Jakarta, Fusilatnews. 23 Februari 2026 – Memasuki tahun pertama kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan tajam media terkemuka di dunia. Bukan hanya karena pencapaian ekonominya, tetapi juga karena serangkaian kebijakan kontroversial yang dinilai mengancam kebebasan sipil dan melabrak pakem politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Kunjungan kenegaraannya ke Washington, D.C., pekan lalu semakin mempertegas pergeseran paradigma yang memicu kritik keras dari dalam negeri.
Berikut adalah rangkuman kritis berdasarkan pemberitaan media nasional dan internasional.
Kebijakan Luar Negeri: “Kekacauan” atau Realpolitik?
Kehadiran Presiden Prabowo dalam pertemuan perdana Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari 2026 menjadi sumber kontroversi terbesar . Bergabungnya Indonesia dalam dewan yang juga melibatkan Israel ini dianggap banyak pihak sebagai pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan solidaritas tradisional Indonesia untuk Palestina.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras langkah ini.** Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, menyatakan bahwa kehadiran Prabowo menunjukkan “kekacauan Politik Luar Negeri” yang mereduksi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh AS dan Israel . Ia menyoroti posisi Indonesia yang saat ini menjadi Presiden Dewan HAM PBB, namun justru duduk satu meja dengan tokoh yang dianggap tidak peduli pada hukum internasional. “Indonesia mencoreng normanya sendiri,” tegas Isnur, seraya mendesak pemerintah segera keluar dari keanggotaan BoP .
Kritik serupa disampaikan pengamat hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, kepada ABC News (Australia) . Ia menilai masyarakat akar rumput tidak setuju dengan langkah ini karena piagam BoP dinilai berbeda dari apa yang dicita-citakan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB .
Keputusan Prabowo untuk menyiapkan 8.000 personel TNI dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza juga mendapat respons negatif. Seorang pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan “perwalian” dan hal terakhir yang dunia butuhkan adalah pasukan yang menggantikan okupasi. Di dalam negeri, peneliti dari The Indonesian Institute, Christina Clarissa Intania, memperingatkan skenario terburuk di mana TNI justru terlibat dalam pelanggaran gencatan senjata oleh Israel .
Di sisi lain, penandatanganan perjanjian dagang dengan AS yang membuahkan investasi senilai USD 38,4 miliar sempat dipuji . Namun, pujian tersebut berubah menjadi tanda tanya besar setelah Mahkamah Agung AS memutuskan kebijakan tarif Trump inkonstitusional, memaksa Prabowo memerintahkan kajian ulang atas perjanjian yang baru saja dibanggakannya . Situasi ini memicu kritik bahwa pemerintah terlalu terburu-buru berkoalisi dengan rezim yang tidak stabil secara hukum.
Ancaman Kebebasan Sipil di Dalam Negeri
Di tengah hiruk-pikuk politik luar negeri, situasi kebebasan berpendapat di dalam negeri justru disebut semakin mencekik. Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan Disinformasi dan Propaganda Asing yang diusulkan langsung oleh Presiden Prabowo menuai kecaman luas dari pegiat hak asasi manusia dan media.
Tempo.co dalam editorialnya yang tajam berjudul “The Wrong Way to Tackle Disinformation” (28 Januari 2026) mengecam habis rencana UU tersebut. Media itu menuding Presiden Prabowo tidak bisa membedakan antara kritik dan disinformasi, serta menganggap kritik publik sebagai “disinformasi sponsor asing”. “Masalahnya, Prabowo tidak bisa membedakan antara kritik dan disinformasi. Dia menganggap kritik publik sebagai ‘disinformasi sponsor asing’,” tulis Tempo, seraya menambahkan bahwa UU ini dibuat berdasarkan paranoia atau sekadar melindungi kepentingan penguasa .
Kekhawatiran serupa disampaikan Kompas.id. Dalam analisisnya, jurnalis Kristian Oka Prasetyadi membandingkan narasi “ancaman asing” Prabowo dengan era Orde Baru di mana kritik dibungkam atas nama stabilitas . Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut RUU ini sebagai upaya pemerintah menjadi “monopolizer of truth” atau pemilik kebenaran tunggal, serta gejala dari otoritarianisme . Laporan dari Eu SEE juga menyoroti bagaimana RUU ini, bersama dengan KUHP baru, mengancam ruang kebebasan sipil dan digital dengan memperluas kekuasaan negara untuk melakukan pengawasan dan kriminalisasi terhadap aktivis serta jurnalis .
Yang menjadi ironi, di saat yang sama Presiden Prabowo kerap melontarkan pernyataan menohok kepada pihak asing. Dalam pidatonya beberapa waktu lalu, ia dengan tegas mengatakan “Indonesians Are Not Stupid” (Orang Indonesia Tidak Bodoh) dan mengecam media asing serta ekonom yang mengkritik kebijakannya . Retorika ini, meskipun populis, dinilai sebagai upaya untuk membungkam kritik dengan membangun narasi “antek asing”.
Kesimpulan: Tahun Penuh Ujian
Tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto diwarnai oleh kontradiksi yang tajam. Di satu sisi, ia berusaha menunjukkan ketegasan di kancah global dengan mendekati kekuatan besar seperti AS, namun langkah ini dianggap mengorbankan prinsip bebas aktif dan solidaritas tradisional Indonesia. Di sisi lain, di dalam negeri, berbagai kebijakan yang dirancang justru menggerogoti nilai fundamental demokrasi, yaitu kebebasan berekspresi.
Dari Washington, D.C., ia membawa pulang kesepakatan dagang yang kini terancam oleh keputusan pengadilan AS. Dari panggung Board of Peace, ia menuai kecaman karena dianggap merangkul negara yang selama ini dikritik Indonesia. Di dalam negeri, ia menyusun instrumen hukum yang dikhawatirkan akan membungkam suara-suara kritis. Dengan berbagai tekanan ini, pertanyaan besar kini menghadang: apakah kebijakan Presiden Prabowo akan membawa Indonesia menuju kemakmuran yang ia janjikan, atau justru menjerumuskan negara ke dalam jurang isolasionisme dan otoritarianisme ala Orde Baru?
