Oleh : Prihandoyo Kuswanto- Ketua Pusat Study Kajian Rumah Pancasila.
KETIKA UUD1945 diamandemen, lalu dipertuhankannya liberalism dan kapitalisme, maka, Pancasila menjadi bualan para elit dan pemimpin negeri ini.
Pancasila cukup dikeramatkan, dan tidak lagi menjadi ideologi bernegara. Mengapa? Sebab konsep Pancasila sebagai sistem kolektivisme dalam berbangsa dan bernegara sudah ambyar, mereka ganti dengan individualismw, liberalism dan kapitalisme.
Kapitalisme merasuki semua otak para elit politik ini, sebab tanpa uang, tidak mungkin bisa masuk pada kelompok para komprador. Semua diukur dengan uang, apalagi detak politik yang ada, baru bisa tuntas dengan jargon hanya ‘wani piro’. Semua dibandrol, uang.
“Rupanya New World Order tidak berhenti mengacak-ngacak UUD1945 dengan amandemen saja. Sekarang masuk lebih dalam lagi. Mereka menghabisi Pancasila melalui partai, mengubah Pancasila menjadi Trisila, Ekasila, Gotong Royong.”
Padahal bangsa ini adalah bangsa yang pernah besar, sebesar Majapahit dan Sriwijaya yang penuh dengan karakter sebagai bangsa raksasa.
Misal, pada 30 September 59 tahun silam di Gedung PBB, New York, Amerika Serikat terjadi peristiwa penting yang bukan saja bergetar bagi bangsa Indonesia, tetapi juga bangsa dunia.
Pada hari itu, presiden pertama Republik Indonesia, Ir Sukarno atau yang biasa akrab kita sapa Bung Karno, berkesempatan menyampaikan gagasan di depan para pemimpin-pemimpin negara di PBB.
Pidato yang berjudul To Buid The World A New (Membangun Dunia Kembali) dengan durasi sekitar 90 menit itu, telah menggemparkan dunia. Saat itu Pancasila telah menjadi musuh utama New World Order. Dengan lantang Bung Karno mengatakan
“To Build The World A New”. Pancasila sebagai dasar paradikmatika.
Pidato ini menantang New World Order. Itu sebabnya Bung Karno ditarget jatuh (dari kekuasaan) setelah Kennedy terbunuh. Bung Karno pun beberapa kali menghadapi percobaan pembunuhan, tetapi, Alhamdulillah, tidak berhasil.
Nah, rupanya melalui PKI dengan peristiwa G30S/PKI, berhasil menumbangkan kekuasaan Soekarno .
Setelah era Orla, mereka ini memanfaatkan pemerintahan Pak Harto. Tetapi rupanya Pak Harto juga pinter. Dia nurut saat awal kekuasaannya, tetapi mulai sedikit mbalelo setelah Indonesia mulai kuat.
Skenario Global
Puncaknya pada 1996, saat Pak Harto menolak skenario global yang menjadi skenario World Bank, IMF dan AS. Maka tidak ada jalan lain, Pak Harto pun harus jatuh dari kursi presiden.
New World Order rupanya tidak berhenti di situ. Mereka menggunakan perang pemikiran terhadap Pancasila. Yang mereka lakukan adalah mengacak-acak UUD1945 melalui amandemen. Empat kali sudah amandemen dilakukan mengubah sistem kolektivisme menjadi Individualisme, liberalism dan kapitalisme.
Megawati sebagai presiden saat amandemen tidak sadar apa yang dilakukan nya terhadap UYD 1945.
Lalu, mengubah sistem MPR menjadi Presidensial. Pancasila tidak lagi menjadi ideologi Negara, sebab tidak mungkin Pancasila bersanding lurus dengan sistem Presidensial yang basisnya individualism, yang mana kekuasaan menjadi rebutan melalui suara terbanyak. Yang ada, adalah kalah atau menang dalam pertarungan .
Sadarkah Kita?
Amandemen UUD1945 telah mengubah pikiran para pendiri negeri ini, awalnya negara berdasarkan atas kekeluargaan, kebersamaan, kolektivisme. Lalu berubah menjadi individualisme, liberalisme, kapitalisme .
