Fusilatnews – Sejak menjabat sebagai Komisaris Independen PT Mega Eltra pada tahun 2020, kekayaannya dilaporkan sebesar Rp 2,96 miliar, naik menjadi Rp 4,84 miliar pada tahun 2021, dan akhirnya meroket menjadi Rp 17,62 miliar saat menjabat Wamenaker pada akhir 2024 — meningkat hampir 6 kali lipat dalam kurun waktu empat tahun. Angka ini bukan sekadar deretan nominal, melainkan potret mencolok tentang bagaimana kekuasaan di negeri ini masih menjadi ruang subur untuk akumulasi kekayaan yang tidak wajar.
Immanuel Ebenezer, atau Noel, selama ini dikenal publik sebagai aktivis jalanan, sosok yang vokal dalam berbagai isu politik. Namun, transformasi dari seorang aktivis menjadi pejabat negara ternyata juga memperlihatkan perubahan signifikan dalam pundi-pundi kekayaannya. Lonjakan hampir 15 miliar rupiah dalam hitungan beberapa tahun bukan hal sepele. Pertanyaannya: apakah ini buah dari kerja keras, atau justru refleksi dari sistem yang longgar dalam mengawasi pejabat publik?
Ringkasan Kekayaan Noel (per akhir Desember 2024)
| Kategori | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Tanah & Bangunan | 12.145.000.000 |
| Kendaraan & Mesin | 3.336.000.000 |
| Harta Bergerak Lainnya | 109.500.000 |
| Kas & Setara Kas | 2.029.760.877 |
| Total Kekayaan | 17.620.260.877 |
Rincian harta Noel memperlihatkan dominasi aset tanah dan bangunan senilai lebih dari Rp 12 miliar, kendaraan mewah yang mencapai miliaran rupiah, hingga tabungan senilai Rp 2 miliar lebih. Sebagai pejabat negara dengan gaji yang relatif terbatas, lonjakan ini menimbulkan tanda tanya besar. Dalam logika sederhana, akumulasi sebesar itu mustahil hanya bertumpu pada gaji dan fasilitas jabatan.
Fenomena ini bukan hanya soal Noel seorang diri. Kasusnya membuka tabir yang lebih luas: betapa lemahnya mekanisme transparansi dan akuntabilitas pejabat publik di Indonesia. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seolah hanya formalitas, sementara publik tetap sulit mengurai asal-usul kekayaan yang melonjak drastis. Ironisnya, kasus Noel terjadi di tengah wacana pemerintah yang kerap mengumandangkan komitmen pemberantasan korupsi.
Lebih jauh, lonjakan harta ini mencerminkan jurang yang makin lebar antara elit politik dengan rakyat yang mereka wakili. Di saat jutaan buruh—yang semestinya menjadi perhatian utama Kementerian Ketenagakerjaan—masih berjuang dengan upah minimum yang pas-pasan, Wamenaker justru tercatat menikmati lonjakan kekayaan fantastis. Kontradiksi ini menegaskan bahwa jabatan publik kerap lebih menguntungkan pejabatnya daripada rakyat yang dilayani.
Pada akhirnya, lonjakan kekayaan Noel adalah sebuah cermin buram dari wajah kekuasaan kita. Ia menunjukkan betapa jabatan negara masih menjadi jalan pintas untuk memperkaya diri, alih-alih menjadi sarana pengabdian. Jika kasus ini tidak dijadikan pelajaran, publik akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik dan birokrasi. Dan ketika kepercayaan publik runtuh, yang tersisa hanyalah kemarahan—sebuah bara yang bisa kapan saja menyulut perlawanan terhadap rezim yang abai.
