Menakar Jokowi, Worst Ever, Sebagai Presiden

Dari wajan Islam; Amanah, tidak. Fathonah, apalagi. Shidiq, jauh sekali.Tablig, justru kemampuan sector ini menjelaskan gambar kelemahannya secara holisitik

Pertanyaan yang sangat dan paling mendasar adalah, mengapa orang seperti Jokowi, bisa terpilih menjadi Presiden? Bahkan berulang kedua kalinya. Bila percaya, bahwa Jokowi adalah sosok yang paling unggul di Negeri ini, sehingga bisa menjadi orang nomer satu, maka itu artinya suatu keniscayaan. Sebaliknya, bila kita bisa melihat ada Tokoh atau Bintang yang lebih cemerlang, maka terpilihnya figure Jokowi, apalagi hingga dua kali, adalah malatpetaka bagi Indonesia. 

Lalu, apa yang salah dengan Jokowi? Tidak ada. Bila kita ingin mencari tahu, kunci penyebabnya, maka arah   tulunjuk logika, akan menuju bertemu di poin system recruitment suksesi pemimpin yang buruk sekali.

Jusuf Kalla, pernah mengungkapkan; “hancur negeri ini, bila dipimpin oleh Jokowi”. Ali Muchtar Ngabalin, pernah juga menyatakan “Indonesia itu terlalu besar, perlu pemimpin seperti Prabowo”. Pada kesempatan lain ia mengajak “supaya tidak memilih pemimpin yang kekurangan gizi”. Begitu juga si Ruhut Sitompul, menuding tak layak kepada Jokowi jadi Presiden. Tiga orang tersebut, mewakili kelas sosial masing-masing, bahwa sosok Jokowi, memang tak pantas jadi pemimpin nomer satu di negeri ini.

Dua hal yang bisa kita tangkap dari sinyelemen diatas adalah, pertama persoalan recruitment system yang buruk tersebut. Dan kedua, soal watak sosiologis~antropoligis pemilih kita. Didominasi cara menentukan pilihan atas pertimbangan emosional dan kultural. Hilang dari pertimbangan rasionalitas. Disinilah tantangan menyiapkan system yang harus mampu, “kepada siapapun pilihan Rakyat, adalah ia sosok yang the best among the best. Rakyat memilih sosok siapapun, tak beresiko kemudian menjadi Pemimpin yang gagal dan atau malah membebani Rakyat.

Kini, bagaimana kita melihat nuansa “Kepemimpinan Jokowi”, dari parameter yang lazim, diterapkan untuk membaca keberhasilan kerja seorang Presiden.   Hal yang  tidak mudah untuk menilainya, karena sudut pandang orang berbeda-beda. Apalagi bila itu, tercemar oleh arus gelombang kepentingan politik.

Tetapi ada tiga poin, yang bisa kita jadikan sebagai alat ukur, supaya bisa menilai objectif, bagaimana bisa menilai seorang presiden itu sukses.   Ukuran itu adalah, ditandai dengan tiga hal. Pertama, Ia harus mampu meredam berbagai kegaduhan didalam masyarakat. Kedua, Ia harus mampu membuat keputusan yang tepat dan strategis, dan ketiga, selalu move on. Berorientasi kedepan untuk hal yang lebih baik dan unggul. Mendahului visi rata-rata orang.

Fakta yang tidak dapat kita pungkiri. Sejak Pemeritahan Jokowi-lah, hingar bingar dan kebisingan, bukan saja baku-tikai antar aktor politik, tetapi merambah ke masyarakat pula. Julukan “kadrun” yang dahulu disemburkan oleh PKI kepada penganut Islam, kini digaungkan kembali kepada mereka yang bersebrangan dengan regime Jokowi. Iklim seperti ini dibiarkan hidup. Hal ini telah merisaukan Mahfud MD, dkk, yang kemudian keluar solusinya, yaitu “diperlukan strong leader”. Ia adalah sosok yang mampu mempersatukan bangsa yang sudah terpecah belah ini. Tonjokan Jab Mahfud ini, mengena pada rahangnya persoalan kepemimpinan saat ini.  

Medsos kita ibarat adu arena Bagong vs Anjing. Batalion BazzerRp, memang disiapkan di medan tempur cyber. Mereka beliung kekisruhan, yang sengaja dinaikan kering tarung panas, dengan multi tujuan.

“Bjorka” adalah fenonema monumental kegaduhan, yang tak dapat diredam oleh Jokowi, karena Tim Khusus yang ia bentuk, menuai tawa dari Sang Bjorka. Kata lain Gaduh Bjorka adalah majas ketololan dari yang berkuasa. Kemampuan literasi yang minim,menyebaban permasalahan menjadi terbengkalai.

Ruh dari suatu kepemimpinan adalah “pengambilan keputusan”. Pada panggung ini, Jokowi sangat lemah. Diawal dan diakhir; gambarnya berubah. Pagi memutuskan A, sore dianulir dengan keputusan lain. Seperti kita mencatat, saat terjadi tragedy minyak goreng yang sempat raib itu. Berapa banyak keputusan yang telah diambil, di bolak balik. Harga minyak goreng tetap tidak turun sampai pada harga baku yang ditetapkan pemerintah. Petani Rakyat Sawit malah merugi sampai sekarang. Sementara subsidi migor Rp 76T, tak membawa hasil.

Keputusan menaikan BBM, apapun alasan yang menjadi pertimbangan Pemerintah, mendapat reaksi dari masyarakat, sehingga Demo berjilid-jilid dan massif diseluruh wilayah Indonesia. Keputusan membangun IKN, Kereta Cepat Jakarta~Bandung, dipastikan akan menjadi bukti salah decision. Bukan saja telah berpengaruh kepada alokasi beban anggaran pada setiap APBN, tetapi selanjutnya akan terpulang pada ujungnya, menjadi resiko yang harus ditanggung oleh rakyat. Berutang.

Keunggulan lain dari seorang pemimpin adalah otaknya yang “move on”. Nalar Jokowi tidak. Ia lupa bahwa mewacanakan; “menunda pemilu”, “memperpanjang masa jabatan” dan “menggemakan bersama Jokowi 24”, atas nama berdemokrasi adalah pikiran “move back”. Menapikan 270 juta rakyat Indonesia, yang selalu menanti perubahan yang signifikan yang lebih baik.

Pikiran  yang  “move on” itu, tidak berutang. Coba simak, data sepeti ini;  Utang 6 Presiden sebelumnya (Bung Karno sd SBY) yg dibuat selama 69 thn adalah Rp 2.600 T atau sktr Rp 37,8 trilyun per tahun.

Pemerintahan Jokowi selama 7,5 tahun membuat utang sekitar Rp 4.600 trilyun atau Rp 613 per tahun atau Rp 1,7 trilyun per hari. Ini blm tmsk utang BUMN!.