Oleh: Damai Hari Lubis, Pengamat KUHP
Oleh: Damai Hari Lubis, Pengamat KUHPLangkah PDI Perjuangan melaporkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, ke penyidik Polri merupakan momen politik yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Di permukaan, ini tampak seperti sekadar langkah hukum terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pejabat negara. Namun bagi para pemerhati dinamika politik dan penegakan hukum, ini adalah sinyal kuat dari PDIP bahwa mereka mulai memainkan kembali perannya sebagai kekuatan pengimbang dalam lanskap politik nasional pasca-pemilu 2024.
Laporan ini seolah ingin mengingatkan publik bahwa penegakan hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan politik, apalagi jika kekuasaan itu digunakan secara semena-mena oleh aktor-aktor yang diduga bermain di ruang gelap komunikasi digital dan manipulasi informasi. Namun tentu saja, kita tak bisa menutup mata terhadap kemungkinan adanya motivasi politik di balik pelaporan ini.
Politik Pragmatis yang Terukur
Manuver PDIP kali ini, jika dibaca lebih dalam, menyiratkan pesan politik yang cukup jelas. Setidaknya ada lima arah pragmatisme politik yang bisa ditarik dari tindakan ini:
- Isyarat kepada Presiden Terpilih
PDIP seperti hendak menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kabinet warisan Jokowi—yang didominasi KMP—menyimpan penyakit kronis, salah satunya adalah figur Budi Arie. Dengan melaporkannya, PDIP memberi sinyal bahwa Prabowo perlu bersih-bersih jika ingin memulai pemerintahannya dengan legitimasi penuh. - Dukungan Terselubung di Jalur Legislatif
Melalui jalur Senayan, PDIP tampaknya membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo. Ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk dukungan awal—bukan tanpa syarat—untuk menegakkan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Namun, dukungan itu bukanlah cek kosong. - Syarat Politik Menuju Koalisi
PDIP memang belum secara terbuka menyatakan akan bergabung dalam Koalisi Merah Putih Plus, tapi arah anginnya mulai kentara. Laporan terhadap Budi Arie bisa menjadi salah satu prasyarat kecil yang mendahului syarat utama mereka: menyingkirkan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wapres yang dianggap cacat secara konstitusional dan moral politik. - Tes Kepatuhan dan Gelombang Politik di DPR
Laporan ini juga dapat dibaca sebagai uji kepatuhan kader-kader PDIP di legislatif. Seberapa solid mereka ketika partai mengambil sikap tegas terhadap seorang menteri? Sekaligus, ini menjadi semacam test ombak terhadap respons fraksi-fraksi lain. Apakah mereka akan bergeming atau mulai mempertanyakan ulang loyalitas terhadap sisa kekuasaan Jokowi? - Pukulan untuk Sisa Kekuasaan Jokowi
Terakhir, ini adalah upaya simbolik untuk menggebuk otoritas politik Jokowi yang tersisa. Dengan melaporkan menteri yang secara kultural dan politis dekat dengan Jokowi, PDIP berusaha membatasi pengaruh politik Jokowi, khususnya dalam mempertahankan posisi Gibran yang hingga kini terus menuai kontroversi.
Apresiasi, Tapi Tetap Kritis
Sebagai pengamat KUHP dan pegiat keadilan, saya melihat laporan ini perlu diapresiasi, terutama dalam konteks memulihkan supremasi hukum di tengah atmosfer politik yang makin kabur batas antara kekuasaan dan penegakan hukum. Namun apresiasi ini harus tetap disertai dengan kehati-hatian: jangan sampai penegakan hukum dijadikan alat tawar-menawar politik jangka pendek.
Jika laporan ini tulus demi tegaknya hukum, maka langkah PDIP bisa menjadi preseden positif yang mendorong partai-partai lain untuk tidak ragu menggunakan jalur hukum dalam menyikapi penyalahgunaan kekuasaan. Tapi jika laporan ini hanyalah bagian dari transaksi politik, maka publik harus lebih kritis agar tak terjebak dalam euforia semu.
PDIP sedang memainkan catur politiknya. Dan seperti biasa, langkah mereka sulit ditebak, namun selalu penuh perhitungan. Yang jelas, publik dan para pemerhati hukum harus terus menyoroti, bukan hanya isi laporan terhadap Budi Arie, tetapi juga dinamika politik yang melingkupinya. Karena pada akhirnya, penegakan hukum sejati hanya mungkin terwujud bila dipisahkan dari kepentingan politik sesaat.
