Dinamika politik Indonesia memang dipenuhi dengan plot twist. Terutama dalam konteks bagaimana Prabowo tampaknya mengadopsi strategi konsolidasi kekuasaan yang mirip dengan Jokowi, tapi dengan nuansa upaya emansipasi dari pengaruh Solo.
Plot twist pertama adalah pencalonan Thomas Djiwandono oleh Prabowo sebagai kandidat gubernur BI. Thomas Djiwandono, yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan, diusulkan oleh Presiden Prabowo sebagai salah satu dari tiga kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri. Thomas adalah keponakan Prabowo (putra dari Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur BI, dan adik dari Sudrajad Djiwandono, kakak ipar Prabowo). Pencalonan ini memicu kritik luas sebagai bentuk nepotisme, terutama karena latar belakang keluarga Thomas yang dekat dengan Prabowo, meskipun ia memiliki rekam jejak pendidikan dan pengalaman di bidang keuangan (lulusan Tufts University dan mantan bendahara Gerindra).
Kritik ini sering dibandingkan dengan era Jokowi, di mana penempatan keluarga atau loyalis di posisi kunci (seperti Gibran sebagai Wapres) dilihat sebagai upaya memperkuat postur kekuasaan. Di kasus Thomas, ia bahkan mundur dari Gerindra untuk menghindari tudingan konflik kepentingan, tapi ini tak serta-merta menghilangkan narasi nepotisme.
Dari perspektif Machiavelli, ini bisa dilihat sebagai manuver Prabowo untuk menanamkan orang kepercayaan di pos-pos strategis, salah satunya di lembaga keuangan independen seperti BI, yang krusial untuk stabilitas ekonomi dan kebijakan fiskal. Motifnya mungkin bukan sekadar “sendiko dawuh” (kepatuhan buta), tapi lebih ke arah membangun jaringan loyalis yang bisa menangkal pengaruh eksternal, termasuk dari Jokowi. Namun, kompetensi Thomas tak bisa diabaikan; ayahnya pernah jadi Gubernur BI, dan Thomas punya pengalaman di Kementerian Keuangan. Uji kelayakan di DPR sedang berlangsung, dan ini bisa jadi tes pertama bagi Prabowo dalam menavigasi kritik oposisi.
Bersamaan dengan kabar di atas, ada kabar OTT pada Bupati dan Loyalis Jokowi. Hingga Januari 2026, setidaknya ada tujuh kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah ditangkap KPK, termasuk Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun, Maidi yang ditangkap secara beruntun pada 19 Januari 2026.
Kedua figur ini dikenal sebagai endorse-an Jokowi. Sudewo bahkan berkampanye dengan dukungan langsung dari Jokowi di Solo, dan Maidi punya koneksi serupa. Ini menyoroti pola transaksi politik, bahwa dukungan Jokowi itu tidak gratis, tapi sering dibayar dengan loyalitas atau akses ke sumber daya daerah(Jawa = asok glondong) yang berujung korupsi.
Dalam konteks Prabowo, OTT ini bisa dimanfaatkan untuk “melucuti” jaringan Jokowi di tingkat lokal. Prabowo, sebagai presiden baru, mungkin melihat ini sebagai peluang membersihkan pengaruh Solo sambil menempatkan loyalisnya sendiri. Namun, ini juga menunjukkan bahwa nepotisme atau patronase tidak selalu tentang kompetensi, tapi komitmen—”asal bapak senang.” KPK tampak aktif di awal 2026, tapi apakah ini bagian dari agenda Prabowo atau independen, masih spekulatif.
Fenomena ke-tiga selanjutnya adalah Keputusan MK soal Polri dan Penghinaan Presiden. Ada resistensi terhadap rencana Perpres Prabowo tentang Polri. MK melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (dibacakan akhir 2025) secara tegas melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa mundur atau pensiun, dengan membatalkan frasa yang membuka celah penugasan dari Kapolri.
Ini bertujuan menjaga netralitas Polri dan mencegah konflik kepentingan. Kapolri sempat menentang, tapi MK bergeming, dan pemerintah (via Menko Yusril) menyatakan akan menyusun PP transisi—meski Yusril juga bilang penempatan polisi tetap sah sementara. Ini bisa jadi manuver Prabowo untuk menghindari ketergantungan pada jaringan Jokowi di Polri, tapi juga menunjukkan ketegangan dengan institusi hukum.
Untuk KUHAP penghinaan presiden/wapres, MK melalui putusan terkait (seperti Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan yang lebih baru) menegaskan bahwa kritik wartawan atas kebijakan presiden dilindungi sebagai bagian demokrasi, asal tak menyerang kehormatan pribadi. Pasal 218-241 KUHP baru memang kontroversial sebagai “pasal karet,” tapi MK memastikan beda antara kritik konstruktif dan penghinaan, sehingga wartawan punya ruang lebih aman untuk mengawasi kekuasaan.
Beberapa plot twist di atas cukup mencerminkan perseteruan Kubu Solo vs. Prabowo. Ada harapan menuju keseimbangan.
Dinamika ini mengingatkan pada Machiavelli: Prabowo belajar dari kekalahan masa lalu (2014, 2019) dan naik dengan bantuan Jokowi via “cawe-cawe” politik, tapi kini Prabowo tampaknya melakukan manuver diam-diam untuk lepas dari hegemoni itu. Teriakan “Hidup Jokowi” atau komen-komen yang terkesan basa-basi busuk, bahkan memuji Jokowi di berbagai acara, bisa jadi sekadar lip service untuk menjaga loyalis, sementara di balik layar, ada upaya konsolidasi seperti pencalonan Thomas atau pembersihan via OTT. Nampaknya ada secercah harapan seperti yang publik harapkan: yakni keseimbangan kekuasaan. Mengapa? Karena ini yang bisa mencegah dominasi satu kubu, asalkan MK dan KPK tetap independen. Namun risiko besarnya adalah jika patronase ini justru memperkuat oligarki, di mana komitmen lebih besar dari kompetensi misalnya, dan rakyat yang kemudian jadi korban. Jadi tetap harus eling lan waspada.
Secara keseluruhan, Prabowo tampaknya sedang membangun “kerajaan” sendiri, tapi di bawah pengawasan institusi seperti MK yang semakin progresif. Apakah ini bisa menjadi fase transisi menuju keseimbangan, atau justru diam-diam menjadi eskalasi konflik? Kita lihat saja nanti.
Malika Dwi Ana
22 Januari 2026
