Jakarta, Fusilatnews.- Hari ini Selasa 6/12/2022 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI ) mengesahkan Rancangan Kitab Undang undang Hukum Podana (RKUHP ) menjadi UU. Berdasarkan evaluasi Komisi Nasional Hak asasi Manusia ada sejumlah pasal yang perlu menjadi pertimbangan Pemerintah dan DPR. Komnas HAM menyoroti pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam RKUHP tersebut.Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menyatakan, pihaknya mendesak agar genosida yang diatur dalam RKUHP dihapuskan.
“Karena dikhawatirkan menjadi penghalang adanya penuntutan atau penyelesaian kejahatan yang efektif karena adanya asas dan ketentuan yang tidak sejalan dengan karakteristik khusus genosida dan kejahatan kemanusiaan,” kata Uli Parulian Sihombing dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (5/12/2022).
Ada beberapa pasal yang disorot oleh Komnas HAM yaitubeberapa pasal berpotensi terjadinya diskriminasi dan pelanggaran HAM. Komnas HAM meminta pasal-pasal tersebut diperbaiki.
Seperti ketentuan dalam Pasal 300 tentang Hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. ketentuan dalam Pasal 465, 466, dan 467 tentang aborsi agar tidak mendiskriminasi perempuan.
Komnas HAM juga mendesak perbaikan pasal tindak pidana penghinaan kehormatan atau martabat presiden dan wakil presiden. Hal itu diketahui diatur dalam Pasal 218, 219 dan 220 draf RKUHP terakhir.
Pasal 263 dan 264 tentang tindak pidana penyiaran penyebaran berita atau pemberitaan palsu, serta Pasal 349 dan 350 tentang kejahatan terhadap penghinaan kekuasaan publik dan lembaga negara harus diperbaiki
“Pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran atas hak kebebasan berpendapat dam berekspresi, berserikat dan berpartisipasi dalam kehidupan budaya sebagaiman dijamin dalam Pasal 28 E UUD 1945 dan Pasal 15 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,” jelas Uli Parulian Sihombing .
