Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Lebih mulia manakah menjadi polisi ataukah petani?
Bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mungkin lebih mulia menjadi petani daripada polisi, bahkan Menteri Kepolisian sekalipun.
Simak saja pernyataannya saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026), terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
“Kalau pun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” katanya.
Ya, mungkin pekerjaan sebagai petani ia anggap lebih mulia daripada berprofesi sebagai polisi, Kapolri, atau bahkan Menteri Kepolisian sekalipun.
Maklum, dari sisi penghasilan, petani memang hanya mengandalkan rezeki langsung dari Tuhan lewat tanaman yang ia tanam, entah bahan makanan pokok seperti padi, jagung, gandum dan sagu, ataukah palawija, rempah, dan sebagainya.
Sedangkan jika menjadi polisi, Kapolri atau bahkan Menteri Kepolisian, penghasilan yang didapat bukan hanya dari gaji resmi, melainkan juga dari gratifikasi bahkan korupsi. Inilah yang menjadikan pekerjaan petani lebih mulia dibandingkan dengan profesi polisi. Betapa banyak polisi yang rekeningnya gendut, tak sesuai dengan penghasilan resminya.
Atau mungkin saja dengan “ancaman” lebih baik menjadi petani, Listyo Sigit hendak mengintimidasi para anggota Komisi III DPR, sehingga akan menolak Polri direposisi ke bawah kementerian tertentu. Terbukti kemudian, Komisi III DPR memutuskan untuk tetap menempatkan Polri di bawah Presiden RI, sesuai Ketetapan MPR No VII Tahun 2000 yang memisahkan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), kini Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Atau mungkin pula Listyo Sigit frustrasi. Terbayang di benaknya jabatannya akan hilang jika Polri ditempatkan di bawah kementerian. Jika ada Kementerian Kepolisian yang membawahi Polri, belum tentu juga Listyo Sigit menjadi menterinya, karena sudah sekitar lima tahun ia menjadi Kapolri yang mungkin merupakan Kapolri terlama sepanjang sejarah Indonesia.
Listyo Sigit alpa bahwa jabatannya sudah “berkarat”. Pejabat yang terlalu lama menduduki jabatannya juga cenderung korup.
Lord Acton (1834-1902) berkata, “The power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutely”.
Kalau memang menjadi petani lebih mulia daripada polisi, pertanyaannya, mengapa orang-orang justru berbondong-bondong untuk menjadi polisi?
Para petani bahkan rela menjual sawah, ladang atau kebun mereka demi membiayai anak untuk menjadi polisi. Bahkan bukan hanya membiayai, para petani juga rela menjual sawah, ladang atau kebun mereka yang luas untuk menyuap oknum-oknum tertentu yang bisa meloloskan anaknya menjadi polisi. Ada kalanya mereka tertipu. Tapi ada pula yang berhasil.
Ketika sudah menjadi polisi, mereka yang masuk polisi dengan cara menyuap lalu berpikir: bagaimana caranya agar uang yang mereka keluarkan bisa cepat kembali. Akhirnya segala cara ditempuh. Termasuk dengan memeras. Betapa banyak polisi nakal yang sudah dijatuhi sanksi disiplin atau bahkan pidana.
Jadi, di mata awam, profesi polisi lebih mulia ketimbang pekerjaan petani. Sebab itu, mereka berbondong-bondong menjadi polisi dengan menjual sawah, ladang atau kebunnya.
Bagi polisi jujur yang hanya menerima penghasilan dari sumber halal, memang lebih mulia daripada petani. Sebab polisi dapat berbuat lebih banyak untuk masyarakat, dengan melayani dan mengayomi atau melindungi.
Akan tetapi, mengapa Listyo Sigit Prabowo lebih memilih menjadi petani daripada Kapolri atau Menteri Kepolisian jika Polri direposisi?
Ada banyak jawaban. Mungkin ia bukan polisi yang jujur. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah beranekdot: hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia, yakni patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hoegeng Iman Santoso.
Kita yakin itu hanya anekdot saja. Faktanya, masih banyak polisi jujur di Indonesia. Termasuk barangkali Listyo Sigit Prabowo.
Tetapi mengapa ia lebih memilih menjadi petani jika Polri direposisi ke bawah kementerian?
Mungkin ia frustrasi. Mungkin pula untuk menggertak atau mengintimidasi DPR. Terbukti kemudian Komisi III DPR menyetujui pendapat Listyo. Bahkan saat Listyo memaparkan pendapatnya yang menolak reposisi Polri, banyak anggota Komisi III DPR bertepuk tangan. Itulah!
