KORUPSI DISEBABKAN SISTEM POLITIK KEPARTAIAN

Oleh Prihandoyo Kuswanto – Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila

LATAR BELAKANG

Korupsi di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama yang berkontribusi besar adalah sistem kepartaian yang transaksional. Sistem ini tidak hanya membuka ruang bagi praktik korupsi, tetapi juga memperkuat budaya korupsi yang telah mengakar dalam politik Indonesia.

FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

1. Sistem Kepartaian yang Transaksional

Sistem kepartaian yang berbasis pada transaksi politik dan kepentingan pribadi memicu korupsi. Partai politik menjadi kendaraan politik yang membutuhkan biaya besar, sehingga calon legislatif atau kepala daerah harus membayar “mahar politik” untuk mendapatkan dukungan partai.

2. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk dana partai politik, membuka peluang korupsi.

3. Lemahnya Institusi Penegak Hukum

Kelemahan institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dalam menegakkan hukum membuat banyak kasus korupsi tidak tersentuh atau ditangani secara tidak tuntas.

4. Budaya Korupsi yang Mendarah Daging

Korupsi telah menjadi praktik yang dianggap lumrah dalam sistem politik Indonesia, sehingga sulit diberantas tanpa perubahan sistemik.

PEMILIHAN LANGSUNG DAN PRAKTIK POLITIK UANG

Sistem pemilihan langsung memiliki kelemahan utama, yaitu membuka celah bagi praktik politik uang, yang mencakup:

1. Penggunaan Uang: Kandidat yang memiliki dana besar dapat membeli suara pemilih dan membayar mahar politik kepada partai.
2. Penggunaan Barang: Kandidat memberikan sembako, pakaian, atau barang lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
3. Penggunaan Jasa: Kandidat menyediakan fasilitas transportasi dan akomodasi untuk menarik dukungan.

DAMPAK PRAKTIK POLITIK UANG

1. Kerusakan Demokrasi: Politik uang mencederai sistem demokrasi dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan.
2. Ketidakadilan: Kandidat yang memiliki dana besar lebih diuntungkan, sehingga demokrasi menjadi ajang jual beli suara.
3. Korupsi Berkelanjutan: Kandidat yang terpilih karena politik uang akan memiliki utang budi kepada penyokong dana dan cenderung melakukan korupsi untuk mengembalikan modal kampanye.
4. Dominasi Oligarki: Pemilihan langsung membuka ruang bagi para “bandar politik” yang mendukung kandidat dengan imbalan konsesi ekonomi, seperti penguasaan sumber daya alam.

POLITIK “NPWP” (NOMOR PIRO, WANI PIRO)

Politik “NPWP” adalah istilah yang mencerminkan politik uang dalam pemilu. Praktik ini telah menjadi bagian dari budaya politik patronase di Indonesia dan semakin menggerus integritas sistem demokrasi.

MENGAPA SISTEM KEPARTAIAN MEMICU KORUPSI?

1. Transaksionalisme Politik: Sistem kepartaian yang berbasis jual beli kepentingan menyebabkan biaya politik tinggi dan mendorong korupsi.
2. Minimnya Transparansi: Keuangan partai politik dikelola tanpa pengawasan yang ketat, menciptakan ruang gelap bagi praktik korupsi.
3. Pengaruh Uang dalam Pemilu: Rakyat yang dibuat miskin cenderung pragmatis dan mudah menerima politik uang, memperburuk siklus korupsi.

REVOLUSI SISTEM KEPARTAIAN: REVISI UU KEPARTAIAN

Revisi UU Kepartaian menjadi keharusan untuk mengurangi praktik korupsi yang telah mengakar dalam sistem politik. Beberapa langkah yang perlu diambil:

1. Penyederhanaan Partai Politik: Mengurangi jumlah partai politik akan meningkatkan efisiensi sistem demokrasi dan mengurangi politik transaksional.
2. Transparansi Keuangan Partai: Pengelolaan dana partai harus diaudit secara terbuka untuk mencegah korupsi.
3. Regulasi Ketat terhadap Mahar Politik: Harus ada aturan tegas yang melarang dan memberikan sanksi berat bagi praktik jual beli pencalonan.

FUSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SOLUSI

Pada era Orde Baru, penyederhanaan partai politik menjadi tiga partai besar berhasil menciptakan stabilitas politik. Dalam konteks saat ini, fusi partai politik dapat memberikan manfaat seperti:

1. Mengurangi Fragmentasi Politik: Jumlah partai yang lebih sedikit akan memperkuat sistem politik dan mengurangi konflik kepentingan.
2. Efisiensi Pemilu: Pemilu yang lebih sederhana akan mengurangi biaya politik dan menghilangkan transaksi politik yang merusak demokrasi.
3. Peningkatan Kualitas Politik: Partai akan lebih fokus pada pengkaderan dan pendidikan politik, bukan sekadar transaksi politik uang.

MENGEMBALIKAN KEDAULATAN RAKYAT MELALUI SISTEM MPR

Sistem permusyawaratan perwakilan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat menjadi solusi untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Dalam sistem ini:

1. Keputusan Politik Berdasarkan Musyawarah: Tidak ada dominasi uang dalam pemilu, karena keputusan ditentukan melalui permusyawaratan.
2. Mengurangi Politik Uang: Dengan menghapus pemilihan langsung yang sarat transaksi, demokrasi dapat berjalan lebih sehat.
3. Menjaga Stabilitas Politik: Sistem ini akan menghindarkan bangsa dari fragmentasi politik yang berlebihan.

KESIMPULAN

Penyederhanaan partai politik dan revisi UU Kepartaian adalah langkah utama dalam memotong rantai korupsi di Indonesia. Demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, bukan yang diperjualbelikan oleh kepentingan oligarki. Reformasi sistem politik harus segera dilakukan agar Indonesia terbebas dari korupsi yang sistemik dan mengakar.