OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA – PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT
Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan awal tahun 2024 ini, kita akan defisit beras dengan angka yang cukup mengejutkan, sekitar 2,8 juta ton. Dari kerangka sample area yang dikeluarkan BPS suasana itu terjadi bulan Januari-Februari 2024. Itu kalau ditotal dari kebutuhan versus produksi, ada gap 2,8 juta ton. Padahal, untuk tahun lalu, kita masih surplus sekitar 700 ribu ton.
Kok bisa, defisit beras 2,8 juta ton ? Pertanyaan ini wajar mengemuka, mengingat begitu cepatnya perubahan dari surplus jadi defisit. Hal ini perlu disampaikan, karena berdasarkan pengalaman selama ini, jarang-jarang kita mengalami defisit. Data BPS selalu menyimpulkan jumlah produksi beras selalu lebih tinggi dari konsumsi masyarakatnya.
Bicara surplus atau defisit, umumnya akan berhubungan dengan produksi dan konsumsi. Secara sederhananya, jika produksi lebih tinggi dari konsumsi, kita katakan surplus. Sebaliknya, jika konsumsi lebih tinggi dari produksi, maka dikatakan defisit. Sebagai bangsa yang telah mampu mendapat Piagam Penghargaan dunia internasional soal swasembada beras, defisit beras bukanlah hal yang diinginkan.
Inilah sebetulnya, komitmen politik yang harus selalu dipegang, oleh siapapun petinggi bangsa, yang diberi mandat rakyat untuk mengelola bangsa dan negara tercinta. Indonesia, tidak boleh defisit beras. Indonesia harus selalu surplus beras. Ini berarti, kita tidak boleh lengah dalam menggenjot produksi. Kita harus tetap berupaya agar swasembada beras dapat terpelihara dengan baik.
Turunnya produksi beras saat ini, membuat banyak warga bangsa yang mengerutkan dari, mengapa hal itu bisa sampai terjadi ? Lalu, bagaimana kaitannya dengan El Nino, yang seolah-olah dituding menjadi penyebab utama merosotnya produksi beras ? Bukankah dulu-dulu juga sering menghadapi El Nino ? Mengapa kita tidak berusaha untuk belajar menghadapinya ?
Belajar dari pengalaman merupakan guru yang terbaik. El Nino sendiri, tidak datang secara mendadak. Sekitar 5 tahun lalu. El Nino sempat menyergap kehidupan kita. Banyak hal yang bisa dipelajari dari kejadian tersebut. Artinya, jika El Nino datang menyerang, mestinya kita sudah memiliki jurus ampuh untuk mengatasinya. Dan kita tidak perlu seperti yang kebakaran jenggot bila El Nino datang bertamu.
Begitu pun dengan sergapan El Nino 2023 lalu. Sebetulnya jauh-jauh hari sebelumnya, sinyal bakal datangnya El Nino telah berkelap-kelip. Pemerintah telah membuat ramalan, kita akan mengalami gagal panen hingga 1,2 juta ton beras. Catatan kritisnya mengapa setelah ada kejadian kita baru sibuk membahas dan mencari jalan keluarnya ? Bukankah akan lebib baik, jika kita mampu mengantisipasinya, ketika sinyal itu berkelap-kelip ?
Ya, harusnya memang demikian. Pendekatan “pemadam kebakaran” sudah saatnya ditinggalkan. Jangan lagi kita menggunakannya. Kini, saat yang tepat untuk menggunakan pendekatan “deteksi dini”. Artinya, kalau sejak kita mengetahui akan ada sergapan El Nino, saat itu pun, kita langsung melakukan peningkatan luas tanam, mempercepat masa tanam, meningkatkan kinerja Penyuluhan Pertanian dan lain sebagainya.
Tak kalah penting untuk dilakukan, Pemerintah pun perlu meningkatkan politik anggaran yang diperlukan untuk mendukung kebijakan diatas. Sayang, hal itu tidak dijadikan langkah strategis oleh Pemerintah. Setelah kejadian, baru Pemerintah memberi tambahan sekitar 5,8 trilyun rupiah. Ini yang disesalkan. Padahal, jika hal ini sudah kita garap sebelum El Nino datang menyergap, bisa jadi masalahnya tidak separah yang dialami sekarang ini.
Masalahnya menjadi semakin rumit, ketika bangsa ini sedang kesulitan menghasilkan produksi beras para petani padi di dalam negeri, ternyata Kementerian Pertanian yang memiliki tugas fungsi meningkatkan produksi, orang nomor 1 dan nomor 2 di Kementerian tersebut, terseret kasus korupsi, gratifikasi dan pemerasan, sehingga menuntut Aparat Penegak Hukum mengusutnya.
Walau dalam waktu singkat Presiden Jokoei mengangkat seorang Plt. Menteri Pertanian, lalu beberapa waktu kemudian menunjuk Menteri Pertanian definitif yang baru, ternyata “kegalauan” para pejabat Eselon 1 dan 2 Kementerian Pertanian, pasti akan tetap berlangsung. Apalagi bila ada diantara mereka yang ikut terlibat dalam proses penyalah-gunaan kekuasaan dan kewenangan tersebut.
Akibatnya, boro-boro mereka mampu meningkatkan kinerja, khususnya dalam upaya menggenjot produksi beras setinggi-tingginya menuju swasembada, memikirkan nasib diri apakah bakal dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau tidak, masih saja berkecamuk dalam pikirannya. Belum lagi, kini Menteri Pertanian tengah melakukan bersih-bersih di lingkungan pejabat Eselon 1 dan 2 Kementerian Pertanian.
Resiko politik akibat produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan beras dalam negeri, khususnya untuk mengokohkan cadangan beras Pemerintah dan Kebijakan Bantuan Langsung Pangan/Beras, dalam jangka pendek, tidak ada solusi lain yang dapat ditempuh, selain dengan membuka lagi kran impor beras. Pemerintah harus menempuh langkah ini, sekalipun disadari, impor beras bukanlah langkah populer untuk ditempuh.
Betul saja, beberapa waktu lalu, kita saksikan ada aksi demo yang digelar oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) di Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional. Organisasi petani yang cukup kritis ini, menolak dan mempertanyakan dilakukannya impor beras. Pemerintah sendiri, pasti sudah n
memahami mengapa terjadi aksi penolakan impir beras tahun 2024 ini.
Memang, impor beras jangan dijadikan kebutuhan. Impor beras hanya sebuah opsi yang bisa ditempuh, manakala kita betul-betul memerlukan nya. Namun begitu, sebagai bangsa yang telah memproklamirkan diri sebagai bangsa yang mampu berswasembada beras, terasa sangat memilukan jika kita harus impor beras. Mari kita genjot produksi dan stop impor berad. (PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).
