Apa yang terucap dari pernyataan Jokowi dihadapan masyarakat Golkar dan Perindo, tidak ada yang bisa dijadikan acuan untuk mencari kandidat presiden yang akan datang. Terakhir Ia katakan, Presiden harus faham ekonomi Makro dan Mikro. Pernyataan seperti itu, dinilai menirus dari nuansa vision ke persoalan teknis. Sempit.
Pesan “Jangan semberono” dalam menentukan Capres/Cawapres dihadapan para politikus Golkar, tidak punya resonansi ke inspirasi, membangun gambar Capres yang harus ditetapkan itu. Mekanisme partai seperti Golkar, dalam menentukan Capres, sudah diantisipasi dan dimulai dibicarakan, dari saat menentukan Ketum2nya. Itu adalah kata lain dari proses “tidak sembrono”.
Apa yang terlintas dalam benak Jokowi, saat menyampaikan pada Pilpres yang akan datang adalah “Giliran Pak Prabowo” dihadapan kader-kader Perindo?. Bukankan itu kata lain mengecilkan Perindo disatu sisi, pada sisi yang lain, membesarkan Partai Gerindra. Dua partai itu adalah lawan tarung yang sengit pada saat Pemilu dan Pilpres 24.
Last but not least, ungkapan “Giliran Pak Prabowo” sebagai Presiden yang akan datang, bukan kewenangan dan apalagi hak yang melekat pada tubuh Presiden. Pernyataan itu, merampas hak absolut kedaulatan rakyat. Hak rakyat yang paling hakiki.
“Harus faham ekonomi mikro dan makro”, tidak sulit. Ini pelajaran di semester satu. Tapi pernyataan itu adalah gambaran pikiran Jokowi, dalam memahami persoalan bangsa ini. Teramat sempit dan picik. Ia hanya mampu melihat selembar daun, dalam sebuah pohon yang rindang; ada batangnya, rantingnya, bunga dan buahnya, dan bahkan akar-akarnya yang menghunjam kedalam tanah.
Coba perhatikan, bagaimana konstitusi kita memberi arah, siapa Presiden RI, yang layak. Semiotika “mencerdaskan kehidupan bangsa”, lalu secara spektakuler ditetapkan harga nominal anggarannya dalam APBN menjadi 20%, untuk sector Pendidikan, ini adalah energi untuk membangun kualitas bangsa Indonesia.
Mengapa menjadi terucap; “Jangan Sembrono, Prabowo Subianto, harus mengerti ekonomi makro dan mikro”?
Highlight dari setiap periode pembangunan bangsa Indonesia ini adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Bila ini adalah sebagai puncak gunung es, maka alas pondasi sector terkait lainya, underpinning, adalah kesehatan, pertumbuhan ekonomi, sampai pada pembangunan kecerdasan EQ.
Berbagai pesan komunikasi public Jokowi, tidak melahirkan atau memperkaya argumentasi rakyat. Ia rabun membaca dibalik tirai siloet persoalan verbalnya. Ia seolah-olah tak mengenal diksi “esensi dan substansi”. Tertukar mana yang principal dengan mana yang teknikal.
Coba tengok sejarah, apa yang terjadi pada sosok pemimpin yang berpengetahuan banyak, Bung Karno umpamanya.
Pertemuan Bung Karno dengan seorang Petani di Soreang, Kabupaten Bandung, melahirkan konsep Marhaenisme. Mengapa bisa begitu? Karena isi kepala Bung Karno penuh dengan artifak-atifak Marxisme.
Pak Harto, belajar membaca persoalan utama, dari kegagalan pemerintahah ORLA. Maka lahirkan konsep Tri-logi Pembangunan; Stabilitas Politik, Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan. Partai-partai yang berpotensi menjadi actor dan pemicu sengketa, di fusikan, dari 10 partai menjadi 3 partai saja. Lalu disuntikan vitamin moral politik “melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen”
Pak Habibi, ia melihat jauh visi bangsa kedepan. Dari awal membangun infra struktur diperkenalkan high tech. Kalau saja itu dilanjutkan oleh pemimpin2 berikutnya, maka Indonesia tidak akan tertinggal dengan kemajuan India dalam hal science dan teknologi saat ini.
Gusdur meninggalkan warisan wawasan kesadaran sebagai bangsa yang mutli segalanya. Majemuk. Yg kini dirusak oleh duel ideologis Kadrun vs Kecebong. SBY mempraktekan prinsip-prinsip demokrasi yang seperti kita telah rasakan bersama. Tak ada yang dipolisikan karena menghina Presiden.
Tragedi Kanjuruhan, yang disimpulkan bahwa penyebabnya adalah tindakan kepolisian, tetapi dibaca oleh Jokowi sebagai minimnya fasilitas infra struktur lapangan bola itu. Mengapa bisa begitu? Karena isi kepalanya adalah takaran pasir, semen dan air!.
.
