Partai politik lahir dari gagasan. Dari perdebatan, perbedaan, dan kehendak untuk memperjuangkan kepentingan publik. Tapi di Indonesia, sebagian partai justru berakhir sebagai silsilah. Bukan ruang kaderisasi, melainkan album keluarga.
Ambil contoh partai paling tua di republik ini. Ketua umumnya nyaris tak tergantikan. Regenerasi berjalan, tapi hanya berputar di lingkar darah. Jabatan puncak seolah hak milik, diwariskan dengan legitimasi sejarah dan mitologi perjuangan. Kritik dianggap pembangkangan. Pergantian dianggap pengkhianatan.
Di sisi lain, lahir partai baru yang lebih terang-terangan. Dua hari menjadi anggota, langsung menjadi ketua umum. Tak perlu jenjang, tak perlu proses. Cukup satu nama belakang, maka struktur pun tunduk. Demokrasi internal tak sempat lahir, sudah keburu mati.
Kita pun dihadapkan pada dua sosok ketua umum: yang tua dan yang muda. Yang satu Megawati Soekarnoputri, yang lain Kaesang Pangarep. Dua generasi berbeda, tapi satu pola yang sama: parpol keluarga.
Pertanyaannya sederhana sekaligus menohok: kepada siapa sebenarnya kita berharap? 
Yang tua menyimpan romantisme masa lalu, tapi enggan membuka masa depan. Yang muda menjanjikan kesegaran, tapi lahir dari privilese. Yang satu mengklaim pengalaman, yang lain menjual kebaruan. Namun keduanya berdiri di fondasi yang rapuh: partai bukan milik publik, melainkan milik keluarga.
Fenomena ini tak berdiri sendiri. Gerindra, Partai Demokrat dan NasDem pun bergerak di jalur serupa. Sulit membayangkan pergantian ketua umum selama syahwat berkuasa dan syahwat berbisnis masih mengalir deras. Partai menjadi kendaraan personal, bukan institusi demokrasi. Ketua umum menjelma pemilik saham mayoritas, sementara kader hanya penumpang.
Dalam kondisi seperti ini, partai tak lagi mendidik kader, tapi mendisiplinkan loyalitas. Bukan adu gagasan yang dihargai, melainkan kepatuhan. Bukan meritokrasi yang dirawat, melainkan silaturahmi kekuasaan.
Ironisnya, publik tetap diminta berharap. Berharap pada yang tua agar bijak melepas. Berharap pada yang muda agar dewasa sebelum waktunya. Padahal masalahnya bukan usia, melainkan struktur. Bukan figur, melainkan sistem yang sengaja dipelihara agar tak berubah.
Jika partai politik terus diwariskan seperti harta keluarga, maka demokrasi hanya menjadi formalitas lima tahunan. Kita mencoblos, tapi tak pernah benar-benar memilih. Karena pilihan sudah ditentukan di meja makan keluarga elite.
Memberangus parpol-parpol keluarga bukan berarti membenci keluarga. Ini soal menyelamatkan demokrasi dari reduksi paling berbahaya: ketika kekuasaan disempitkan menjadi urusan darah dan nama belakang.
Selama partai masih dikelola seperti perusahaan keluarga, jangan berharap lahir pemimpin negarawan. Yang tumbuh hanyalah pengelola warisan—bukan pelayan rakyat.
Dan republik ini, lagi-lagi, diminta bersabar. Padahal yang terus diwariskan bukan harapan, melainkan kekuasaan itu sendiri.
