Jakarta – FusilatNews – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah dari PDI-P untuk menunda partisipasi dalam retreat di Kampus Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi tersebut disampaikan melalui surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025) malam. Keputusan ini diambil sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari yang sama.
Juru Bicara PDI-P Guntur Romli membenarkan adanya surat instruksi tersebut dan menegaskan bahwa keputusan ini merupakan perintah langsung dari Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader partai.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan dan tidak mengikuti retreat di Magelang yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025,” tulis Megawati dalam surat tersebut.
Lebih lanjut, Megawati meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju lokasi retreat untuk segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, agar berhenti dan tetap siaga menunggu arahan dari Ketua Umum,” tegasnya. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.”
Dalam surat itu, Megawati juga menekankan bahwa dirinya kini mengambil alih seluruh komando partai untuk memastikan konsolidasi internal tetap solid di tengah dinamika politik yang berkembang.
Hasto Kristiyanto Resmi Ditahan KPK
Keputusan Megawati ini muncul setelah KPK resmi menahan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2/2025). Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku serta perintangan penyidikan.
Setelah menjalani pemeriksaan, Hasto tampak mengenakan rompi tahanan oranye dengan tangan diborgol saat keluar dari gedung KPK. Penahanan ini menambah panas situasi politik di internal PDI-P, terutama karena kasus Harun Masiku telah lama menjadi sorotan publik.
KPK menyebut bahwa Hasto diduga memiliki peran aktif dalam mengatur strategi untuk melindungi Harun Masiku dari kejaran aparat penegak hukum.
Dengan adanya perkembangan ini, PDI-P diperkirakan akan melakukan langkah-langkah strategis untuk menghadapi dampak politik dari kasus ini, terutama menjelang Pilkada serentak 2025.
