Sejumlah lembaga maupun organisasi mahasiswa mengancam bakal melakukan aksi demo besar-besaran jika wacana penundaan Pemilu 2024 terus bergulir.
“Dalam waktu dekat ini, mahasiswa Jakarta akan bergolak menentang wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Perwakilan Blok Politik Pelajar (BPP) Delpedro Marhaen Rismansah di Tugu 12 Mei Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Senin (28/3).
Pihak yang terlibat dalam aksi ini di antaranya adalah BEM FH Universitas Esa Unggul, BEM Fisip Universitas Indonesia, BEM SI wilayah BSJB, Blok Politik Pelajar, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti, Sarekat Mahasiswa Peduli Literasi Universitas Indonesia.
Delpredo melanjutkan aksi demo besar-besaran ini tak hanya digelar di Jakarta saja.
“Kami menyerukan kepada mahasiswa di daerah lain untuk segera membentuk konsolidasi melakukan perlawanan semesta terhadap upaya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden,” ujarnya.
Kendati demikian, Delpredo belum mengungkapkan jadwal pasti gelaran demonstrasi itu. Ia hanya menyebut bahwa aksi demo akan dilakukan sebelum puasa.
Delpredo menuturkan aksi ini digelar sebagai bentuk protes. Sebab, wacana penundaan Pemilu 2024 adalah sebuah pelanggaran kontitusi. Ia juga menilai bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 ini menunjukkan sebuah rezim bebal, culas dan bahkan tamak.
“Problem utama dari situasi yang makin memburuk saat ini adalah rezim yang bebal, culas, dan tamak. Bila Pemilu 2024 ditunda, atau pun masa jabatan presiden diperpanjang maka akan terjadi presiden dituduh sebagai pelanggar UUD 1945,” tuturnya.
Lebih lanjut, Delpredo menyebut, demonstrasi akan terus dilakukan jika para pejabat masih terus menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024.
“Oleh karena itu berhenti membicarakan wacana penundaan pemilu yang di luar konstitusi ini. Selain itu ada dampak yang kami wanti-wanti ada dampak ada harga mahal harus dibayar pemerintah jika berani menunda atau memperpanjang masa jabatan presiden,” tutur Delpredo.
“Yaitu bahwa presiden akan disebut sebagai pelanggar konstitusi yang memiliki dampak hukum, yang kemudian kami mengatakan bahwa presiden akan kehilangan legitimasinya dan akan menimbulkan ketidakpatuhan hukum di masyarakat,” tambahnya.
Diketahui, Blok Politik Pelajar merupakan wadah politik untuk para pelajar dan mahasiswa tanpa struktur ketua maupun pentolan organisasi.
Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 dipopulerkan kembali oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang kemudian didukung Ketum PAN Zulkifli Hasan. Menko Maritim dan Investasi Luhut mengklaim wacana ini didukung oleh 1010 juta percakapan warganet di media sosial.
Sumber : CNN Indonesia
