Solo – FusilatNews – Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas Keraton Kasunanan Surakarta oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon berubah menjadi panggung ketegangan terbuka. Alih-alih meredam konflik internal Keraton, langkah pemerintah justru memantik tudingan intervensi negara atas warisan budaya.
Dalam acara penyerahan SK kepada Tedjowulan sebagai Pelaksana Tugas Keraton, kubu PB XIV Purboyo menyatakan keberatan keras. Perwakilan keluarga Keraton bahkan naik ke mimbar untuk menyampaikan protes resmi. Namun suasana mendadak panas ketika mikrofon dimatikan, menghentikan penyampaian keberatan di depan publik.
Aksi tersebut memicu sorakan para sentono dan abdi dalem yang hadir. Protes tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga dalam bentuk surat keberatan resmi yang ditujukan kepada Kementerian Kebudayaan. Namun penyerahan SK tetap dilanjutkan.
Fadli Zon berdalih bahwa pemerintah telah mengundang semua pihak terkait sebelum keputusan diambil. Namun fakta di lapangan menunjukkan suara keberatan tidak diberi ruang untuk disampaikan secara terbuka. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah negara hadir sebagai mediator budaya, atau justru menjadi aktor yang menentukan arah kekuasaan Keraton?
Bagi kubu PB XIV Purboyo, keputusan tersebut dianggap mengabaikan mekanisme internal keluarga besar Kasunanan. Mereka menilai penunjukan Pelaksana Tugas tanpa konsensus menyeluruh berpotensi memperdalam konflik yang selama ini membelah Keraton Solo.
Pengamat budaya menilai kasus ini berbahaya. Keraton yang semestinya dijaga sebagai simbol warisan sejarah justru terseret dalam pusaran keputusan administratif negara. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin otoritas budaya tradisional akan bergeser ke tangan birokrasi politik.
Pihak PB XIV Purboyo disebut tengah mempertimbangkan langkah hukum untuk menentang keputusan tersebut. Jika gugatan benar-benar ditempuh, konflik ini tak lagi sekadar urusan keluarga raja, melainkan pertarungan antara legitimasi tradisi dan kekuasaan negara.
FusilatNews akan terus mengikuti perkembangan konflik Keraton Solo ini. Karena ketika warisan budaya diputuskan lewat meja birokrasi, yang dipertaruhkan bukan hanya tahta, tetapi martabat sejarah bangsa.
