Oleh : Damai Hari Lubis – Aktifis 212
Pagi ini, saat mata baru terbuka, saya menerima kiriman dari aktivis tulen asal Yogyakarta, Dr. KRMT Roy Suryo, mantan menteri di era SBY yang kini menjadi sahabat dekat Jokowi.
Sayangnya, kiriman itu sempat tak terbaca karena begitu bangun subuh, saya langsung sibuk merevisi coretan narasi yang saya tulis semalam di atas pembaringan, sepulang dari Lampung. Topik artikel dari Sang Ahli Telematika ini membahas hal ilmiah terkait jejak digital pesawat jet sewaan, yang katanya “gratisan”, namun perlu diklarifikasi keabsahan data empiris tentang gratifikasinya, berikut kualitas dan kausalitas hukumnya dengan jabatan publik yang diemban oleh Gibran dan bapaknya, serta relevansinya bagi Kaesang.
Artikel dari pakar ini dikutip secara totalitas, dari awal hingga akhir, termasuk judulnya:
*”Trading in Influence antara GY, KP, dan GRR, bahkan sampai ke JW”
(Dilengkapi Data-data Faktual “Bisnis” & Rute Penerbangan Jet Pribadi yang Viral)*
Oleh: Dr. KRMT Roy Suryo
Semalam, gadget saya tak berhenti berdering, menerima notifikasi pesan dari WhatsApp maupun sarana komunikasi lain, usai siaran langsung “Rakyat Bersuara” di iNewsTV, yang dipandu oleh anchor senior Aiman Witjaksono selesai tayang pukul 21.30. Acara yang dimulai pukul 19.00 tersebut mengundang beberapa pakar, termasuk Reffly Harun (Pakar Hukum Tata Negara), Prof. Ikrar Nusa Bakti (Pengamat Politik), Prof. Andi Asrul (Pakar Hukum), Wakil Ketua Jokowi Mania Sansalvator, dan Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.
Untuk masyarakat yang tak sempat menyaksikan tayangan langsungnya, sebagian rekaman dapat dilihat melalui YouTube di alamat youtu.be/O-WPo3dKNqE. Di sana dibahas bagaimana “bisnis” antara Gang Ye (GY), pemilik Shopee & Garena Ltd, dengan Kaesang Pangarep (KP), Gibran Rakabuming Raka (GRR), dan Presiden Joko Widodo (JW) terjalin, lengkap dengan rute penerbangan jet pribadi mereka yang viral.
Data-data yang diungkap mengarah pada dugaan kuat adanya praktik *trading in influence* (perdagangan pengaruh), yang meski belum diatur detail dalam UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap menjadi celah bagi GY, KP, dan GRR untuk lolos dari jerat hukum.
