Oleh: Ali Syarief
Oleh: Ali SyariefDalam politik, kebenaran sering kali bukan satu-satunya hal yang penting. Ada pertanyaan lain yang tak kalah menentukan: siapa yang diuntungkan?
Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo telah berlangsung bertahun-tahun. Berkali-kali dibantah. Berkali-kali pula muncul kembali. Seperti bara yang tidak pernah benar-benar padam, isu itu terus menyala di ruang publik, memecah perhatian masyarakat, media, bahkan aparat penegak hukum.
Namun di balik perdebatan mengenai asli atau tidaknya sebuah dokumen, ada pertanyaan yang lebih menarik. Jika isu ini terus membesar, siapa yang memperoleh keuntungan politik terbesar?
Jawaban yang muncul tidak selalu mengarah kepada para penggugat atau pembela Jokowi. Justru, secara paradoks, salah satu figur yang berpotensi memperoleh keuntungan politik adalah Presiden Prabowo Subianto.
Sejak dilantik pada Oktober 2024, Prabowo menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ia memenangkan pemilu dengan dukungan penuh mesin politik Jokowi. Kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden membuat persepsi publik semakin kuat bahwa pemerintahan baru merupakan kelanjutan dari rezim lama.
Dalam banyak kesempatan, muncul istilah yang beredar di kalangan elite: “matahari kembar”. Di satu sisi ada Presiden Prabowo sebagai pemegang kekuasaan formal. Di sisi lain ada Jokowi yang masih memiliki jaringan politik, birokrasi, dan pengaruh sosial yang besar.
Situasi seperti ini tentu tidak ideal bagi seorang presiden yang ingin membangun otoritasnya sendiri.
Karena itu, ketika citra politik Jokowi mulai terkikis oleh berbagai kontroversi, termasuk polemik ijazah, ruang gerak Prabowo justru berpotensi semakin luas.
Semakin lemah pengaruh politik Jokowi, semakin kecil pula bayangan yang menaungi pemerintahan Prabowo.
Dalam ilmu politik, fenomena ini dikenal sebagai proses diferensiasi kekuasaan.
Seorang pemimpin baru membutuhkan jarak dari pendahulunya agar dapat membangun legitimasi sendiri. Apalagi jika pendahulunya masih aktif bermain dalam arena politik.
Selama Jokowi tetap kuat dan populer, setiap keberhasilan pemerintah akan mudah dikaitkan dengan warisan Jokowi. Sebaliknya, setiap kegagalan akan menjadi beban bagi Prabowo.
Tetapi jika pengaruh Jokowi mulai berkurang akibat berbagai kontroversi, maka pusat gravitasi politik akan bergeser. Semua jalan akan mengarah ke Istana yang sekarang, bukan ke rumah mantan presiden.
Dengan kata lain, polemik yang melemahkan Jokowi secara tidak langsung memperkuat posisi Prabowo.
Ada dimensi lain yang lebih menarik.
Kasus ijazah tidak hanya menyangkut reputasi pribadi Jokowi. Ia juga menyentuh jaringan politik yang tumbuh selama satu dekade pemerintahannya.
Elite-elite yang selama ini berteduh di bawah pengaruh Jokowi perlahan dipaksa menentukan pilihan. Tetap bertahan bersama kelompok lama atau menyesuaikan diri dengan pusat kekuasaan yang baru.
Dalam sejarah politik Indonesia, perpindahan loyalitas semacam ini bukanlah hal baru. Elite selalu bergerak mengikuti arah angin kekuasaan.
Dan ketika badai menerpa seorang mantan presiden, banyak orang mulai mencari pelabuhan baru.
Pelabuhan itu bernama Prabowo Subianto.
Namun keuntungan politik semacam ini bukan tanpa risiko.
Polemik yang terlalu panjang dapat berubah menjadi bumerang. Ia menyedot energi publik, memecah konsentrasi pemerintah, dan mengganggu agenda yang lebih substantif seperti ekonomi, investasi, lapangan kerja, serta kesejahteraan rakyat.
Prabowo membutuhkan stabilitas untuk menjalankan program-program besarnya. Sementara kontroversi yang tak berkesudahan justru menciptakan kegaduhan yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan.
Karena itu, meskipun secara teoritis Prabowo dapat memperoleh keuntungan dari melemahnya pengaruh Jokowi, bukan berarti pemerintahannya akan diuntungkan oleh keberlanjutan konflik tersebut.
Pada akhirnya, politik bukanlah permainan hitam-putih. Sebuah isu bisa menjadi kerugian bagi satu pihak sekaligus keuntungan bagi pihak lain.
Kasus ijazah Jokowi mungkin akan diputuskan di ruang hukum. Tetapi dampak politiknya sudah bergerak jauh melampaui pengadilan.
Dan ketika sejarah kelak mencatat episode ini, mungkin pertanyaan yang paling menarik bukan lagi apakah sebuah ijazah asli atau palsu.
Melainkan siapa yang diam-diam memperoleh manfaat terbesar ketika kontroversi itu terus bergulir.
Di titik itulah nama Prabowo Subianto tak bisa diabaikan.
