Wacana pemekaran provinsi baru di Papua, tidak akan mulus bisa dilaksanakan. Ada dua paradigma yang berbeda antara Pemerintah Pusat dan Para Pemuka Papua. Bagi Pemerintah Pusat, cara untuk lebih mempercepat proses pembangunan yaitu dengan pemekaran wilayah administratif, sehingga pelayanan masyarakat lebih dapat tergarap. Sementara dari pihak Pemuka masyarakat Papua berpendapat, bahwa rakyat Papua, belum cukup mampu untuk menjadi pengelola pemerintahan daerah, karena kurangnya yang teredukasi. Karena itu, menimbulkan kehawatiran, bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan-jabatan itu, dipenuhi oleg aparat yang direkruit dari luar Papua.
Itu masalah!.
Tapi baiklah, saya kutipkan beberapa pengalaman lama, menyerap aspirasi dari tokoh-tokoh papua sendiri, serta pengalaman hidup Bersama mereka, sebagai berikut;
Di belahan Bandung Utara, disuatu siang, saya berjanji bertemu dengan seorang teman baru dari Papua, Pak Sonny namanya. Dari Sorong. Awalnya inisiatif saya untuk menemuinya, tetapi rupanya gayung bersambut, beliau pun ingin bertemu dengan saya. Yang mendorong kami sama sama ingin bertemu adalah, issue papua merdeka. Maka terjadilah pertemuan dari hati ke hati, sangat terbuka dan blak-blakan mengenai berbagai persoalan di Papua dan perilaku pemeritah pusat terhadap Papua.
Sangat mencengankang, ketika beberapa hari sebelumnya, teman Sonny-dari Papua juga, yang baru saja di wisuda S2 di Jakarta, berkata begini :”kalau saja saya terus melanjutkan studi S3 nya, saya rasa sebelum saya di wisuda, Papua sudah merdeka!!!”. Aduuh. Nah alasan ini pula sebenarnya, yang membuat rasa penasaran, sehingga saya ingin menggali informasi lebih lanjut dari Sonny.
Saya mulai bertanya mengenai Free Port. Bagaiamana Pak Sonny bisa menjelaskan? begitu kata saya. Lalu Pak Sonny menguraikan seperti ini; “ Proyek Free Port itu, sudah tinggal beberapa kilometer lagi sampai ke gunung (Puncak Sukarno), yang diselimuti salju abadi. Sekarang saljunya sudah tidak ada Pak, terganggu oleh proyek Free Port. Bukan itu saja, suku-suku yang hidup banyak di sekitar Free Port, sudah tdk bisa hidup lagi disana, karena hutan sudah habis oleh proyek. Sungai-sungai kotor dan beracun pak, buangan limbah proyek. Dan Pemerintah pusat tidak pernah berbicara kepada Pemda setempat dan suku-suku yang hidup disana”, demikian lirihnya.
“Memang ada pembagian beras dari Free Port, kepada mereka. Tetapi beras bukan makanan kami. Kami tidak bisa tanam umbi lagi, tidak bisa tangkap babi lagi, ikan-ikan disungai sudah tidak ada lagi”, lanjutnya
Bagaimana rencana membangun tranportasi Kereta Api di Papua? “wah..itu hutan-hutan bisa habis Pak. Rusak lingkungan kami Pak”, tambahanya. Saya bertanya lagi, mengenai gerakan Papua Merdeka. “ Ada banyak kemajuan, ada beberapa Negara sudah mengakui keberadaan kami, dan perjuangan Papua Merdeka di Luar Negeri, sangat effektif. Di perjuangkan di berbagai Negara maju dan termasuk di PBB”, begitu lanjutnya.
“sebenarnya, kata Pak Sonny, ada juga ke hawatiran kami, kalau Papua Merdeka, yaitu perpecahan diantara kita, karena kita tidak mudah bisa berkomunikasi dengan mereka. Bahasa kami berbeda-beda, itu saja”.
Pembicaraan kami, berlanjut ke masalah-masalah budaya masyarakat Papua, yang di akhir percakapan, Pak Sonny memberikan pinjam buku tulisan Kuntjaraningrat, menganai etnis-etnis Papua, yang akan saya tulis kelak.
Persoalan Papua
Beberapa negara besar, seperti Amerika dan Australia, sudah memberi isyarat, bahwa masalah konflik di Papua saat ini adalah serious!. Amerika melihat dari sisi pelanggaran HAM sedangkan Australia meminta supaya pemerintah pusat lebih intensif dan aktif melakukan dialog lagi. Cara pandang ini memberi kesan kepada dunia, bahwa koflik Papua tanpa ada intervensi asing!.