Pembukaan UUD 1945 itu adalah pokok pangkal dari perumusan pasal-pasal berturut-turut dalam 16 (enam belas) bab dan 37 pasal. Ini masih ada tambahan aturan peralihan yang terdiri dari 4 (empat) pasal dan aturan tambahan.
Karena telah tercapai mufakat bahwa UUD 1945 berdasarkan atas sistem kekeluargaan, maka segala pasal-pasal itu harus selaras dengan sistem. Negara Indonesia bersifat kekeluargaan, tidak saja hidup kekeluargaan ke dalam, akan tetapi juga ke luar. Sehingga politik luar negeri Indonesia harus untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan segala bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi segala bangsa.
Rupanya New World Order tidak berhenti mengacak-ngacak UUD1945 dengan amandemen saja. Sekarang masuk lebih dalam lagi. Mereka menghabisi Pancasila melalui PDIP dengan mengganti Pancasila menjadi Trisila, Ekasila, Gotong royong. Jika UU HIP sudah sah, maka, habis sudah Pancasila. Inilah kemenangan New World Order.
Pilpres kali ini juga tidak terlepas dari New World Order kita bisa membaca skema yang dijalankan agen-agen asing melalui Para Guru Besar dan akademisi kampus serta kaum neo liberal yang bau membahu membuat skenario untuk mengobrak abrik negara sangat sistemik dan masif melalui pemilu dengan isu pemilu curang TSM .Demokrasi telah mati dan isu tentang pelanggaran Etik semua itu dibungkus dengan korupsi bansos 497 triliun untuk memenangkan 02 Prabowo Gibran .
Dari perbincangan saya dengan aktivis di Jogya tadi siang skenario mereka MK harus membatalkan 02 jika tidak maka akan terjadi ontra ontra ancam mereka.kita tunggu tanggal 22April kata mereka .
Kalau kita membuka skema yang sedang digelar dugaan AS ikut cawe cawe dalam pilpres 2024 mengemuka seiring munculnya artikel berjudul “Leaked: CIA Front Preparing Color Revolution in Indonesia” yang dimuat mintpressnews.com pada 6 September 2023.
Color revolution atau revolusi warna diduga merupakan operasi rahasia CIA melalui National Endowment for Democracy (NED) untuk mencampuri pemilu RI di tahun 2024.
Artikel di mintpressnews tersebut juga mengungkap adanya aliran dana ke berbagai LSM, kelompok sipil, partai politik di Indonesia, hingga kandidat pada pemilu 2024.
Dari indikasi cawe cawe nya AS ternyata Amandemen UUD 1945 tidak berhenti disitu tetapi selanjut nya lebih dahsyat lagi Indonesia akan dibuat Revolusi Warna .Dengan model demokrasi liberal seperti sekarang ini perpecahan seluruh anak bangsa merupakan skenario untuk selanjut nya Color revolution akan dijalankan agar Indonesia menjadi negara kecil kecil seperti Balkan agar bisa mengeruk kekayaan ibu pertiwi .apalagi dengan program Prabowo Hilirisasi tentu akan merugikan pabrik pabrik di AS,Eropah dan Jepang sebab tidak bisa lagi mengeruk bahan baku dari Indonesia .
New World Order adalah program Imperalisme yang dipaksakan di Indonesia dengan nengganti UUD 1945 dengan UUD 2002 .th 1199-2002.di jaman presiden nya Megawati Soekarno Putri dan motor penggerak Amandemen adalah PDIP melalui Inisiator nya ketua Fraksi Yakob Tobing .
Dosa terbesar Megawati dan PDIP bukan saja dosa terhadap Soekarno tetapi juga pada bangsa ini.
Tanpa disadari oleh Megawati yang menurut kajian dan penelitian ilmiah yang dilakukan Prof Kaelan dari UGM bukan amandemen tetapi mengganti UUD 1945 dengan UUD 2002.
Akibat nya negara Proklamasi 17Agustus 1945 telah bubar dan dengan begitu tercabut lah gelar Proklamator Soekarno Hatta.
