Oleh: Ali Syarief
Dalam politik modern, persoalan tidak selalu bermula dari sebuah kebijakan yang keliru. Sering kali, krisis justru lahir dari cara kekuasaan menjelaskan dirinya kepada publik. Ketika komunikasi berubah menjadi pembelaan, ketika bantahan terdengar lebih keras daripada penjelasan, maka ruang publik akan dipenuhi prasangka.
Itulah yang kini mengiringi Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo.
Dalam beberapa pekan terakhir, namanya menjadi salah satu yang paling banyak diperbincangkan di media sosial. Beragam isu bermunculan hampir bersamaan: dugaan perjalanan dinas ke Amerika Serikat bersama keluarga, mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, hingga rumor mengenai dugaan nepotisme terkait penunjukan kerabat sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN).
Semua tuduhan tersebut telah dibantah. Namun, bantahan itu belum menghentikan perdebatan. Justru sebaliknya, respons yang disampaikan memunculkan kritik baru mengenai gaya komunikasi pejabat publik.
Dalam salah satu pernyataannya, Dody bahkan menyatakan akan memberangkatkan umrah satu keluarga bagi siapa pun yang mampu membuktikan adanya praktik nepotisme sebagaimana dituduhkan. Di kesempatan lain, ia menyebut mutasi ASN sebagai sesuatu yang lazim dalam birokrasi, seraya mengaitkan sebagian rotasi dengan dugaan pelanggaran disiplin, termasuk transaksi judi daring dan persoalan kehadiran pegawai.
Persoalannya bukan sekadar benar atau salahnya bantahan tersebut. Yang menjadi sorotan adalah pilihan cara menyampaikannya.
Dalam tata kelola pemerintahan demokratis, komunikasi publik bukanlah arena adu retorika. Ia merupakan instrumen akuntabilitas. Seorang menteri tidak hanya dituntut mampu mengambil keputusan, tetapi juga mampu menjelaskan keputusan itu secara terbuka, sistematis, dan dapat diverifikasi.
Ketika sebuah isu dijawab dengan tantangan, candaan, atau kalimat bernada konfrontatif, substansi persoalan justru bergeser menjadi perdebatan mengenai sikap pejabat itu sendiri. Ruang publik kehilangan kesempatan untuk memperoleh penjelasan yang utuh.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai respons Menteri Dody cenderung defensif. Alih-alih meredakan keraguan masyarakat melalui data dan penjelasan administratif, komunikasi yang muncul justru memberi kesan emosional. Dalam era media sosial, kesan semacam ini mudah berkembang menjadi persepsi yang sulit dikendalikan.
Lebih jauh lagi, polemik tersebut tidak dapat dipisahkan dari dinamika internal birokrasi.
Munculnya dokumen perjalanan dinas yang diduga berasal dari lingkungan internal kementerian memperlihatkan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar persoalan administrasi. Kebocoran dokumen sering kali menjadi indikator adanya ketidakpuasan di dalam organisasi. Dalam banyak kasus birokrasi, informasi sensitif jarang keluar apabila hubungan antara pimpinan dan aparatur berjalan harmonis.
Fenomena semacam ini bukan hal baru dalam pemerintahan Indonesia. Sejak era reformasi, berbagai kementerian pernah mengalami resistensi internal terhadap kebijakan pimpinan. Bentuknya beragam, mulai dari penolakan terbuka, surat keberatan, hingga pembocoran dokumen kepada media.
Di era digital, bentuk perlawanan itu berubah. Dokumen dapat tersebar dalam hitungan menit melalui media sosial, lalu berkembang menjadi opini publik sebelum pemerintah sempat memberikan klarifikasi.
Karena itu, isu mengenai mutasi ASN tidak lagi dipandang semata sebagai kebijakan manajemen sumber daya manusia. Publik mulai membacanya sebagai bagian dari relasi antara pimpinan politik dan birokrasi profesional.
Apalagi, hingga kini belum terdapat penjelasan yang komprehensif mengenai jumlah pegawai yang dimutasi, dasar evaluasinya, maupun mekanisme penilaiannya. Kekosongan informasi seperti ini selalu menjadi ruang yang subur bagi spekulasi.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal berupaya membangun citra pemerintahan yang efektif, profesional, dan berorientasi hasil. Di tengah tantangan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan efisiensi anggaran, setiap kementerian dituntut menjaga kepercayaan publik.
Karena itu, polemik yang berkembang di sekitar seorang menteri tidak lagi menjadi persoalan individual. Ia berpotensi memengaruhi persepsi terhadap kualitas pemerintahan secara keseluruhan.
Dalam teori administrasi publik dikenal istilah institutional trust. Kepercayaan terhadap institusi dibangun bukan hanya oleh keberhasilan program, melainkan juga oleh keterbukaan informasi, konsistensi komunikasi, dan kesediaan pejabat untuk menjelaskan kebijakan secara rasional.
Ketika komunikasi kehilangan dimensi transparansi, masyarakat akan mengisi ruang kosong itu dengan asumsi. Dan dalam politik, asumsi sering kali bergerak lebih cepat daripada fakta.
Pemerintahan Prabowo–Gibran tentu tidak menghendaki setiap polemik berkembang menjadi krisis kepercayaan. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa krisis semacam itu kerap berawal dari persoalan yang tampak sederhana: sebuah pernyataan yang terlalu reaktif, sebuah klarifikasi yang kurang lengkap, atau gaya komunikasi yang dinilai tidak mencerminkan kerendahan hati seorang pejabat publik.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang menteri. Yang sedang diuji adalah kemampuan pemerintah menjaga kualitas komunikasi dengan rakyatnya.
Sebab dalam demokrasi, legitimasi tidak hanya dibangun melalui kebijakan yang benar, tetapi juga melalui cara kekuasaan menjelaskan dirinya kepada publik.
