Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Alumnus UNS Solo
Jakarta – Ada perlakuan berbeda pemerintah pusat terhadap raja kembar Kraton Solo, atau Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Jawa Tengah, yakni Pakoeboewono (PB) XIV Purbaya dan PB XIV Mangkubumi.
Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, terlihat lebih pro-Mangkubumi daripada Purbaya. Hal ini terlihat saat politikus Partai Gerindra itu menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan mengenai Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan.
Fadli menunjuk Mahamenteri KGPH Panembahan Tedjowulan sebagai pengemban SK tersebut. Padahal, Tedjowulan diduga pro-Mangkubumi. Akibatnya, kubu Purbaya protes keras sehingga sempat terjadi kericuhan antar-kubu saat Fadli Zon menyerahkan surat itu di Kraton Solo, Sabtu (17/1/2026).
Fadli Zon pun mengakui ikut campur tangan atau intervensi terhadap pengelolaan Kraton Solo, terutama soal anggaran yang berasal dari pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kota.
Langkah Fadli Zon tersebut jelas menunjukkan keberpihakan kepada kubu Mangkubumi. Padahal semestinya Fadli Zon netral atau independen, dan membiarkan dulu kedua kubu tersebut menyelesaikan sendiri masalah internal mereka, tanpa campur tangan.
Intervensi pemerintah dan berpihaknya Fadli Zon ke Mangkubumi seolah menegaskan bahwa konflik internal Kraton Solo memang sengaja dipelihara.
Beberapa hari sebelum Fadli Zon ke Kraton Solo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah lebih dulu ke sana. Saat itu, Gibran salat Jumat bersama dengan raja kembar tersebut, bahkan makan bersama di warung sate seberang masjid kraton. Semestinya sikap Fadli Zon pun demikian, tidak berpihak ke salah satu kubu.
Baca : https://fusilatnews.com/fadli-zon-turun-tangan-di-keraton-solo-protes-kubu-pb-xiv-purboyo-disumbat/
Mengapa konflik internal Kraton Solo sengaja dipelihara dengan politik devide et impera atau adu domba? Supaya posisi kraton lemah. Kalau lemah, mudah diatur.
Sebenarnya bukan kali ini saja Kraton Solo diadu domba. Sejak zaman penjajahan Belanda, hal yang sama juga sudah dilakukan oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), yang dalam bahasa Indonesia berarti Persekutuan Dagang Hindia Timur, sebuah perusahaan dagang milik Belanda yang memiliki hak monopoli perdagangan di Asia pada abad ke-17 hingga ke-18, dan memainkan peran penting dalam sejarah kolonialisme di Indonesia.
Kraton Solo sendiri oleh VOC telah dipecah menjadi dua dengan berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
Kraton Solo kemudian dipecah lagi dengan lahirnya Mangkunegaran. Kraton Yogyakarta pun dipecah dengan lahirnya Pakualaman.
Semua itu dilakukan untuk memperlemah posisi kraton. Sampai sekarang pun Kraton Solo tetap diperlemah dengan diadu domba.
Raja kembar Kraton Solo lahir setelah meninggalnya PB XIII yang tidak mewariskan takhtanya ke putra mahkota. Akibatnya, putra-putranya dari ibu yang berbeda berebut takhta. Entah untuk apa. Padahal fungsi kraton dewasa ini cuma lembaga budaya yang bertugas merawat dan melestarikan kebudayaan. Kraton tidak punya fungsi eksekutif atau pemerintahan seperti yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta.
Kraton Solo berbeda dengan Kraton Yogyakarta, di mana Raja Yogyakarta otomatis adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang selama ini sudah diperankan oleh Sri Sultan Hamengkubuwana X, atau pun sebelumnya oleh HB IX.
Dus, janganlah Kraton Solo dilemahkan dengan politik devide et impera yang pernah dipakai Belanda. Janganlah konflik internal kraton sengaja dipelihara!
