Di Korea, penurunan jumlah murid telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Korea Selatan, lebih dari 3.800 sekolah dasar telah ditutup sejak tahun 2015 karena rendahnya jumlah murid. Hal ini disebabkan oleh menurunnya tingkat kelahiran dan urbanisasi, di mana banyak keluarga memilih untuk tinggal di kota besar, meninggalkan daerah pedesaan yang sering kali memiliki jumlah murid yang lebih sedikit.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Korea telah mengimplementasikan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah penggabungan sekolah untuk memanfaatkan infrastruktur yang ada dan mengoptimalkan sumber daya. Selain itu, mereka juga telah memperkenalkan program-program untuk menarik siswa ke sekolah-sekolah di daerah pedesaan, seperti memberikan insentif finansial kepada keluarga yang mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah tersebut.
Di Jepang, masalah penurunan jumlah murid juga sangat dirasakan. Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang, jumlah sekolah dasar dan menengah telah menyusut seiring dengan penurunan jumlah murid. Penyebab utamanya adalah menurunnya tingkat kelahiran dan pindahnya populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Jepang telah mengambil berbagai langkah. Salah satunya adalah mengubah sekolah-sekolah yang ditutup menjadi pusat komunitas atau fasilitas umum lainnya untuk tetap dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Selain itu, mereka juga telah meluncurkan program untuk menarik guru dan siswa ke daerah pedesaan dengan memberikan insentif finansial dan fasilitas tambahan.
Meskipun kedua negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penurunan jumlah murid dan penutupan sekolah, tantangan tersebut tetap ada. Perubahan demografis yang mendasari masalah ini memerlukan solusi jangka panjang yang holistik dan terkoordinasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penting untuk terus memantau tren demografis dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan perkembangan terbaru untuk menjaga keberlangsungan sistem pendidikan di masa depan.
