan terumbu karang—seperti di Raja Ampat—menunjukkan ekonomi zero-sum game: negara untung kecil, lingkungan rusak besar.
Lebih parah, illegal fishing oleh kapal asing bertonase besar dibiarkan. Nelayan tradisional kita kian terjepit, padahal laut Indonesia dijaga oleh belasan institusi. Mustahil mereka “tidak tahu”. Yang ada: pembiaran sistemik.
Industri Tanpa Akal Sehat
Menggabungkan industri baja dengan industri pangan dalam satu kawasan tanpa feasibility study yang memadai adalah kebodohan kebijakan.
Kasus Cikande, Banten—pabrik pengolahan udang tercemar zat radioaktif Cesium-137—menjadi bukti nyata.
Kalau ini bukan kebodohan kolektif, lalu apa?
Utang Menggunung, Rakyat Menganggur
Dalam 10 tahun, utang negara melonjak hampir Rp 6.000 triliun (224%).
Namun lapangan kerja tidak tumbuh sebanding.
Korupsi brutal membuat negara terjebak skema gali lubang tutup lubang.
Pajak Tumpul ke Atas
Pajak progresif bagi super-kaya tak pernah benar-benar dijalankan.
Windfall tax atas keuntungan luar biasa dari nikel, batubara, emas? Nyaris nihil.
Yang dikejar justru rakyat kecil.
Demokrasi Liberal yang Gagal
Apakah kita masih mau mempertahankan sistem demokrasi liberal ala Amerika yang jelas gagal?
Amerika Serikat sendiri menanggung utang lebih dari US$38 triliun per akhir 2025—sekitar US$114.000 per kepala.
“Inilah beacon of freedom”? Atau ilusi kebebasan yang mahal dan rapuh?
Lebih baik miskin tapi bebas?
Orang waras akan berkata: lebih baik tidak bebas tapi sejahtera.
Darurat Korupsi, Narkoba, dan Judi Online
Indeks korupsi Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara—memalukan.
Narkoba dinyatakan darurat nasional. Judi online dibiarkan menggerogoti masyarakat bawah. Pinjol, debt collector, kekerasan sosial—semua saling terkait.
Negara gagal memutus motif ekonomi kejahatan. Selama untungnya besar, kejahatan akan terus hidup.
Penutup: Kita Semua Manusia Bodoh
Riset Lynn & Becker (2019) menyebut rata-rata IQ masyarakat Indonesia 78–80, di bawah rata-rata global. UNESCO mencatat minat baca sangat rendah: 1 dari 1.000 orang.
Akibatnya?
- SDM lemah
- Tenaga kerja kalah bersaing
- Kebodohan berulang, lubang yang sama diinjak berkali-kali
Maka, ketika Gus Dur berkata “rakyatnya bodoh, pejabatnya juga bodoh”, mungkin itu bukan hinaan—melainkan peringatan.
Dan hari ini, dengan jujur, kita harus mengakui:
Ya, kita semua manusia bodoh—karena terus membiarkan kebodohan ini berkuasa.
