By Paman BED
Kekuasaan itu panggung.
Jabatan adalah panggungnya.
Kekuatan politik adalah konstruksi bangunannya.
Namun narasi adalah tata lampunya.
Tanpa lampu, publik tidak tahu siapa yang sedang berdiri di atas panggung.
Dengan lampu yang tepat, seseorang yang biasa saja bisa tampak luar biasa.
Dengan lampu yang salah, bayangan dapat terlihat lebih besar daripada manusia yang sesungguhnya.
Rahasia ini sebenarnya tidak pernah berubah sejak ratusan tahun lalu.
Yang berubah hanya teknologinya.
Dulu lampunya minyak kelapa.
Hari ini lampunya algoritma.
Dulu medianya babad dan kitab.
Hari ini medianya tagar, meme, video pendek, dan media sosial.
Tetapi prinsip dasarnya tetap sama:
Kekuasaan selalu membutuhkan cerita.
Dan manusia selalu hidup di dalam cerita.
Pararaton Tidak Mati, Ia Beradaptasi
Ketika membaca Pararaton, kita sering menganggapnya sebagai kisah sejarah kerajaan semata.
Padahal fungsi utamanya bukan hanya mencatat peristiwa.
Ia juga membangun legitimasi.
Ken Arok tidak sekadar digambarkan sebagai manusia biasa yang berhasil merebut kekuasaan.
Ia diberi hubungan dengan dunia ilahi.
Dihubungkan dengan wahyu.
Dibingkai sebagai sosok yang memang “ditakdirkan” untuk memimpin.
Benar atau tidaknya cerita itu bukan persoalan utama.
Yang penting adalah dampaknya.
Publik menerima sebuah kesimpulan:
“Pantas dia menjadi raja.”
Hal serupa dapat ditemukan dalam berbagai babad Jawa, hikayat Melayu, maupun kronik kerajaan di banyak peradaban.
Kekuasaan membutuhkan narasi yang membuatnya tampak wajar, sah, dan layak diterima.
Hari ini kita tidak lagi memiliki pujangga keraton dalam pengertian klasik.
Tetapi kita memiliki berbagai produsen narasi baru.
Ada konsultan politik.
Ada influencer.
Ada media partisan.
Ada buzzer.
Ada algoritma yang bekerja siang dan malam yang menentukan cerita mana yang muncul dan mana yang tenggelam.
Pararaton tidak mati.
Ia hanya berganti bentuk.
Jika dulu legitimasi dibangun melalui naskah yang ditulis bertahun-tahun, hari ini legitimasi dapat dibangun melalui tagar yang menjadi viral dalam hitungan jam.
Teknologinya berubah.
Mekanismenya tetap sama.
Mengapa Pola Bapak-Anak Selalu Menarik?
Pada tahun 1977, Mochtar Lubis mengemukakan salah satu kritik paling terkenal terhadap karakter sosial bangsa Indonesia.
Menurutnya, salah satu kecenderungan yang terus berulang adalah sifat paternalistik.
Pola hubungan paternalistik pada dasarnya merupakan pola hubungan bapak-anak.
Pemimpin diposisikan sebagai figur yang paling tahu.
Rakyat diposisikan sebagai pihak yang harus percaya.
Pemimpin dianggap memiliki jawaban.
Rakyat dianggap membutuhkan arahan.
Mengapa pola ini bertahan begitu lama?
Karena ia menawarkan kenyamanan.
Menjadi warga negara yang aktif membutuhkan usaha.
Harus membaca.
Harus memahami data.
Harus mengawasi kebijakan.
Harus berani berbeda pendapat.
Sebaliknya, menjadi “anak” jauh lebih mudah.
Tinggal mempercayai.
Tinggal mengikuti.
Tinggal menunggu arahan.
Di titik inilah narasi paternalistik menemukan pasar yang subur.
Dulu raja dipanggil sebagai “rama” atau bapak bagi rakyatnya.
Hari ini kita sering menemukan bentuk yang berbeda tetapi memiliki pola yang serupa.
Ketika kritik dianggap sebagai bentuk ketidaksetiaan.
Ketika pertanyaan dianggap sebagai tindakan kurang ajar.
Ketika evaluasi dianggap sebagai serangan pribadi.
Maka relasi warga negara perlahan berubah menjadi relasi bapak-anak.
Padahal demokrasi modern tidak dibangun di atas hubungan keluarga.
Demokrasi dibangun di atas hubungan akuntabilitas.
Ketika Hipokrisi Menjadi Produk Sampingan
Di dalam sistem yang paternalistik, hipokrisi sering tumbuh tanpa disadari.
Standar yang berlaku untuk pemimpin berbeda dengan standar yang berlaku untuk warga.
Pemimpin boleh tidak transparan karena dianggap sedang bekerja.
Warga dituntut untuk percaya.
Pemimpin boleh keliru tetapi sulit dikritik.
Warga dituntut untuk loyal.
Inilah yang disebut standar ganda.