Pernah berkunjung ke pedalaman Papua, menemui suku Korowai. Perjalanan yang sangat ekslusif dan eksotik itu, karena sangat mahalnya biaya kesana dan jarangnya orang berkunjung tempat tersebut. Untuk sampai ke daerah terdekat dengan suku Korowai, harus charter pesawat hingga 120 juta rupiah pp. 120 juta rupiah tidak cukup untuk bisa bertemu dengan mereka. Perjalanan harus dilanjutkan dengan perahu kanu, selama kurang lebih 1.5 jam lagi, menyusuri dua sungai besar. Nah..usai berkanu, barulah berjalan kaki masuk ke hutan perawan, selama 4 jam. Menerobos hutan lebat, dengan serangan berbagai macam serangga dan lintah, baru akhirnya bisa sampai dengan Suku Korowai.
Suku Korowai hidup di atas pohon-pohon besar, makan sagu, babi dan ikan serta tumbuh2an lainnya, yang ada terpelihara diwilayah sekitar lokasi mereka tinggal. Suku Korowai tdk memelukan Rumah Sakit, karena bila sakit bisa mencari obat sendiri dialam sekitarnya. Tidak perlu pasar untuk membeli apapun, karena alam menyediakan dengan lengkap, banyak dan mudah untuk keperluan mereka. Tidak perlu rumah berdinding beton daan beratap seng, karena air hujan yang membasahi badan menyegarkan tubuhnya.
Rumah-rumah yang dibangun oleh Depsos, tidak diperlukan oleh mereka, karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan malah tidak membuat mereka comfort, karena atap seng membuatnya gerah dan tidak nyaman.
Sepanjang rencana-rencana pembangunan di Papua datang dari pemikiran dan idea orang Jakarta, maka sepanjang itu pula tidak akan pernah menyentuh kepada kebutuhan mereka. Jadi harusnya bagaimana? Biarkan mereka menentukan cara hidupnya sendiri. Mereka sebenarnya sudah hidup modern di alam primitive, karena sadar akan pentingnya memelihara lingkungan, untuk kelangsungan hidupnya sendiri.
Ketika saya tanya mau oleh-oleh apa yang harus saya bawa dan mereka sukai?. Jawabnya sederhana “bawakan kami cermin”.
Sikap Pemuka Papua Terhadap Kebijakan Jakarta
Gubernur Lukas Enembe dari provinsi Papua mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada cukup sumber daya untuk menjalankan provinsi baru dan bahwa orang Papua tidak dikonsultasikan secara memadai tentang rencana tersebut.
“Hanya sedikit orang kami di sini untuk membuat provinsi baru,” katanya, seraya menambahkan bahwa blok administratif baru dapat menyebabkan masuknya orang dari luar Papua.
Rencana Indonesia untuk membentuk provinsi baru di wilayah timur Papua yang miskin belum dibicarakan secara memadai dengan penduduk setempat dan tidak layak, kata gubernurnya.
Sementara anggota DPR RI teah menyampaikan pada bulan April bahwa parlemen akan mempertimbangkan untuk menambahkan tiga provinsi baru di wilayah tersebut, sehingga totalnya menjadi lima. Pengumuman itu memicu protes dari orang Papua dibeberapa kota atas apa yang mereka lihat sebagai perambahan pemerintah pusat ke wilayah yang kaya sumber daya itu.
Papua dan Papua Barat sebagian barat dari New Guinea, dengan luas daratan sebanding dengan Swedia dan populasi 5,4 juta.
Wilayah tersebut telah mengalami perjuangan kemerdekaan selama beberapa dekade sejak referendum 1969 melihatnya dimasukkan ke dalam Indonesia. Para kritikus mengatakan pemerintah pusat telah gagal mengembangkan wilayah tersebut, yang dibagi menjadi dua provinsi pada tahun 2003 dan memberikan dana kesejahteraan khusus.
Provinsi Papua dan Papua Barat secara konsisten menempati peringkat terendah di negara ini dalam beberapa indikator ekonomi seperti indeks pembangunan manusia.
Made Supriatma, seorang peneliti keamanan di ISEAS – Yusof Ishak Institute di Singapura, menyuarakan keprihatinan Enembe, mengatakan bahwa pendidikan yang buruk berarti tidak cukup personel yang memenuhi syarat untuk menjalankan provinsi baru.
Perwakilan penduduk asli Papua menentang rencana pembentukan provinsi baru, dengan mengatakan itu “tidak akan membantu orang Papua.”
“Ini adalah bentuk kekerasan negara yang berusaha menghapus kehidupan orang Papua,” kata pemimpin perwakilan Timotius Murib kepada Reuters bulan lalu.
Seorang juru bicara kementerian dalam negeri, tidak menanggapi permintaan komentar. Menterikopulhukam, Mahfud MD, hanya mengatakan 82% orang Papua menginginkan pemisahan administratif, tetapi angka ini telah dipertanyakan oleh perwakilan adat.
Update Artikel Lainnya Ikuti Kami Di Google News
