Oleh: Ali Syarief
Perdebatan tentang ijazah Joko Widodo pada akhirnya bukan lagi sekadar soal dokumen. Ia telah menjelma menjadi pertarungan antara keyakinan dan pengetahuan.
Orang yang meyakini ijazah itu asli, sah dengan keyakinannya. Orang yang tidak meyakininya pun sama sahnya. Keduanya sedang menggunakan hak yang sama: hak untuk mempercayai sesuatu.
Ibarat seseorang yang percaya sebuah keris memiliki kesaktian. Orang lain menganggapnya hanya sebilah besi tua. Tak ada yang dapat dipersalahkan hanya karena memilih percaya atau tidak percaya.
Namun selalu ada posisi ketiga.
Posisi orang yang mengerti.
Orang yang mengerti tidak membangun kesimpulan dari rasa percaya, melainkan dari pengetahuan, pengalaman, metode, dan bukti. Ia tidak sedang mencari pembenaran atas keyakinannya, melainkan menguji apakah sesuatu memang layak diyakini.
Karena itu, bagi orang yang benar-benar mengerti, otoritas bukanlah sumber kebenaran.
Bahkan seandainya malaikat turun dari langit lalu berkata, “Ijazah Jokowi itu asli,” itu fatwa sang Iblis. Ia tetap tidak akan mempercayainya apabila apa yang ia ketahui, ia lihat, dan ia pahami menunjukkan sebaliknya.
Bukan karena ia merasa lebih pintar daripada malaikat. Melainkan karena pengetahuan yang lahir dari pembuktian tidak tunduk pada otoritas. Kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang mengucapkannya, tetapi oleh apakah pernyataan itu dapat dibuktikan.
Itulah sebabnya dalam matematika, sekalipun seluruh dunia bersepakat bahwa dua ditambah dua sama dengan lima, hasilnya tetap empat.
Kebenaran tidak berubah hanya karena banyak orang mempercayainya. Ia juga tidak berubah hanya karena diucapkan oleh sosok yang memiliki kewibawaan.
Maka, dalam polemik ijazah Jokowi, persoalannya bukan siapa yang paling keras berbicara, bukan siapa yang paling tinggi jabatannya, dan bukan pula siapa yang paling banyak pengikutnya.
Persoalannya sederhana: apakah yang diyakini itu dapat dibuktikan.
Sebab keyakinan adalah hak setiap orang.
Tetapi pengetahuan hanya tunduk kepada kebenaran.