Dan standar ganda adalah salah satu bentuk hipokrisi yang paling tua dalam sejarah politik manusia.
Namun penting untuk dipahami bahwa masalahnya bukan terletak pada keberadaan narasi itu sendiri.
Semua masyarakat membutuhkan narasi.
Bangsa tidak mungkin hidup tanpa cerita bersama.
Kemerdekaan Indonesia adalah narasi.
Reformasi 1998 adalah narasi.
Pemberantasan korupsi juga dibangun melalui narasi.
Yang menjadi persoalan bukan apakah sebuah narasi ada atau tidak.
Yang menjadi persoalan adalah apakah narasi tersebut membantu publik memahami kenyataan atau justru menjauhkan publik dari kenyataan.
Narasi yang sehat mengajak masyarakat berpikir.
Narasi yang buruk meminta masyarakat berhenti berpikir.
Dari Hegemoni ke Algoritma
Antonio Gramsci pernah menjelaskan bahwa kekuasaan yang paling kuat bukanlah kekuasaan yang memaksa.
Kekuasaan yang paling kuat adalah kekuasaan yang membuat masyarakat menganggap sesuatu sebagai hal yang normal.
Sebagai sesuatu yang wajar.
Sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi.
Di era digital, proses itu menjadi jauh lebih cepat.
Algoritma tidak memaksa seseorang untuk percaya.
Tetapi ia terus mengulang informasi yang sama.
Mengulang sudut pandang yang sama.
Mengulang emosi yang sama.
Sampai akhirnya sesuatu yang sebenarnya masih perlu diuji berubah menjadi sesuatu yang terasa pasti.
Di sinilah tata lampu digital bekerja.
Ia tidak selalu berbohong.
Tetapi ia memilih apa yang disorot dan apa yang dibiarkan gelap.
Karena itu pertanyaan penting dalam politik modern bukan hanya:
“Apa yang diberitakan?”
Melainkan juga:
“Apa yang tidak diberitakan?”
Menjadi Penonton atau Menjadi Warga?
Masalah terbesar demokrasi bukanlah keberadaan elite.
Bukan pula keberadaan narasi.
Keduanya akan selalu ada.
Masalah muncul ketika warga berhenti menjalankan perannya sebagai warga.
Ketika warga lebih nyaman menjadi penggemar daripada pengawas.
Lebih nyaman menjadi pendukung daripada pemilik kedaulatan.
Lebih nyaman menerima cerita daripada memeriksa fakta.
Demokrasi bukan hubungan orang tua dan anak.
Demokrasi adalah kontrak antara warga dan pemerintah.
Warga membayar pajak.
Pemerintah memberikan layanan.
Warga memiliki hak untuk bertanya.
Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjawab.
Tidak ada unsur durhaka di dalamnya.
Karena yang sedang bekerja bukan hubungan keluarga.
Melainkan hubungan akuntabilitas publik.
Matikan Silau Lampunya, Nyalakan Akal Sehatnya
Sejarah manusia pada dasarnya adalah sejarah perebutan makna.
Pararaton melakukannya melalui babad.
Kerajaan melakukannya melalui mitologi.
Negara modern melakukannya melalui komunikasi politik.
Media sosial melakukannya melalui algoritma.
Tujuannya selalu sama:
Mempengaruhi cara manusia memahami realitas.
Karena itu, tugas warga bukan memusuhi narasi.
Tugas warga adalah memeriksa narasi.
Menguji narasi.
Dan menempatkan narasi di bawah akal sehat.
Sebelum mempercayai sebuah cerita politik, mungkin ada baiknya kita bertanya tiga hal sederhana:
Pertama, siapa yang menyalakan lampunya?
Siapa yang paling diuntungkan jika cerita itu dipercaya?
Kedua, apa yang sedang disorot dan apa yang sedang digelapkan?
Karena setiap sorotan selalu menghasilkan bayangan.
Ketiga, apakah ini hubungan bapak-anak atau hubungan warga-negara?
Jika yang diminta adalah kepatuhan tanpa pertanyaan, kita patut waspada.
Jika yang ditawarkan adalah data, target, evaluasi, dan akuntabilitas, kita patut memberi perhatian.
Negara tidak membutuhkan warga yang selalu setuju.
Negara membutuhkan warga yang cukup dewasa untuk berpikir.
Lampu politik akan terus berubah.
Teknologinya akan semakin canggih.
Tetapi selama warga tidak silau oleh cahaya yang berlebihan, bayangan raksasa akan selalu kembali menjadi manusia biasa.
Referensi
* Pararaton. Terjemahan dan kajian oleh R. M. Ng. Poerbatjaraka. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2000.
* Manusia Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1977.
* Benedict Anderson. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1983.
* Antonio Gramsci. Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers, 1971.
* Michel Foucault. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977. New York: Pantheon Books, 1980.
* Ariel Heryanto. Identitas dan Kesenjangan: Esai-Esai Budaya Politik Indonesia. Jakarta: KPG, 2008.
