OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA
Dilihat dari Piagam Penghargaan Internasional yang kita terima, terkait dengan swasembada pangan, sudah dua kali bangsa ini menerimanya. Pertama tahun 1984. Saat itu, kita memperoleh penghargaan khusus dari Badan Pangan Dunia (FAO) atas kisah suksesnya meraih swasembada beras. Secara spesial FAO menggelar Sidang Tahunannya dengan mendengarkan langkah-langkah Pemerintah Indonesia menggapai swasembada beras.
Kedua tahun 2022. Ketika itu, Lembaga Riset Dunia (IRRI) yang mengkhususkan diri melakukan penelitian terhadap komoditas padi bersama Badan Pangan Dunia memberikan Piagam Penghargaan Internasional kepada Pemerintah, karena berhasil meningkatkan produksi beras sekaligus menutup kran impor beras selama tiga tahun berturut-turut (2019-2021).
Kedua penghargaan berkelas dunia ini wajar kita terima, karena swasembada beras merupakan prestasi yang cukup membanggakan. Bayangkan, sebelum tahun 1984, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara importir beras yang cukup besar di dunia. Tapi, dengan kerja keras dan perjuangan yang tak kenal lelah, akhirnya mampu meraih swasembada beras.
Yang kita sayangkan, keberhasilan swasembada beras ini, ternyata tidak mampu dijaga dan dilestarikan. Dalam swasembada beras 1984 misalnya, beberapa tahun kemudian, seusai memproklamirkan swasembada beras, ternyata kita kembali harus membuka kran impor beras lagi, karena terjadinya iklim yang tidak berpihak kepada usahatani padi, sehingga produksi beras menurun cukup signifikan.
Begitu pula dengan yang terjadi pada swasembada beras 2022. Baru beberapa bulan, kita memperoleh piagam penghargaan, ternyata sudah harus impor beras besar-besaran, karena saat itu cadangan beras Pemerintah berada pada angka yang sangat mengkhawatirkan. Setelah Pemerintah tidak mampu memperoleh beras dari produksi dalam begeri, maka impor beras pun menjadi pilihan yang harus ditempuh.
Atas gambaran demikian, maka dapat disimpulkan, swasembada beras yang kita raih, sebetulnya lebih pantas disebut sebagai swasembada beras on tren. Bukan swasembada beras permanen. Disebut on tren, karena kita akan meraih swasembada beras, jika produksi beras hasil petani dalam negeri, betul-betul melimpah ruah, yang dicirikan dengan meningkatnya surplus beras.
Pe-er ke depan adalah sampai sejauh mana kita mampu berjuang untuk membebaskan diri dari kondisi swasembada beras on tren untuk sesegera mungkin digantikan dengan swasembada beras permanen. Untuk mewujudkannya, paling tidak dapat ditempuh melalui dua sisi pendekatan yang digarap secara bersamaan. Pertama dari sisi produksi dan kedua dari sisi konsumsi.
Sisi produksi, tidak boleh tidak, kita harus meningkatkan produksi dan produktivitas setinggi-tingginya menuju swasembada. Upaya menggenjot produksi harus dirumuskan menjadi Gerakan Nasional dan Gerakan Daerah. Produksi beras perlu menjadi tanggung-jawab bersama. Bukan hanya tanggung-jawab Pemerintah, namun menjadi tanggungjawab seluruh komponen bangsa.
Sedangkan dari sisi konsumsi, program diversifikasi pangan, agar ketergantungan terhadap beras dapat ditekan, penting ditempuh dengan serius. Pemerintah sangat dituntut untuk dapat merumuskan desain perencanaan yang utuh, holistik dan komprehensif dalam bentuk Grand Desain Penganekaragaman Pangan 25 Tahun ke Depan, lengkap dengan Roadmap pencapaiannya.
Kedua langkah ini, jelas membutuhkan adanya lembaga yang membawa pedang samurainya. Sesuai dengan tugas fungsi, maka Kementerian Pertanian beserta jajarannya, baik di Pusat atau Daerah, perlu diberi kehormatan dan tanggung-jawab sebagai pembawa pedang samurai peningkatan produksi. Sedang Badan Pangan Nasional kita beri kehormatan dan tanggungjawab untuk menangani sisi konsumsi, terutama dalam meragamkan pola makan masyarakat.
Swasembada beras yang ingin kita raih adalah swasembada beras permanen. Ini berarti, produksi beras di dalam negeri harus terjaga dan terpelihara dengan baik. Konsekwensi logisnya, ketersediaan beras dalam negeri harus terukur. Kita perlu menghitung secara jujur, berapa sebetulnya kebutuhan beras untuk konsumsi masyarakat.
Lalu, kita pun penting untuk menghitung ulang berapa pantasnya bangsa ini memiliki cadangan beras. Apakah cukup di angka 1,2 -1,5 juta ton, atau 3 juta ton seperti yang saat itu diusulkan Presiden Jokowi ? Kebutuhan untuk cadangan beras Pemerintah perlu digarap secara terbuka, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggung-jawabkan secara transparan.
Tak kurang penting untuk disiapkan dengan baik adalah program-program yang sifatnya politis seperti Program Bantuan Sosial Beras kepada para penerima manfaat. Bansos Beras ini jumlahnya cukup besar. Kalau saja program ini akan digelar selama 12 bulan dengan skema yang berlaku sekarang, maka paling sedikit, kita akan membutuhkan beras sekitar 2,64 juta ton.
Setelah kita hitung dengan cermat kebutuhan yang perlu dipenuhi, maka segeralah kita tengok kemampuan produksi beras dari hasil petani dalam negeri. Lalu muncul pertanyaan, apakah kemampuan optimal produksi beras dalam negeri akan mencukupi kebutuhan sebagaimana yang digambarkan diatas ? Kalau mampu, berapa produksi beras yang harus dihasilkan ?
Pertanyaan ini sepertinya tidak mudah untuk dijawab. Untuk memenuhi kebutuhan beras yang kian meningkat, sangat dibutuhkan hadirnya teknologi budidaya dan inovasi baru, yang betul-betul dapat menggenjot produksi. Hanya kalau saja kita gagal memenuhinya, maka sangatlah sulit untuk mewujudkan swasembada beras lagi. Jangankan yang permanen, swasembada beras on tren pun akan sangat susah untuk diraih. (PENULIS, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT).