Dalam proses amandemen UUD 2002, jumlah pasal yang diamandemen, mencapai 97% lebih. Maka, dalam sejarah konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia, hal itu bukanlah amandemen, melainkan penggantian konstitusi.
Dalam proses amandemen UUD 1945 dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia proses amandemen UUD 1945 perubahan jumlah pasal yang diamandemen hampir mencapai 97% lebih. Mengingatkan dari hal itu, tegasnya, UUD 2002 hasil amandemen tidak koheren atau tidak pada dasar filsafat negara Pancasila. “Hal ini dilakukan melalui suatu penelitian hukum normatif pada isi pasal-pasal UUD 2002 hasil Amandemen itu tidak sesuai dengan dasar filsafat negara Pancasila,” ujarnya lebih jauh.
Kaelan mengingatkan, bahwa isi pasal-pasal UUD 2002 hasil amandemen justru merupakan derivasi dari sistem liberalisme, hal ini juga dapat dibuktikan pada sejarah proses perumusannya
“Memang tatkala UUD 2002 dirumuskan terdapat suatu kesepakatan Pembukaan bahwa UUD 1945 tidak akan dirubah. Namun, berdasarkan analisis hasil hukum, isi pasal-pasal UUD 2002 hasil amandemen tidak konsisten dan tidak koheren dengan Pancasila dasar Filsafat Negara,” seraya menambahkan, berdasarkan fakta dalam sejarah amandemen UUD 1945, terdapat pengaruh asing.
“Beberapa LSM asing maupun domestik ikut aktif dalam proses amandemen UUD 1945 tersebut. LSM-LSM itu bahkan hadir dalam rapat-rapat PAH I BP MPR, mengikuti setiap materi perubahan yang dibahas sehingga dapat mengetahui data atau informasi semacam apa yang dibutuhkan para anggota PAH I,” ungkap Prof. Dr Kaelan, MS.
Jadi sangat masuk akal jika hari ini keinginan bangsa ini untuk kembali pada UUD 1945 menguat meresakan AS melalui
LSM National Endowment for Democracy (NED), sebuah front CIA yang terkenal, sedang meletakkan dasar bagi revolusi warna di Indonesia.
NED adalah LSM yang memberikan dukungan terhadap demokrasi di luar negeri. Aktifitas NED bergantung pada dukungan keuangan berkelanjutan dari Gedung Putih dan Kongres AS, menerima perintah dari pemerintah AS dalam operasinya.
Taruhan spread (menyebar) luas ini dapat memastikan aset-aset AS, dengan satu atau lain cara, harus menang pada Pilpres 2024 bulan Februari mendatang. Pasukan NED yang berada di lapangan telah siap untuk menantang, atau bahkan membalikkan hasil, jika pihak yang salah dimenangkan
Dengan kata lain dari Endowment (Polis endowment) secara diam-diam telah didistribusikan kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan aktivitas di Indonesia termasuk persiapan songong dan antisipasi apapun yang akan terjadi pada Pilpres 2024.
Demokrasi dan Pilpres 2024 diprediksi sebagai pemilu yang penuh rekayasa politik paling kotor dan brutal, akan ada intervensi kekuatan politik Revolusi Warna NED dari AS di Indonesia, semua akan terpantau dengan segala resikonya.
Bagaimana hasil dari MK kita tunggu tgl 22 April apakah setelah itu konstelasi politik akan selesai atau akan terus bergerak untuk menciptakan kekacauan terhadap bangsa dan negara ini
Masalahnya: Apakah elite di DPR tidak merasa berkhianat pada pendiri negeri ini dan bangsa Indonesia? Tentu saja sejarah akan mencatat rekam jejak mereka.
Tidak ada jalan terbaik untuk bangsa ini melawan para cecunguk asing yang terus digerakan untuk melakukan agitasi terhadap pilpres kecuali dengan kesadaran yang tinggi bagi pemenang pilpres melakukan rekonsiliasi kembali pada UUD 1945 dan Pancasila untuk merapatkan barisan mempererat persatuan bangsa Indonesia.
Waallahu’alam bishshawab.(*)
